PILIHAN
Bukan Salah Ketik, Ini Penjelasan Terbaru Pemprov DKI soal Lem Aibon Rp 82 M
Jakarta (PantauNews.co.id) - Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini menyebut rencana anggaran Rp 82 miliar untuk lem Aibon bukan salah ketik. Anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.
"Terbentur waktu (saat penganggaran), kemudian Sudin (pendidikan tingkat kota dan kabupaten) susun anggaran sementara dengan harapan, saat sekolah selesai susun anggaran sekolah, ada 17 ribu komponen sekolah yang tertampung di 23 rekening itu detail sekali. Saat sekolah sudah selesai detail. Kemudian komponen atau rekening yang sudah disusun Sudin nanti akan disesuaikan komponen yang sudah disusun sekolah," ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/10/2010).
Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.
"Saat lihat kembali secara detail, anggaran yang disusun oleh seluruh sekolah wilayah Jakarta Barat 1, diusulkan hanya Rp 175 miliar dalam jangka waktu satu tahun. Terdiri dari 23 rekening," ucap Syaefuloh.
"Alat laboratorium yang (sebelumnya ditulis) sekitar Rp 132 miliar, hanya Rp 1,3 miliar saja. ATK, di situ ada Aibon disampaikan Rp 82 miliar, ATK itu seluruh sekolah hanya Rp 22 miliar," sambungnya.
Syaefuloh menyebut data itu telah diubah untuk dibahas dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama Komisi E hari ini. "Artinya, secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen Aibon tidak ada dan kita akan lakukan penyesuaian. Data penyesuaian sudah ada," ucap Syaefuloh.
Sebelumnya, pernyataan bahwa anggaran lem Aibon Rp 82 miliar salah ketik itu diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati. Namun, kini Syaefuloh selaku Kadisdik menyebut hal itu bukan salah ketik.
"Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah," kata Syaefuloh.
Sumber : Detik.com



Berita Lainnya
Kampar Terima 6.825 Ha SK Perhutanan Sosial dari Presiden Jokowi
Upaya Selesaikan Konflik Lahan, Bupati Siak Lakukan Pembahasan Bersama BPN
Jalur Satu Arah Jalan Pangeran Hidayat Dumai Menuai Berbagai Kritikan
4 tersangka Baru Ditetapkan Pada kasus E-KTP
Sekjen PPP Heran dan Keberatan Fadli Zon Masuk Bursa Menteri
Pengobatan Kanker Hati Bakal Ditemukan
Musda I DPD PJS DKI Tetapkan Tri Joko Sebagai Ketua, Ini Targetnya
Inilah Profil Puan Maharani, Perempuan Pertama Pimpin DPR RI
DPW LPPKI DKI Jakarta Terima Kunjungan Tim Monitoring Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI
STAI Ar Ridho Bagansiapiapi Kunjungi Politeknik Negeri Bengkalis
Hj Tuti Astuti, Siap Maju Di Pilkades Tanjakan
Nita: Mari Kita Bantu Ringankan Penderitaan Saudara Kita di Palestina