ROHIL, PANTAUNEWS-  Pada hari Selasa, 30 September 2025 sekitar pukul 10.30 WIB, telah berlangsung aksi unjuk rasa damai oleh Aliansi Masyarakat Nelayan Rokan Hilir di depan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terkait kesulitan nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, yang sangat vital untuk operasional melaut dan menangkap ikan.

Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Kabag Ops Polres Rokan Hilir Kompol Afrizal, dengan kekuatan personel pengamanan terbuka, tertutup, negosiator, rolakir, dan pendukung lainnya sebanyak 88 personel. Massa aksi berjumlah sekitar 100 orang dengan koordinator aksi bernama Rahman, membawa kendaraan roda dua dan roda empat serta beberapa spanduk tuntutan.

Dalam aksinya, massa menyampaikan aspirasi dan diterima langsung oleh jajaran DPRD Rokan Hilir, perwakilan Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, PT. SPRH, dan pihak SPBU. Tuntutan utama mereka adalah terpenuhinya kebutuhan solar bersubsidi sebesar 16 ton per hari bagi nelayan, karena selama ini pasokan sangat terbatas akibat permasalahan distribusi dan dugaan praktik mafia minyak.

Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhonny Charles, BBA., MBA hadir di lokasi aksi untuk berdialog langsung dengan massa. Beliau menegaskan komitmennya untuk mencari solusi, termasuk rencana memberikan tambahan modal sekitar Rp 422 juta bagi PT. SPRH guna mendukung pembelian 64 ton solar. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina, Polda Riau, dan Kejaksaan terkait pengoperasian kembali SPBU yang sempat terhambat.

Musyawarah yang dilakukan di ruang rapat DPRD menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya:
    1.    Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati berkomitmen mengalokasikan dana Rp 422.697.928 khusus untuk pembelian solar sebanyak 64 ton.
    2.    Distribusi solar akan diprioritaskan untuk nelayan 16 ton/hari, dan umum 4 ton/hari, dengan pengawasan ketat agar tidak ada lagi praktik percaloan.
    3.    Pihak SPBU diminta memastikan distribusi berjalan lancar dengan menggunakan dua nozel yang tersedia.
    4.    Seluruh rekomendasi nelayan akan diperiksa ulang oleh Dinas Perikanan agar tepat sasaran.
    5.    Pengawasan distribusi dan manajemen keuangan akan dikawal langsung oleh Wakil Bupati, Disperindagsar, dan Bagian Ekonomi.

Aksi unjuk rasa damai ini berlangsung aman, tertib, dan berakhir sekitar pukul 15.50 WIB. Situasi wilayah tetap terkendali berkat pengamanan dan komunikasi aktif antara pihak kepolisian, pemerintah, serta perwakilan nelayan, (HSY).