• Home
  • Opini
  • Riau
    • Meranti
    • Kuansing
    • Inhil
    • Inhu
    • Rohil
    • Rohul
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Siak
    • Pelalawan
    • Kampar
    • Pekanbaru
  • Olahraga
  • Nasional
  • Politik
  • Edukasi
  • Ekonomi
  • Otomotif
  • Sumatera
  • Hukrim
  • More
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Video
    • News
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
WAKO H Paisal Apresiasi Aksi Penanaman Pohon Kapolda Riau Di Mundam Kota Dumai
05 Juni 2026
SMKN 2 Dumai Tegaskan Tidak Menolak Program MBG, Penyaluran Dilanjutkan Usai Libur Sekolah
07 Januari 2026
20 Warga Kurang Mampu Rutin Terima Sembako Dari Tim GJB Pemuda Sintong
03 Januari 2026
DPRD Dumai Matangkan Regulasi Kepariwisataan, Dorong Kontribusi Pariwisata untuk PAD
29 Juli 2025
MK Tolak Gugatan, Paisal-Sugiyarto Siap Dilantik Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai
04 Februari 2025

  • Home
  • Nasional

Netralitas TNI: Pilar Utama Stabilitas Demokrasi Indonesia

PantauNews

Senin, 22 Januari 2024 14:06:13 WIB
Cetak

PANTAUNEWS.CO.ID, INDONESIA - Indonesia, sebagai negara dengan panggung politik yang dinamis, memasuki era politik yang penuh tantangan dengan mendekati Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Dalam menjalankan peran sebagai pelindung kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan stabilitas. Netralitas TNI menjadi pilar utama dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.
Komandan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli memberikan sinyal kuat terkait netralitas TNI menjelang Pemilu. Langkah proaktif diambil dengan mengerahkan anggota Intelijen untuk mengawasi dan menindak prajurit yang terlibat dalam aktivitas politik yang tidak netral. Ancaman pencopotan prajurit yang terbukti melanggar netralitas menjadi langkah tegas untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip netralitas TNI.

Sejalan dengan amanat Presiden dan panglima TNI, KSAD mengemukakan lima poin penting netralitas TNI:
1. Tidak Memihak dan Tanpa Dukungan Politik:
  TNI tidak diperkenankan memihak atau memberikan dukungan kepada Partai Politik atau Paslon tertentu. Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis juga dihindari.

2. Larangan Penggunaan Fasilitas Milik TNI untuk Kampanye:
  TNI AD tidak boleh memberikan fasilitas tempat, sarana, dan prasarana kepada Paslon dan Parpol untuk keperluan kampanye politik.

TERKAIT
  • Jubir Luhut: 500 TKA China Dibutuhkan untuk Mempercepat Pembangunan Smelter
  • Masyarakat bisa memperpanjang SIM hingga akhir Agustus 2020.
  • Peringatan Keras Presiden pada Kementerian yang Kinerjanya Tak Menujukkan Adanya Perasaan Krisis Dalam Penanganan Covid-19

3. Larangan Memberi Arahan Hak Pilih:
  Prajurit TNI AD dilarang memberikan arahan kepada keluarganya terkait hak pilih. Ini menjamin bahwa keputusan pemilih bersifat individu dan bebas dari intervensi.

4. Tidak Memberikan Tanggapan Publik:
  Prajurit TNI AD dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau mengunggah informasi terkait kegiatan politik praktis. Sikap netral harus dijaga hingga akhir proses pemilihan.

5. Tindakan Tegas untuk Pelanggaran Netralitas:
  Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar netralitas akan dihadapkan pada tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen 3 Matra TNI
Komando TNI Angkatan Laut (KSAL), Angkatan Udara (KSAU), dan KSAD bersama-sama menyatakan komitmen untuk tetap netral dalam Pemilu 2024. Pernyataan ini menekankan bahwa netralitas adalah prinsip yang diterapkan secara menyeluruh di seluruh elemen TNI. Dalam konferensi pers di Markas Besar TNI AD, Jenderal Maruli menjelaskan, “Kami di tentara sudah committed untuk netral, tidak ikut mendukung. Bahkan saat berkampanye, kami tidak ikut pemungutan suara, jadi netral saja sekalian.”
Ancaman non-job yang dinyatakan oleh KSAD terhadap prajurit yang terlibat dalam aktivitas politik tidak netral menjadi peringatan serius. "Paling tidak kalau dia punya jabatan itu pasti kita segera langsung non job. Kita pasti panggil langsung," tegas Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI.
Netralitas TNI dalam 3 Matra
Komandan TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn.) H. Yudo Margono menegaskan larangan memberikan fasilitas tempat atau sarana kampanye kepada pasangan calon dan partai politik. Pernyataan ini mencerminkan kesatuan tekad dalam menjaga netralitas di seluruh TNI.
Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman menekankan bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, harus tetap netral dan mempertahankan loyalitas terhadap pimpinan nasional. Hal ini dinyatakan sebagai tanggung jawab sebagai unsur keamanan dan pengamanan negara.
Laksamana Muhammad Ali, usai upacara HUT Ke-78 Korps Marinir, menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut harus tetap netral dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Kesatuan dalam menjaga netralitas menjadi komitmen bersama di setiap matra TNI.
Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyampaikan komitmen TNI Angkatan Udara untuk menjaga netralitas dan memegang teguh komitmen sebagai garda terdepan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan yang dibacakan di Lanud Sam Ratulangi menyambut Tahun Baru 2024.
Netralitas TNI bukanlah sekadar formalitas, melainkan cerminan kesadaran kolektif akan peran dan tanggung jawab dalam mengawal proses demokrasi. Dengan semangat #NetralitasTNI, mari kita bersama-sama mendukung TNI dalam menjaga integritas dan stabilitas demokrasi Indonesia. Kebersamaan kita akan menjadi pondasi yang kokoh bagi masa depan bangsa.


 Editor : Dedi Saputra

[Ikuti PantauNews.co.id Melalui Sosial Media]


PantauNews.co.id

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Berikut Kata Wasekjen DPP Partai Golkar Terkait Anggota DPRD Riau Sari Antoni

Ini yang Dilakukan KBO Babel & PJS Kota Pangkalpinang Sambut Tahun Baru 2023

Ternyata Ayah Atta Halilintar Poligami, Cerai Lalu Dipolisikan

Siap Backup Kegiatan Rakernas PJS di Bumi Sriwijaya, Polda Sumsel Apresiasi

Pembelian e-Materai CASN 2023, Lebih Mudah di Kantor Pos dan Pospay

Pinjaman 200 juta US Dollar dari Bank Dunia, Program PTSL Dinilai Berhasil

Hadiri Rakernas di Jakarta, DPC PJS Waykanan Adakan Rapat Pengurus dan Anggota

Berobat Kanker Prostat, SBY Akan Dirawat 1,5 Bulan di AS

Program Drive-thru Vaksin Covid-19 Gratis Bagi Lansia dan Pekerja Wisata

Panglima TNI Tinjau Instalasi Terpusat OTG dan Kelurahan Rorotan di Cilincing

Gunung Merapi Erupsi Besar, Begini Penjelasan BPPTKG

Dihadapan Pimpinan Media, Polri Tegaskan Netralitas Pemilu 2024 Harga Mati

Terkini +INDEKS

Reses di Kelurahan Ratu Sima, dr. H. Sunaryo Serap Aspirasi Warga

30 Juli 2026
Peroses Hukum Persoalan PT.KIMI dan Kapal KM.Gading 2.di perairan Industri Tanjung Buton 4 nyawa melayang , Sampai Saat ini Belum Ada Kejelasan
30 Juli 2026
FSPMI Dumai Laporkan Mitra RS Awal Bros ke Pengawas Ketenagakerjaan, Diduga Bayar Upah di Bawah UMK dan Langgar Aturan Lembur
29 Juli 2026
Polres Dumai Musnahkan 30,80 Kilogram Sabu Jaringan Internasional, Selamatkan Lebih dari 155 Ribu Jiwa
29 Juli 2026
Aparat Bongkar Dugaan Penimbunan Miras Berpita Cukai Palsu Senilai Rp12,55 Miliar di Bali
29 Juli 2026
Bipartit Gagal Dua Kali, FSPMI Dumai Bawa Sengketa PHK PT Tridaya Dimensi Indonesia ke Disnaker
29 Juli 2026
PT ITA dan Pemkab Siak Tanam 5.000 Mangrove, Perkuat Kolaborasi Jaga Pesisir
28 Juli 2026
Ketua Petani Plasma Rohil Zulfakar Tuntut Kejelasan Data, Transparansi
28 Juli 2026
DKPP Dumai Luncurkan LENTERA, Inovasi Edukasi Pertanian untuk Cetak Generasi Petani Muda
28 Juli 2026
Perkuat Pemahaman Personel Polres Dumai terhadap KUHP, KUHAP, dan Perubahan UU Kepolisian
28 Juli 2026

Terpopuler +INDEKS

PT KIMI Berdarah Ketua PWRI Kabupaten Siak desak Seluruh Pihak yang Melanggar Hukum Dipidana Biar Ada Efek Jera

Dibaca : 328 Kali
Dituding Alihkan Pokir ke Luar Dapil, Anggota DPRD Dumai Muhammad Al Ichwan Hadi Beri Klarifikasi
Dibaca : 311 Kali
Tebar Kepedulian di Jumat Berkah, JMSI Kota Dumai Berbagi Rezeki untuk Masyarakat
Dibaca : 245 Kali
Erwin Sitompul Sebut Data Kemendagri Membuktikan Program MBG Tidak Menurunkan PAD Riau, Justru Menghemat APBD Rp45 Miliar
Dibaca : 359 Kali
Dua Perusahaan Galangan Kapal di Siak Riau Kebanggan Bupati Afni.z di Hentikan, Dugaan Memanfaatkan Ruang Laut Tanpa Izin
Dibaca : 397 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
PantauNews.co.id ©2020 | All Right Reserved