PANTAUNEWS. DUMAI , 14 Juli 2025 – Program umroh gratis yang digagas Pemerintah Kota Dumai sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh agama dan masyarakat justru diterpa isu tak sedap. Dugaan praktik tidak transparan mencuat di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, setelah hasil rapat seleksi calon peserta umroh diduga diubah sepihak oleh Lurah setempat. 

Ales Saprijon, tokoh masyarakat sekaligus kader PDI Perjuangan Dumai Timur, mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Ia menyebut tindakan ini mencederai semangat program mulia yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Dumai, Paisal. 

“Kami mendukung penuh program Pak Wali, tapi di lapangan justru dirusak oleh anggotanya sendiri. Hasil rapat diubah, dan nama yang dipilih bukan berdasarkan kesepakatan,” tegas Ales saat ditemui di Pasar Senggol, Senin (14/7).



Hasil Rapat RT Diabaikan? 

Menurut Ales, rapat resmi telah digelar di tingkat kelurahan dengan menghadirkan perwakilan dari seluruh RT di Teluk Binjai. Dalam forum tersebut, dua nama calon peserta umroh berhasil disepakati secara demokratis: Pak Munir dari RT 13 dan Buk Rita dari RT 11. Berdasarkan mekanisme program, hanya satu dari dua nama itu yang nantinya akan diberangkatkan oleh Dinas Sosial Kota Dumai. 

“Rapat sudah dilaksanakan, RT yang tidak hadir dianggap menyetujui hasilnya. Tapi tiba-tiba muncul nama lain yang tidak dibahas sebelumnya,” jelasnya geram. 

Program Mulia, Tapi Rentan Disalahgunakan 

Program umroh gratis Pemko Dumai ditujukan bagi tokoh agama dan masyarakat seperti imam masjid, guru mengaji, dan bilal mayit—sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam pembinaan keagamaan di tengah masyarakat. Dengan niat baik dan sasaran yang jelas, program ini sangat dinanti dan dihargai oleh warga. 

Namun, insiden di Teluk Binjai menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan integritas pelaksanaannya di lapangan. 

“Kalau program sebagus ini dijalankan dengan cara yang tidak adil, masyarakat bisa hilang kepercayaan terhadap pemerintah,” tambah Ales.



Lurah Membantah, Klarifikasi Dibutuhkan 

Saat dikonfirmasi, Lurah Teluk Binjai, Idris Sardi, S.H., M.IP., membantah keras tuduhan telah mengubah hasil rapat. Ia menyebut bahwa pemilihan dua calon dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dirinya tidak memiliki kepentingan dalam menentukan siapa yang berangkat. 

“Tidak ada intervensi dari saya. Dua nama yang dipilih adalah hasil dari rapat bersama dan keputusan akhir tetap ada di tangan Dinas Sosial,” jelasnya.



Tuntutan Investigasi dan Transparansi 

Masyarakat kini menuntut agar Pemko Dumai, khususnya Dinas Sosial sebagai pelaksana program, segera melakukan investigasi menyeluruh atas laporan ini. Tujuannya: memastikan program tetap berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. 

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Wali Kota Dumai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Jika dibiarkan, bukan hanya satu nama yang dirugikan—kepercayaan publik terhadap program-program sosial pemerintah juga bisa runtuh.