PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Sejumlah pengurus Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Senin (5/7/2021).

Pertemuan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Yusri. 

Pertemuan Badan Khusus Honorer PGRI Riau ini membahas permasalahan Formasi  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Guru tahun 2021 .

Formasi PPPK Guru honorer di Riau pada tahun ini sangat jauh dari yang kita harapkan. 

"Sangat Jauh dari harapan para guru honorer di riau. kami sangat kecewa dengan rekrutmen PPPK 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek RI," kata Ketua Badan Khusus Honorer PGRI Riau, Eko Wibowo saat dikonfirmasi, Senin ( 5/7/2021) sore.

Eko menjabarkan, beberapa masalah yang ditemukan di lapangan terkait dengan Formasi PPPK Guru honorer 2021 diantaranya : 

1. tidak adanya Formasi Guru Agama Islam dan non Muslim baik ditingkat Pendidikan Menengah (Dikmen) seperti SMA/SMK dan Pendidikan Dasar ( Dikdas ) PPPK 2021 untuk daerah kota Pekanbaru.

2.kebutuhan Mata Pelajaran Bahasa Inggris di tingkat SMA/SMK ternyata tidak masuk dalam Formasi PPPK 2021 di Riau.

3. Formasi Guru Honorer Mata Pelajaran Produktif di SMA/SMK ternyata tidak ada didalam Formasi PPPK 2021 Provinsi Riau.

"Mohon kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar memperhatikan Guru Honorer di Riau dan merespon aspirasi Guru Honorer Provinsi Riau secepatnya menyampaikan ke Mendikbudristek RI, "ujar Eko.

Selain itu Eko juga mengatakan, hendaknya Disdik Riau merangkul Kabupaten Kota untuk berembuk membicarakan kekurangan formasi guru di setiap sekolah.

"Dengan tidak adanya beberapa Formasi Mata Pelajaran itu kami sangat Kecewa dengan Mendikbudristek RI. artinya Kementerian terkait tidak mengakomodir Mata Pelajaran Normatif, Adaptif dan Produktif Guru Honorer di masing - masing sekolah, "ungkap Eko yang juga Wakil Ketua PGRI Riau ini. 

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Yusri mengatakan, kami sudah mengusulkan formasi itu, namun kembali kepada kebijakan Pemerintah Pusat berapa kuota formasi yang ada untuk di Riau. 

"Pada awalnya ada 251 kuota yang kami usulkan namun kenyataannya malah berkurang menjadi 222 kuota yang dibuka Pemerintah Pusat," tutup Yusri. (Rasid Ahmad)