"Negara boleh tidak mewariskan kekayaan materi, namun negara tidak boleh gagal mewariskan harapan," tegasnya.

Program ini berakar pada mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sekolah Rakyat dirancang berbasis asrama dengan pendekatan holistik yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup dasar, layanan kesehatan, hingga pemetaan potensi dan pengembangan bakat peserta didik.

Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu dari 87 kabupaten/kota yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi tahap pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat.

"Alhamdulillah, hari ini kami menghadiri undangan sekaligus menandatangani perjanjian pinjam pakai aset daerah yang akan difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat," ujar H. Bistamam.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Rokan Hilir akan dipusatkan di kompleks bangunan eks-Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), dengan kapasitas awal sebanyak 75 siswa. Komposisi peserta didik akan terbagi menjadi dua kelas jenjang SMP dan satu kelas jenjang SMA.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya berkomitmen dalam penyediaan sarana, tetapi juga akan mengalokasikan upaya dan sumber daya untuk pembangunan gedung permanen sebagai pusat kegiatan Sekolah Rakyat di masa mendatang.

"Kami berkomitmen agar setiap anak dari keluarga tidak mampu tetap memiliki akses yang adil terhadap masa depan yang layak, tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi," ungkapnya.

Tidak hanya itu, program ini menurut H. Bistamam juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi keluarga. Orang tua dari peserta didik akan diberikan pelatihan kewirausahaan, mendapat prioritas dalam program bedah rumah, serta masuk dalam skema rehabilitasi kawasan permukiman kumuh.

Program Sekolah Rakyat ini mengusung pendekatan kurikulum terpadu, yang mencakup pendidikan akademik formal, penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan kepemimpinan. Proses seleksi tenaga pendidik dilakukan secara ketat, melibatkan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan aktif dari TNI, KemenPAN-RB, BKN, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama, (HSY).