Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pekerja memaparkan pokok-pokok permasalahan yang muncul selama hubungan kerja berlangsung. Berbagai persoalan disampaikan sebagai dasar tuntutan agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Dumai yang juga merupakan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum FSPMI Provinsi Riau, Mhd Alfien Dicky Khasogi, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah alat bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran pembayaran upah dan upah lembur oleh perusahaan.

"Beberapa alat bukti yang kami miliki mengarah pada dugaan pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kota Dumai serta adanya dugaan pelanggaran pembayaran upah lembur. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar kami dalam mengajukan pengaduan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Riau," ujar Mhd Alfien Dicky Khasogi.

Menurutnya, FSPMI telah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah melalui mekanisme bipartit. Namun hingga batas waktu yang diberikan, tidak terdapat penyelesaian yang dapat memenuhi tuntutan pekerja.

"Kami sudah memberikan ruang kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak pekerja yang belum direalisasikan, namun tidak ada respons dari PT. Karya Fia Utama. Karena itu kami menempuh mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan melaporkan persoalan ini kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Riau," katanya.

Laporan resmi tersebut telah disampaikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Riau pada 23 Juli 2026. Langkah tersebut ditempuh sebagai tindak lanjut atas tidak tercapainya penyelesaian melalui perundingan bipartit antara kedua belah pihak.

Dalam surat pengaduan yang disampaikan, FSPMI Kota Dumai juga berharap Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau turut memanggil RS Awal Bros Dumai sebagai pemberi kerja untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan, sehingga seluruh pihak yang berkaitan dengan hubungan kerja dapat dimintai penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.