Guncangan di Internal Demokrat Dumai: 7 Ketua PAC Ancam Mundur, Dukung Mbah Parto untuk Pilkada
PANTAUNEWS,DUMAI – Keputusan besar mengguncang internal Partai Demokrat Dumai pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Tujuh pengurus PAC (Pengurus Anak Cabang) dari berbagai kecamatan se-Kota Dumai menyatakan siap mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Langkah ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap keputusan DPP Partai Demokrat yang dianggap mengabaikan aspirasi akar rumput.
Miswanto (PAC Sungai Sembilan), Andi Setiawan (PAC Dumai Selatan), Budi (PAC Medang Kampai), Miswandi (PAC Dumai Kota), Sunarto (PAC Bukit Kapur), Indra Mahyudi (PAC Dumai Barat), dan Suharianta (PAC Dumai Timur) secara tegas menyuarakan ketidakpuasan mereka. Mereka merasa bahwa DPP Partai Demokrat tidak mendengarkan aspirasi arus bawah yang menginginkan Haji Suparto, atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Parto, untuk ikut bertarung dalam Pilkada Dumai.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para Ketua PAC ini, mereka menyampaikan bahwa Mbah Parto adalah sosok yang diharapkan oleh masyarakat dan kader partai di Dumai untuk menjadi calon pendamping Ferdiansyah dari Partai Golkar.
“Kami berada di garda terdepan, mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi mereka jelas, Mbah Parto adalah pilihan utama,” ujar Miswanto, Ketua PAC Sungai Sembilan.
Ketua PAC Dumai Selatan, Andi Setiawan, menambahkan bahwa nama Mbah Parto muncul dari akar rumput, bukan karena paksaan atau undian. Menurutnya, keputusan DPP yang menghadirkan calon lain tanpa mempertimbangkan aspirasi kader daerah sangat mengecewakan.
Munculnya nama Eddy Moh Yatim sebagai calon yang diusung oleh DPP dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Dumai. Sunarto dari Bukit Kapur menegaskan, jika nama Eddy tetap dipaksakan, mereka siap mundur dari kepengurusan partai.
“Kalau memang dipaksakan, kami kompak akan mengundurkan diri. Kami tidak melihat potensi kemenangan dengan calon yang tidak dikenal oleh masyarakat,” tegas Sunarto.
Budi dari PAC Medang Kampai juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keinginan masyarakat yang menginginkan pasangan Ferdiansyah dan Mbah Parto. Menurutnya, suara rakyat adalah yang terpenting dalam kontestasi politik, dan mengabaikan hal tersebut bisa berdampak buruk bagi partai.
Para Ketua PAC Demokrat Dumai meminta agar DPD dan DPP serius mempertimbangkan keputusan ini, dengan harapan agar suara akar rumput didengar dan aspirasi mereka terpenuhi.
“Kami siap menerima konsekuensi apapun, asalkan Mbah Parto yang maju, dan kami akan all out mendukung beliau,” pungkas Suharianta, Ketua PAC Dumai Timur.
Para Ketua PAC ini juga menyampaikan rasa hormat mereka kepada para pimpinan pusat, seperti AHY dan SBY, namun menegaskan bahwa demi kelangsungan perjuangan Demokrat di Dumai, Mbah Parto adalah pilihan yang paling tepat. Mereka menutup pertemuan dengan ultimatum, jika suara mereka tidak didengar, mereka tidak ragu untuk mengambil langkah tegas, termasuk mundur secara massal dari kepengurusan partai.


Berita Lainnya
Wali Kota Dumai H. Paisal Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
Ahmad Syah Kunjung Tak Dapat 'Perahu', Chaidir: Partai Politik Umumnya Sentralitas
Maju di Pilgubri 2024 Mendatang, Syamsurizal Dikabarkan 'Putar Kemudi' Terkait Kekosongan Wawako Dumai
Ini 7 Janji Politik M Adil-Asmar saat Kampanye Pilkada Meranti
Menjelang Pilkada 2024, Ketua Forum RT-RW Meranti Ajak Warga Jaga Kondusifitas
Dr. Syahrial Abdi Resmi Dilantik Jadi Sekdaprov Riau: Birokrat Visioner dengan Rekam Jejak Mentereng
Ternyata Ini Alasan Pelengseran Hamdani, Mertua Wali Kota dan Menantu Plt Ketua DPRD
Miliki Polling Terbaik, Gamal Abdul Nasir- Nita Ariani Dikabarkan Sepakat Maju Bersama di Pilkada Dumai 2020
Survei Elektabilitas Pasangan Calon Pilkada Pekanbaru 2024: Ida Yulita Susanti-Kharisman Risanda Memimpin
Wali Kota Dumai H. Paisal Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
Pengurus Partai Golkar Kecamatan Karawaci Gelar Muskel Secara Road Show
PPP Sebut Fadli Zon Pencitraan Minta Maaf soal UU Cipta Kerja