PILIHAN
Penyegelan SDN 006 Merupakan Hal yang Dianggap melanggar hukum
INHIL(PantauNews) - Penyegelan terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan hal yang melanggar hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwanissitas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) terkait penyegelan SDN 006 Tagaraja, di ruang rapat Komisi I Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (18/9/2018).
Dikatakan Herwanissitas, penyegelan SDN 006 merupakan hal yang dianggap melanggar hukum, karena menghalang-halangi proses belajar yang telah dijamin oleh Undang-Undang (UU).
"Jika ada pihak yang merasa haknya diganggu, seharusnya digugat melalui proses hukum, jangan menyegel secara sepihak. Jika sengketa, maka yang berhak melakukan segel itu pihak pengadilan yang memutuskan," ujarnya.
Ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil yang akrab disapa Sitas, kasus penyegelan karena sengketa lahan itu, akan mendapat perhatian serius dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, apalagi ini menyangkut wajib belajar 9 tahun yang diselenggarakan pemerintah.
"Silahkan ambil jalur hukum, tapi jangan lakukan penyegelan sepihak, ini yang melanggar hukum," terangnya.Selanjutnya, pihak DPRD dan Pemkab Inhil melalui Dinas Pendidikan berencana akan turun ke lapangan, untuk menelusuri asal muasal dari kepemilikan lahan tersebut.(McRiau/Zul)
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwanissitas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) terkait penyegelan SDN 006 Tagaraja, di ruang rapat Komisi I Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (18/9/2018).
Dikatakan Herwanissitas, penyegelan SDN 006 merupakan hal yang dianggap melanggar hukum, karena menghalang-halangi proses belajar yang telah dijamin oleh Undang-Undang (UU).
"Jika ada pihak yang merasa haknya diganggu, seharusnya digugat melalui proses hukum, jangan menyegel secara sepihak. Jika sengketa, maka yang berhak melakukan segel itu pihak pengadilan yang memutuskan," ujarnya.
Ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil yang akrab disapa Sitas, kasus penyegelan karena sengketa lahan itu, akan mendapat perhatian serius dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, apalagi ini menyangkut wajib belajar 9 tahun yang diselenggarakan pemerintah.
"Silahkan ambil jalur hukum, tapi jangan lakukan penyegelan sepihak, ini yang melanggar hukum," terangnya.Selanjutnya, pihak DPRD dan Pemkab Inhil melalui Dinas Pendidikan berencana akan turun ke lapangan, untuk menelusuri asal muasal dari kepemilikan lahan tersebut.(McRiau/Zul)



Berita Lainnya
Sering 'Menghilangnya' Kadishub - Bendahara Secara Berbarengan, Ada Apa dengan Mereka Berdua ?
Kapolres Dumai Turunkan Personil Partoli Tactical Roda Dua Berskala Besar
Kasus Narkoba, Eks Kapolsek Kebayoran Baru Resmi Dipecat
Langgar Jam Operasional PPKM di Tangerang, Sejumlah Cafe Ditertibkan
Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhamadiyah Kunjungi Poso
Dian Oktaviani Siap Majukan Srikandi Pemuda Pancasila Kota Tangerang
Tanpa Ada Pesaing, Dedi Setiawan Mulus Kembali Pimpin PAC PP Dumai Kota
Bank Indonesia Mengundang Investor Jepang - Keuntungan Lebih Baik Dengan Resiko Terkendali
Terkait Imbauan SKB 5 Lembaga Negara, Khairil Adli: Kami Sudah Surati dan Memanggil 4 ASN Tersebut
Polda Riau Dan Apical Dumai Jalin Sinergi Pengamanan Objek Vital Negara
Halal Bi Halal Pengadilan Negeri Dumai,1 Syawal Momentum Membangun Kebersamaan
Selain Turun ke Jalan, LPPNRI Dumai juga Salurkan Bantuan 'Peduli Corona' 11 Panti Asuhan