ROHIL, PANTAUNEWS - Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (16/10/2025), guna membahas evaluasi realisasi APBD Tahun 2025 dan strategi pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Riau.

Rakor tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian realisasi APBD tahun berjalan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal serta menekan laju inflasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Riau. Ia menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran sebagai faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“ Pemerintah daerah perlu meningkatkan realisasi belanja daerah tahun 2025 ini, karena hingga saat ini angkanya baru mencapai sekitar 64 persen. Ini momentum bagi daerah untuk mempercepat kinerja APBD agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” Ujar Bima Arya.

Lebih lanjut, Wamendagri mengapresiasi langkah-langkah sinergis yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Riau bersama kabupaten/kota dalam menekan inflasi melalui kolaborasi lintas wilayah. Menurutnya, kerja sama antardaerah yang telah berjalan merupakan model implementatif yang perlu terus diperkuat, seiring dengan perbaikan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan fiskal lainnya yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.

“ Kerja sama antardaerah telah menunjukkan hasil signifikan. Kami juga menerima sejumlah masukan strategis terkait penyesuaian formula DBH dan langkah-langkah koordinatif lainnya,” Jelasnya.

Bima Arya turut mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan APBD dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta tata kelola keuangan yang akuntabel. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan penguatan perencanaan dan efektivitas belanja publik.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, realisasi APBD Provinsi Riau baru mencapai 64 persen. Pemerintah Provinsi terus berupaya mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas agar serapan anggaran dapat meningkat signifikan menjelang akhir tahun.

“ Kami berharap dukungan dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar hasil rapat ini dapat diteruskan kepada pemangku kebijakan di tingkat pusat, termasuk tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Bupati dan Wali Kota se-Riau,” Ungkap Gubernur Wahid.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini memiliki arti penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah, guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

“ Kami berharap rapat ini menjadi momentum penguatan sinergi antarpemerintah dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang sehat dan pengendalian inflasi yang berkesinambungan,” Ujar Bupati Bistamam.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, Sekretaris Daerah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan berjalan lancar dan produktif dengan penekanan pada komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi APBD, serta menekan inflasi melalui kebijakan ekonomi daerah yang adaptif dan kolaboratif, (HSY).