PANTAUNEWS, PEKANBARU - Di tengah gegap gempita perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, masyarakat justru disuguhi ironi, dua acara HPN digelar secara terpisah di Kalimantan Selatan dan Riau. 

Ini adalah konsekuensi langsung dari perpecahan internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi yang selama puluhan tahun menjadi tuan rumah HPN. Padahal, sejak era Presiden Soeharto, HPN selalu dihadiri kepala negara sebagai simbol penghormatan terhadap peran pers. Tahun ini, pemerintah memilih "netral" tak satu pun acara yang dihadiri pejabat tinggi.  

Akibat Perebutan Kursi, Tradisi Nasional Terancam 

HPN, yang jatuh setiap 9 Februari, tak sekadar peringatan hari lahir PWI. Tanggal ini juga dimaknai sebagai simbol perjuangan pers Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Namun, kini PWI justru menjadi contoh bagaimana konflik internal menggerus nilai sejarah tersebut. 

Perpecahan dimulai dari persaingan sengit di tubuh elite PWI, terutama antara kubu Henry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang. Tokoh kunci seperti Ilham Bintang, pemilik media Check&Recheck, disebut sebagai dalang di balik dinamika politik ini. Dukungannya yang berubah-ubah—dari Atal Depari, Henry, hingga Zulmansyah—memperuncing friksi hingga PWI terbelah dua.  

Dampaknya langsung terasa: Dewan Pers menyegel kantor pusat PWI di Jakarta dan mengosongkan kursi keanggotaannya. 

"Ini bukan perpecahan ideologis seperti era BM Diah vs Rosihan Anwar, tapi rebutan kursi layak piring pecah," ujar Dahlan Iskan, pendiri media Disway, yang turut menyaksikan gejolak ini.  

HPN Kembar: Antara Kemeriahan dan Kekosongan Makna 

Di Banjarmasin, HPN Kalsel diwarnai gerak jalan massal, seminar bertema masa depan media, dan penganugerahan Hadiah Adinegoro kepada Erandhi Hutomo Saputra, wartawan Kumparan. Karyanya mengungkap kasus penggusuran petani oleh proyek PIK2 di Tangerang.
sebuah investigasi yang disebut "melampaui batas waktu" karena terbit sebelum isu tersebut viral. "Saya tak peduli konflik PWI. Tugas saya hanya memberitakan fakta," tegas Erandhi, yang memenangkan penghargaan ini dua tahun berturut-turut.  

Sementara itu, di Riau, HPN digelar dengan narasi berbeda. Meski detail acara belum sepenuhnya terkuak, konflik kepemimpinan PWI membuat kedua acara saling klaim legitimasi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang hadir di Kalsel, menyampaikan pidato penuh semangat tentang pentingnya pers bersatu. Namun, tepuk tangan riuh tamu undangan seakan menutupi kegelisahan: bisakah PWI kembali menjadi rumah bersama bagi wartawan Indonesia?  

Generasi Muda vs Elite yang Terjebak Konflik 

Di tengah hiruk-pikuk dualisme HPN, muncul pertanyaan: seberapa relevan PWI hari ini? Bagi wartawan muda seperti Erandhi, PWI bukan lagi penentu kredibilitas. 

"Media akan terus bergerak, dengan atau tanpa PWI," ujarnya. Pendapat ini diamini banyak jurnalis milenial yang lebih fokus pada karya ketimbang politik organisasi.  

Sementara itu, Disway—media yang didirikan Dahlan Iskan—merayakan ulang tahun ke-7 pada tanggal yang sama. "Saya sengaja memilih 9 Februari agar sejalan dengan semangat HPN. Tapi siapa sangka, HPN sendiri kini terbelah?" kelakarnya.  

Masa Depan Suram atau Titik Balik? 

PWI kini berada di persimpangan. Jika konflik berkepanjangan, bukan tidak mungkin organisasi ini akan ditinggalkan anggotanya. Sejarah sudah membuktikan: perpecahan di tubuh organisasi seperti Kadin pernah berakhir dengan rekonsiliasi. Namun, untuk PWI, jalan damai masih samar.  

Yang pasti, HPN 2025 akan dikenang sebagai tahun di mana pers Indonesia diingatkan: musuh terbesar bukan lagi tekanan eksternal, tapi pertikaian internal yang mengubur makna perjuangan bersama. 

Seperti kata Dahlan Iskan, "Ini bukan perpecahan karena ideologi, tapi rebutan piring di meja yang sama."