DUMAI, PANTAUNEWS.CO.ID – Terkait Persyaratan Penerimaan Karyawan di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), hal ini ditanggapi juga Datuk Seri Syarudin Husin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR) Kota Dumai, Kamis (24/2/2022). Diketahui sebelumnya, dengan hal yang sama juga dikritisi Ketua DPH LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar.

Dalam pernyataannya, Datuk Seri Syarudin Husin keawak media bahwa LAMR sangat mendukung kembalinya Blok Rokan kepada pemerintah yang diketahui penggelolaannya kepada PT PHR.

" Kita sangat mendukung kembalinya Blok Rokan kepada Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina Hulu Rokan, namun apa yang kita bicarakan beberapa tahun yang lalu di Komisi VII DPR- RI, bahwa sikap dan perilaku manajement harus berubah dan jangan seperti sebelumnya," kata Ketua Umum DPH LAMR Kota Dumai Datuk Seri Syarudin Husin.

Selanjutnya LAMR Dumai, sangat mendukung sikap Datuk Seri Syahril Abu Bakar, terkait Persyaratan penerimaan karyawan di PT. PHR. Perlu diketahui bahwa tanggal 9 Agustus 2020 merupakan moment penting dan itu merupakan harapan masyarakat Adat Melayu Riau.

Ditambahkan Datuk Seri Syarudin Husin bahwa dengan peralihan tersebut masyarakat Adat Melayu dan Riau dapat berkarya dan berusaha di perusahaan yang selama ini menyedot minyak mentah dari perut bumi lancang kuning ini.

“ Dengan mengedepankan kearifan lokal PT. PHR diharapkan dapat berperan dengan memberikan proritas pertama kepada anak watan untuk memperoleh kesempatan kerja. Kehadiran PT. PHR harus bermanfaat bagi masyarakat  adat dan bukan malahan membawa mudharat,” ucapnya dengan tegas.

Dipaparkan lagi, saat ini dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. PHR adalah bukti nyata dugaan sengaja menghambat anak jadi diri untuk berkarya dikampungnya sendiri.

“Ini jelas menjadi mudharat. Jika memang demikian maka sebaiknya PT. PHR hengkang dari Bumi Lancang Kuning ini dan untuk bekerja saja kita harus mengemis, apalagi untuk berusaha,” lantang Datuk Seri Syarudin Husin.

Sebagai Pemangku LAM Riau Dumai, kami menunggu titah perintah Datuk Seri Syahril Abu Bakar dan Masyarakat  Adat Dumai siap bergerak untuk melawan kezoliman yang terjadi. 

“Kita siap memblokir PT.PHR baik yang ada di Bukit Batrem maupun di Pelabuhan Dumai,” tegasnya.

Terakhir, seluruh jajaran pemangku Adat LAM Riau Dumai berserta Punggawa Adat dan Simpul Masyarakat Hukum Adat di Kota Dumai, akan memantau terus perkembangan yang terjadi. Baik Proses Penerimaan maupun proses kesempatan berusaha. 

"Jika tak ada manfaatnya dan perangai managementnya masih Pertamina serasa Chevron, maka silakan angkat kaki dari negeri ini," pungkas Datuk Seri Syarudin Husin. (*)

Penulis: Edriwan