Senator Aceh: Kebijakan Pemerintah Terkait Minyak Goreng Harus Dikaji Ulang
JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Senator DPD RI asal Aceh, H. Sudirman menilai kebijakan Pemerintah terkait pembelian minyak goreng curah pakai aplikasi PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak relevan dan harus dikaji ulang.
"Kebijakan ini tidak relevan dan dalam penerapannya tidak akan efektif jika bertujuan untuk mengendalikan rantai penjualan minyak goreng curah. Untuk itu kita ingatkan Menko Luhut untuk mengkaji ulang", ujar anggota DPD RI yang populer disapa Haji Uma, Jumat (1/7/2022).
Haji Uma juga berpendapat tidak ada relevansi antara aplikasi PeduliLindungi dan penjatahan minyak goreng curah. Karena itu, keliru jika dipakai untuk jatah beli minyak goreng, apalagi banyak masyarakat bawah tidak punya smartphone. Demikian juga dengan NIK yang banyak kelemahannya jika dipakai untuk validasi.
"Aplikasi itu tidak ada relevansinya dengan jatah minyak goreng. Perlu di ingat juga, banyak masyarakat bawah di pedesaan tidak memiliki perangkatnya. Jadi jangan menggunakan kacamata Jakarta saja untuk kebijakan ini. Sama halnya dengan NIK KTP, peluang terjadi pemalsuan nantinya tinggi", kata Haji Uma.
Menurut Haji Uma, kebijakan tersebut adalah Ini skenario keliru jika bertujuan untuk menekan harga dan penibunan minyak goreng. Kebutuhan masyarakat hanya sedikit tidak mungkin akar permasalahan ada pada masyarakat kecil melainkan pada pengusaha CPO itu sendiri.
"Penyelesaian masalah minyak goreng ini harus dari hulu bukan rakyat kecil yang di tekan dan dipersulit. Bagaimana warga di pedesaan yang tidak punya HP android, tidak berhak membeli minyak goreng?", Tegas Haji Uma.
Penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk beli minyak goreng curah juga menimbulkan tanya. Apakah agendanya untuk meningkatkan angka vaksinasi atau pemenuhan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat.
"Kebijakan ini malah timbulkan asumsi lain dimasyarakat, apa bertujuan untuk peningkatan vaksinasi atau pemenuhan kebutuhan rakyat? Atau tidak mampunya pemerintah memberantas kartel minyak goreng", tanya Haji Uma.
Untuk itu, Haji Uma mengingatkan Menko Luhut untuk mengkaji kembali kebijakan ini. Hal ini disampaikannya dikarenakan banyaknya keluhan serta kekhawatiran yang diterimanya dari masyarakat di daerah, khususnya di Provinsi Aceh. (Rls/Juliadi)


Berita Lainnya
Mulai Hari Ini, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik
Ratusan UMKM Binaan Instansi Pemerintahan Berhasil Ekspor melalui Shopee
Perayaan Istimewa Puncak Kampanye Shopee 10.10 Brands Festival
Corona Bikin Ekonomi Nyungsep, Bagaimana Nasib THR Lebaran?
Budidaya Belatung, Pemuda di Sukabumi Perangi Sampah di Lingkungannya
Apical Fasilitasi Perbaikan Jembatan dan Jalan di Kelurahan Lubuk Gaung, Riau
Polres Rokan Hilir Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025
Shopee Beri Inspirasi Zona Khusus Pria Lewat Bro Code Vol. 4
Tingginya Permintaan Tanaman Hias Aglonema, Sri Rahayu: Ini Namanya Rezeki Ditengah Pandemi Corona
Walikota Dumai Hadiri Pelaksanaan kontrak BUMD Dengan PT Bangun Mitra Abadi (BMA), Surya Ichsan: Kami minta Waktu 40 Hari
Antisipasi Tindakan Spekulan, Disperindag dan Tim Satgas Awasi Stok Minyak Makan di Pasaran
Mangkir Lagi! PT. Sumber Industri Jaya Oleo Terancam Demo Besar-besaran di Kawasan Industri Dumai