Skandal Politik: PDIP dan Ganjar-Mahfud Dituding Intervensi Aparat dan ASN untuk Pilpres 2024
PANTAUNEWS.CO.ID, JAKARTA - Indonesia dihebohkan oleh serangkaian informasi viral yang menggambarkan skandal politik yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Terungkapnya serangkaian praktik yang kontroversial menjelang Pilpres 2024 telah mencoreng citra demokrasi di Indonesia.
Informasi viral pertama menggemparkan publik ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Boyolali [membeberkan curhatannya](https://youtube.com/watch?v=mYlsVHg4Opo) tentang tekanan yang diterimanya untuk mendukung PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. Lebih mengejutkan lagi, PNS tersebut diminta memberikan kontribusi finansial dengan dalih gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan menjadi momok menakutkan bagi siapa pun yang berani menolak tawaran kontroversial ini.
Skandal semakin meluas dengan informasi viral kedua, yang mengungkap fakta Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Penjabat (PJ) Bupati Sorong. Ternyata PDIP dan Ganjar Pranowo telah [meminta bantuan BIN](https://youtube.com/watch?v=mYlsVHg4Opo) untuk memenangkan Pilpres 2024. Lebih kontroversial lagi, PJ Kepala Daerah yang baru dilantik dipaksa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai dengan poin ke-4 dalam pakta integritas yang ditemukan tim KPK saat penggeledahan.
Informasi viral ketiga memperlihatkan keterlibatan PDIP dan Ganjar-Mahfud dalam rencana pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Surat undangan nomor 100.2.1.3/6074/SJ mengungkapkan bahwa Suganda Pandapotan Pasaribu akan digantikan oleh Syafrizal (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri). Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Suganda didatangi oleh utusan instansi BIN dan Kemendagri yang memintanya mendukung Ganjar - Mahfud MD. Namun, Suganda menolak tegas, memegang teguh prinsip netralitas ASN.
Skandal politik ini meninggalkan pertanyaan serius terkait keberlanjutan integritas dan netralitas aparat dan ASN dalam proses demokrasi di Indonesia.


Berita Lainnya
Rencana Besar RPJMD Rokan Hilir 2025 sampai 2029, Infrastruktur, Wisata, hingga BLK
Resmi Diusung Hanura Bersama Eko Suharjo di Pilkada Dumai 2020, Agus Widayat: Syarifah Siap Kita Jadikan Kader
Prabowo Subianto Resmi Dikukuhkan Lagi Jadi Ketum Gerindra
Megawati Ingatkan Calon Kepala Daerah Jangan Memperkaya Diri Sendiri
Tim Relawan Idaman H. Paisal Gelar Rapat, Teguhkan Dukungan untuk Menang Periode Ke Dua
Ketua DPC Gerindra : Sampai Saat ini Hanya Nita Ariani yang Serius Mengikuti Prosesi Pilkada 2020 Dumai
Komitmen Bersama Sukajadi dan Bintan, Menuju Kemenangan Periode Kedua Paisal-Sugiyarto
Bawaslu Kota Tangerang Imbau Tahapan Pemilu Dijalankan Sesuai Ketentuan
Bacalon Bupati Adil Hadir Dipelantikan Pengurus KNPI Meranti, Ini Klarifikasi Panitia
HANDAL Gagal Didukung PPP, Sesepuh PDIP Dumai Angkat Bicara
Ketua Serikat Pekerja Nasional Kota Dumai Himbau Kepada Anggota Dan Kader Pantau Praktek Money Politic
Ketum Partai Nusantara Ajak Kadernya Bersinergi dengan Semua Parpol Membangun Bangsa