DUMAI, PANTAUNEWS.CO.ID - Walikota Dumai, H. Paisal menggelar pertemuan dengan penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri bersama rombongan KKP yang bertempat di ruang rapat Wan Dahlan Ibrahim, Kota Dumai, Riau, Rabu (21/4/2021).

Pada kesempatan tersebut, H. Paisal berharap pertemuan sekaligus diskusi ini dapat memberikan masukan yang berarti untuk Pemerintah Kota Dumai kedepannya khususnya dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“Bagaimana Kota Dumai kedepannya tergantung sama kita, Kita semua disini berharap kedepannya dapat menghasilkan suatu yang luar biasa sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Semoga dengan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Rokhmin Dahuri ini bisa menjadi inovasi bagi Pemerintah Kota Dumai untuk lebih semangat memajukan Kota Dumai,” ucapnya.

Sementara itu, Rokhmin Dahuri yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB tersebut menjelaskan secara rinci potensi serta strategi pembangunan kelautan dan perikanan untuk Kota Dumai. 

Dalam paparannya, Rokhmin menjelaskan bahwa untuk meningkatkan ekonomi dibutuhkan strategi khusus membuat perubahan untuk masyarakat terkait pembangunan sektor ekonomi kelautan dan perikanan.

“Sektor yang akan kita bangun yaitu, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pariwisata. Kita semua tahu potensi di kelautan kita melimpah, dan itu butuh pemanfaatan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk masyarakat,” jelas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Rokhmin Dahuri yang juga Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2015, potensi lestari (MSY) sumber daya ikan laut Riau mencapai 350.000 ton/tahun namun pemanfaatannya belum maksimal. “Hingga 2019, tingkat pemanfaatan potensi tersebut baru 32,71 persen,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan Kota Dumai ke depan harus mampu meningkatkan investasi dan ekspor di perikanan budi daya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, jasa-jasa lingkungan perairan, dan perdagangan perikanan. 

“Konsumsi ikan perkapita dan pemasaran ikan juga harus ditingkatkan, sehingga mencapai seperti di Jepang, 100 kg perkapita. Sementara, impor komoditas dan produk perikanan harus seminimal mungkin,” tegasnya.

Dalam rangkaian Kegiatan tersebut, turut di hadiri oleh Ketua Umum Santri Tani NU Tengku Rusli Ahmad dan Ketua Umum DPP APPI Aleksander Pranoto. (*)

Penulis: Erick Simanjuntak