Ia menjelaskan, upaya penyelesaian yang dilakukan selama ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama yang melibatkan berbagai pihak. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa apabila persoalan yang terjadi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai, maka pemerintah daerah akan mengupayakan penyelesaian lebih lanjut melalui kementerian terkait.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak, baik pekerja, pelaku usaha, maupun investor yang beroperasi di Kota Dumai.

Menanggapi adanya penilaian terhadap sejumlah pernyataannya yang dianggap provokatif, Paisal menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memperkeruh suasana. Pernyataan yang disampaikan saat menemui massa aksi pada awal Juni lalu merupakan bentuk respons atas munculnya persoalan yang dinilai kurang terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Ia menyebutkan bahwa surat yang diterbitkan oleh KSOP terkait persoalan TKBM tidak melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Dumai dan bahkan tidak ditembuskan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Kota Dumai.

"Kami tidak pernah berniat memprovokasi. Yang kami inginkan adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstansi, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun para pelaku usaha," katanya.

Paisal juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Dumai akan tetap berpihak pada keberlangsungan investasi dan menjaga agar aktivitas ekonomi serta operasional pelabuhan tetap berjalan secara normal.

"Prinsip kami jelas, investasi harus tetap terjaga, dunia usaha harus tetap berjalan, dan persoalan yang ada harus segera diselesaikan secara baik sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah hadir untuk mencari solusi, bukan memperpanjang persoalan," tegasnya.

Wali Kota berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog serta koordinasi demi terciptanya suasana yang aman, kondusif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga Kota Dumai tetap menjadi daerah yang ramah investasi dan mampu menjaga keberlangsungan roda perekonomian daerah.**