• Home
  • Opini
  • Riau
    • Meranti
    • Kuansing
    • Inhil
    • Inhu
    • Rohil
    • Rohul
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Siak
    • Pelalawan
    • Kampar
    • Pekanbaru
  • Olahraga
  • Nasional
  • Politik
  • Edukasi
  • Ekonomi
  • Otomotif
  • Sumatera
  • Hukrim
  • More
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Video
    • News
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
SMKN 2 Dumai Tegaskan Tidak Menolak Program MBG, Penyaluran Dilanjutkan Usai Libur Sekolah
07 Januari 2026
20 Warga Kurang Mampu Rutin Terima Sembako Dari Tim GJB Pemuda Sintong
03 Januari 2026
DPRD Dumai Matangkan Regulasi Kepariwisataan, Dorong Kontribusi Pariwisata untuk PAD
29 Juli 2025
MK Tolak Gugatan, Paisal-Sugiyarto Siap Dilantik Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai
04 Februari 2025
Polres Dumai Tutup Tahun 2024 dengan Deretan Prestasi dan Komitmen untuk Keamanan Kota
31 Desember 2024

  • Home
  • Nasional

Netralitas TNI: Pilar Utama Stabilitas Demokrasi Indonesia

PantauNews

Senin, 22 Januari 2024 14:06:13 WIB
Cetak

PANTAUNEWS.CO.ID, INDONESIA - Indonesia, sebagai negara dengan panggung politik yang dinamis, memasuki era politik yang penuh tantangan dengan mendekati Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Dalam menjalankan peran sebagai pelindung kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan stabilitas. Netralitas TNI menjadi pilar utama dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.
Komandan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli memberikan sinyal kuat terkait netralitas TNI menjelang Pemilu. Langkah proaktif diambil dengan mengerahkan anggota Intelijen untuk mengawasi dan menindak prajurit yang terlibat dalam aktivitas politik yang tidak netral. Ancaman pencopotan prajurit yang terbukti melanggar netralitas menjadi langkah tegas untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip netralitas TNI.

Sejalan dengan amanat Presiden dan panglima TNI, KSAD mengemukakan lima poin penting netralitas TNI:
1. Tidak Memihak dan Tanpa Dukungan Politik:
  TNI tidak diperkenankan memihak atau memberikan dukungan kepada Partai Politik atau Paslon tertentu. Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis juga dihindari.

2. Larangan Penggunaan Fasilitas Milik TNI untuk Kampanye:
  TNI AD tidak boleh memberikan fasilitas tempat, sarana, dan prasarana kepada Paslon dan Parpol untuk keperluan kampanye politik.

TERKAIT
  • Jubir Luhut: 500 TKA China Dibutuhkan untuk Mempercepat Pembangunan Smelter
  • Masyarakat bisa memperpanjang SIM hingga akhir Agustus 2020.
  • Peringatan Keras Presiden pada Kementerian yang Kinerjanya Tak Menujukkan Adanya Perasaan Krisis Dalam Penanganan Covid-19

3. Larangan Memberi Arahan Hak Pilih:
  Prajurit TNI AD dilarang memberikan arahan kepada keluarganya terkait hak pilih. Ini menjamin bahwa keputusan pemilih bersifat individu dan bebas dari intervensi.

4. Tidak Memberikan Tanggapan Publik:
  Prajurit TNI AD dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau mengunggah informasi terkait kegiatan politik praktis. Sikap netral harus dijaga hingga akhir proses pemilihan.

5. Tindakan Tegas untuk Pelanggaran Netralitas:
  Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar netralitas akan dihadapkan pada tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen 3 Matra TNI
Komando TNI Angkatan Laut (KSAL), Angkatan Udara (KSAU), dan KSAD bersama-sama menyatakan komitmen untuk tetap netral dalam Pemilu 2024. Pernyataan ini menekankan bahwa netralitas adalah prinsip yang diterapkan secara menyeluruh di seluruh elemen TNI. Dalam konferensi pers di Markas Besar TNI AD, Jenderal Maruli menjelaskan, “Kami di tentara sudah committed untuk netral, tidak ikut mendukung. Bahkan saat berkampanye, kami tidak ikut pemungutan suara, jadi netral saja sekalian.”
Ancaman non-job yang dinyatakan oleh KSAD terhadap prajurit yang terlibat dalam aktivitas politik tidak netral menjadi peringatan serius. "Paling tidak kalau dia punya jabatan itu pasti kita segera langsung non job. Kita pasti panggil langsung," tegas Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI.
Netralitas TNI dalam 3 Matra
Komandan TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn.) H. Yudo Margono menegaskan larangan memberikan fasilitas tempat atau sarana kampanye kepada pasangan calon dan partai politik. Pernyataan ini mencerminkan kesatuan tekad dalam menjaga netralitas di seluruh TNI.
Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman menekankan bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, harus tetap netral dan mempertahankan loyalitas terhadap pimpinan nasional. Hal ini dinyatakan sebagai tanggung jawab sebagai unsur keamanan dan pengamanan negara.
Laksamana Muhammad Ali, usai upacara HUT Ke-78 Korps Marinir, menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut harus tetap netral dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Kesatuan dalam menjaga netralitas menjadi komitmen bersama di setiap matra TNI.
Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyampaikan komitmen TNI Angkatan Udara untuk menjaga netralitas dan memegang teguh komitmen sebagai garda terdepan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan yang dibacakan di Lanud Sam Ratulangi menyambut Tahun Baru 2024.
Netralitas TNI bukanlah sekadar formalitas, melainkan cerminan kesadaran kolektif akan peran dan tanggung jawab dalam mengawal proses demokrasi. Dengan semangat #NetralitasTNI, mari kita bersama-sama mendukung TNI dalam menjaga integritas dan stabilitas demokrasi Indonesia. Kebersamaan kita akan menjadi pondasi yang kokoh bagi masa depan bangsa.


 Editor : Dedi Saputra

[Ikuti PantauNews.co.id Melalui Sosial Media]


PantauNews.co.id

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Diterima Sekdakab Boalemo, PJS Berbagi Kasih Bantuan untuk Korban Banjir di Tilamuta

DPP Pro JARWO Minta Presiden Copot Menteri Terlibat Kasus PCR

Rakernas PJS di Palembang, Ketum DPP PJS Minta Kehadiran Pengurus DPD

Rapat dengan Gubernur, Jokowi Singgung Lockdown di Berbagai Negara

Satgas BLBI, Polri Sita Aset Senilai Rp 5,9 Triliun

Pembangunan Energi Terbarukan, Pertamina Siap Digandeng Pemerintah

Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Lakukan Operasi Berantas Premanisme

Giliran DPC PJS  Batu Bara Resmi Terdaftar di Kesbangpol

Kapolri Minta Korlantas Terus Berinovasi

Hari Pers Sedunia, Ketum PWRI: Pers Harus Profesional Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik

Billy Marcelino Maniagasi: Siap Jalankan Amanah dan Besarkan SKPPHI

Presiden Joko Widodo Tegaskan Undang-udang Cipta Kerja Tetap Berlaku

Terkini +INDEKS

Lurah Bagan Barat Siti Zuhra Bersama Staf dan Ketua RT Kembali Laksanakan Goro Bersama (Rutin)

30 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Tegaskan Komitmen Pelaksanaan TA Sesuai Prosedur dan Beri Dampak Ekonomi
30 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Hadirkan Pasar Murah Bagi 1.000 Masyarakat Prasejahtera di Dumai
29 April 2026
Secara Musyawarah dan Mufakat, Zulfadhli Pimpin PWI Rohil Periode 2026-2029
29 April 2026
Desakan Bongkar Laka Kerja PT Ivo Mas Tunggal, Dugaan Kelalaian Berat hingga Dugaan Unsur Kesengajaan Mencuat
29 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Perkuat Daya Saing Pemuda Sekitar Area Operasi Melalui Sertifikasi K3 BNSP
28 April 2026
Dugaan Kelalaian Serius PT Ivo Mas Tunggal Resmi dilaporkan, Sikap Tegas Dinantikan
28 April 2026
Guru Bantu di Riau Belum Terima Gaji, Aktivis Pendidikan Riau Minta Presiden Prabowo Subianto Dan KPK Segera Turun Tangan
27 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Raih Peringkat Pertama Kontributor Terbesar PAD Dumai 2026
27 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Dukung Sinergi Pengendalian Karhutla di Kota Dumai
26 April 2026

Terpopuler +INDEKS

Desakan Bongkar Laka Kerja PT Ivo Mas Tunggal, Dugaan Kelalaian Berat hingga Dugaan Unsur Kesengajaan Mencuat

Dibaca : 1110 Kali
Guru Bantu di Riau Belum Terima Gaji, Aktivis Pendidikan Riau Minta Presiden Prabowo Subianto Dan KPK Segera Turun Tangan
Dibaca : 1032 Kali
Aktivis Pendidikan Riau Desak Komisi Pemberantasan Korupsi Pantau Pengumuman Kelulusan SMA Negeri Plus
Dibaca : 381 Kali
FAP Tekal Ultimatum Kejari Dumai, Minta Laporan Dugaan Korupsi Pertamina Segera Diproses
Dibaca : 1216 Kali
Erwin Sitompul Minta Gubernur Riau Segera Evaluasi Kadisdik Riau Menguat, Aktivis Soroti Pernyataan Provokator
Dibaca : 738 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
PantauNews.co.id ©2020 | All Right Reserved