Skandal Politik: PDIP dan Ganjar-Mahfud Dituding Intervensi Aparat dan ASN untuk Pilpres 2024
PANTAUNEWS.CO.ID, JAKARTA - Indonesia dihebohkan oleh serangkaian informasi viral yang menggambarkan skandal politik yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Terungkapnya serangkaian praktik yang kontroversial menjelang Pilpres 2024 telah mencoreng citra demokrasi di Indonesia.
Informasi viral pertama menggemparkan publik ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Boyolali [membeberkan curhatannya](https://youtube.com/watch?v=mYlsVHg4Opo) tentang tekanan yang diterimanya untuk mendukung PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. Lebih mengejutkan lagi, PNS tersebut diminta memberikan kontribusi finansial dengan dalih gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan menjadi momok menakutkan bagi siapa pun yang berani menolak tawaran kontroversial ini.
Skandal semakin meluas dengan informasi viral kedua, yang mengungkap fakta Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Penjabat (PJ) Bupati Sorong. Ternyata PDIP dan Ganjar Pranowo telah [meminta bantuan BIN](https://youtube.com/watch?v=mYlsVHg4Opo) untuk memenangkan Pilpres 2024. Lebih kontroversial lagi, PJ Kepala Daerah yang baru dilantik dipaksa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai dengan poin ke-4 dalam pakta integritas yang ditemukan tim KPK saat penggeledahan.
Informasi viral ketiga memperlihatkan keterlibatan PDIP dan Ganjar-Mahfud dalam rencana pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Surat undangan nomor 100.2.1.3/6074/SJ mengungkapkan bahwa Suganda Pandapotan Pasaribu akan digantikan oleh Syafrizal (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri). Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Suganda didatangi oleh utusan instansi BIN dan Kemendagri yang memintanya mendukung Ganjar - Mahfud MD. Namun, Suganda menolak tegas, memegang teguh prinsip netralitas ASN.
Skandal politik ini meninggalkan pertanyaan serius terkait keberlanjutan integritas dan netralitas aparat dan ASN dalam proses demokrasi di Indonesia.


Berita Lainnya
Taryono Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
MK Tolak Gugatan, Paisal-Sugiyarto Siap Dilantik Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai
Resmi Pimpin Partai NasDem Dumai, Dugaan Kabinet Paisal di Kelilingi Para 'Penjilat dan Pengkhianat'
Rencana Besar RPJMD Rokan Hilir 2025 sampai 2029, Infrastruktur, Wisata, hingga BLK
Paisal - Amris Resmi Gantikan Kepemimpinan Zul AS - Eko
Dr Dede Farhan Gelar Bimtek Teknik Pemetaan Lumbung Suara dalam Pemasaran Politik
DPC PKB Kota Dumai Periode 2021-2026 Resmi Dikukuhkan Abdul Wahid
SK Pemecatan Sekretaris DPC Demokrat Inhu dari DPP Sudah Diterima DPD Riau
Demokrat dan Nasdem di DPRD Bengkalis Pecah Kongsi Gara-gara Klaim Pokir, Emi Sebut Lumrah Terjadi
Berkemungkinan Koalisi PDIP - Gerindra di Pilkada Dumai, Apakah Hendri Sandra - Nita Ariani Pantas Disandingkan?
Pertemuan Calon Wakil Walikota Sugiarto Bersama Masyarakat Teluk Binjai: Fokus Pada Keberkelanjutan Perbaikan Infrastruktur
Semangat Tanpa Batas, Tim Pemenangan H. Paisal-Sugiyarto Siap Hadapi Hari Pemilihan