"Sulit saya bayangkan, sekelas Kantor terhormat seperti itu, tempat dimana dilakukannya pembahasan terkait Anggaran Daerah (APBD) Kota Pekanbaru sebesar trilyunan rupiah dari tahun ketahun, namun faktanya justru seperti ini. Untuk urusan internal saja mereka belum beres, kok bisa-bisanya urusan Rumah Tangga DPRD Kota Pekanbaru tak bisa teratasi, ada apa ini," tanya Larshen Yunus, alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Bagi Aktivis Riau yang dikenal Pro terhadap kepentingan rakyat itu, kasus penarikan aset yang mencoreng marwah Gedung DPRD Kota Pekanbaru berasal dari ketidakberesan Sekretaris Dewan (Sekwan) selaku penanggung jawab internal.

"Sebenarnya hal itu urusan Sekwan. Tupksinya terkait internal sekretariat dan mengenai bisa atau tidaknya dia bekerja. Biarlah publik yang menilai," tutur Larshen Yunus, yang juga Aktivis Jebolan Sospol Universitas Riau.

Selanjutnya, bahwa Formappi Riau bukan sekedar menuding, namun penilaian atas ketidakberesan Sekwan sudah sejalan dengan Tupoksi. Jika itu tak beres, berarti Sekwanlah yang mesti bertanggungjawab.

"Kasihan sama 45 anggota DPRD Kota Pekanbaru itu. Sudahlah capek dan lelah dipanggili pihak kejaksaan terkait kasus Sosper, ehh muncul pula masalah baru. Kapan mereka bekerja dan sampai kapan ini selesai. Ribuan janji kepada masyarakat wajib ditunaikan mereka, kalau tak mau kena balanya, bayangkan saja, untuk bayar kursi tak sanggup. Itu benaran tak ada uang atau justru uang habis karena keserakahan, " tukas Larshen Yunus, sambil bertanya-tanya. (*)