PANTAUNEWS, DUMAI – Di balik geliat aktivitas industri, pelabuhan internasional, dan lalu lintas kapal yang padat di Selat Malaka, Kota Dumai menghadapi ancaman serius yang berlangsung perlahan namun terus menggerus wilayah pesisirnya. Abrasi pantai kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, keberlangsungan ekosistem, hingga masa depan investasi di kota yang dikenal sebagai gerbang ekspor CPO dan energi nasional tersebut. 

Penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Islam Riau (UIR) pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Garis pantai di sejumlah wilayah pesisir Dumai terus mengalami kemunduran dengan tingkat yang berbeda-beda. Kecamatan Medang Kampai tercatat sebagai kawasan dengan tingkat bahaya abrasi tertinggi, di mana garis pantai mundur rata-rata hingga 18 meter pada beberapa titik. Sementara itu, wilayah Dumai Barat mengalami kemunduran sekitar 10 meter, Dumai Timur 8 meter, dan Dumai Kota mencapai 5,8 meter. 

Data tersebut menjadi gambaran bahwa daratan Dumai perlahan namun pasti sedang terkikis oleh kekuatan laut. 

Lebih mengkhawatirkan lagi, penelitian lain mengenai dampak program pencegahan abrasi di pesisir Dumai mengungkapkan bahwa sejak tahun 1991 hingga 2024, beberapa kawasan pesisir telah kehilangan daratan hingga sekitar 200 meter akibat abrasi yang terjadi secara terus-menerus. 

Ancaman dari Selat Malaka 

Secara geografis, Dumai memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Kota ini berada di pesisir timur Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. 

Setiap hari, ratusan kapal niaga, kapal tanker, dan kapal pengangkut komoditas melintasi perairan tersebut. Selain menghadapi gelombang laut alami, kawasan pesisir Dumai juga menerima tekanan tambahan dari gelombang yang ditimbulkan aktivitas kapal-kapal besar. 

Penelitian menunjukkan tinggi gelombang di kawasan Dumai dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin berkisar 25 hingga 30 kilometer per jam pada kondisi tertentu. Kombinasi antara gelombang, arus laut, pasang surut, serta aktivitas perkapalan menjadi faktor yang mempercepat proses pengikisan pantai. 

Wilayah seperti Kelurahan Purnama, Guntung, Medang Kampai, sebagian Dumai Barat, dan kawasan yang menghadap langsung ke Selat Rupat maupun Selat Malaka menjadi daerah yang paling rentan terdampak. 

Mangrove yang Semakin Berkurang 

Para ahli lingkungan menilai bahwa salah satu penyebab utama meningkatnya kerentanan pesisir Dumai adalah berkurangnya kawasan mangrove. 

Selama puluhan tahun, sebagian wilayah pesisir mengalami alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri, pelabuhan, permukiman, dan aktivitas ekonomi lainnya. Padahal, mangrove merupakan benteng alami yang berfungsi menahan gelombang, menangkap sedimen, serta menjaga kestabilan garis pantai. 

Ketika hutan mangrove berkurang, kekuatan gelombang laut akan langsung menghantam daratan tanpa perlindungan alami yang memadai. 

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Hilangnya mangrove berpotensi mengurangi habitat ikan, kepiting, dan berbagai biota pesisir lainnya yang menjadi sumber penghidupan nelayan. 

Ancaman bagi Permukiman dan Industri 

Abrasi yang terus berlangsung tidak hanya mengancam rumah-rumah warga di pesisir. Infrastruktur publik seperti jalan pantai, turap, pemecah gelombang, hingga fasilitas pelabuhan juga berada dalam risiko. 

Sejumlah penelitian mencatat abrasi telah menyebabkan kerusakan bangunan pelindung pantai, penyusutan lahan milik masyarakat, serta meningkatnya ancaman terhadap kawasan permukiman. 

Bagi Dumai yang menjadi salah satu kota industri strategis nasional, ancaman tersebut memiliki dimensi yang lebih luas. 

Kawasan pelabuhan, terminal khusus, pergudangan, industri pengolahan minyak sawit, hingga sektor migas berpotensi terdampak apabila garis pantai terus mengalami kemunduran. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, biaya perlindungan infrastruktur diperkirakan akan semakin besar pada masa mendatang. 

Selain itu, masyarakat pesisir juga menghadapi risiko meningkatnya banjir rob, hilangnya nilai ekonomi tanah, hingga kemungkinan relokasi apabila abrasi terus menggerus kawasan tempat tinggal mereka. 

Upaya yang Telah Dilakukan 

Pemerintah bersama berbagai pihak sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah untuk menekan laju abrasi. 

Pembangunan turap pantai, pemecah gelombang (breakwater), rehabilitasi mangrove, hingga program mitigasi berbasis masyarakat telah diterapkan pada beberapa titik pesisir. 

Terbaru, pada Juni 2026 dilakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di kawasan pesisir Dumai yang melibatkan pemerintah, kepolisian, akademisi, mahasiswa, dan komunitas lingkungan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan alami pantai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. 

Meski demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas program pengendalian abrasi masih memerlukan penguatan melalui perencanaan jangka panjang, pemeliharaan berkelanjutan, serta koordinasi yang lebih terpadu antarinstansi. 

Saatnya Bertindak Lebih Serius 

Para peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kota Dumai segera melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi garis pantai menggunakan teknologi citra satelit terkini. Kawasan Medang Kampai dan Purnama perlu ditetapkan sebagai zona prioritas penanganan abrasi. 

Selain pembangunan pemecah gelombang pada titik-titik kritis, rehabilitasi mangrove dalam skala besar juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Dalam jangka menengah, Dumai membutuhkan masterplan perlindungan pesisir yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. 

Sementara dalam jangka panjang, adaptasi terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim harus mulai dipersiapkan sejak sekarang. 

Menjaga Masa Depan Dumai 

Abrasi di Kota Dumai bukan lagi ancaman yang hanya tercatat dalam laporan penelitian atau seminar lingkungan. Fenomena ini telah terjadi di lapangan dan dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat pesisir. 

Jika tidak ditangani secara serius, bukan hanya daratan yang akan hilang sedikit demi sedikit, tetapi juga ekosistem, sumber mata pencaharian masyarakat, serta infrastruktur strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. 

Di tengah ambisi Dumai menjadi kota industri dan pelabuhan yang semakin maju, perlindungan wilayah pesisir harus menjadi prioritas. Sebab menjaga pantai bukan sekadar menyelamatkan garis pantai dari abrasi, melainkan menjaga masa depan kota itu sendiri.