PEKANBARU – Guru bantu di Provinsi Riau, khususnya di jenjang pendidikan dasar (TK, SD, SMP) Kabupaten Kampar, masih menanti realisasi pembayaran gaji yang terhitung sejak 1 Januari 2024. Di tengah ketidakpastian ini, sosok Erwin Sitompul, S.Pd., muncul sebagai penggerak yang tak kenal lelah memperjuangkan hak rekan  pendidik. Perjuangannya tidak hanya melawan birokrasi yang berbelit, tetapi juga teguran pedas dari pejabat dinas pendidikan setempat yang dinilai '"Tidak pantas"


Harapan sempat menguat ketika Gubernur Riau, Abdul Wahid  dikabarkan telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos, MT baru baru ini .Dalam pesan yang disebar Erwin kepada rekan guru, ia menyatakan Gubernur sudah turun tangan. Mudah-mudahan minggu depan gaji segera cair. Ini upaya baik yang patut diapresiasi. 

Namun, janji ini belum sepenuhnya meredakan kecemasan. Sebab, hingga pertengahan April, guru-guru di 12 kabupaten/kota se-Riau masih menunggak upah 4 bulan Jelas Erwin saat dijumpai di bilangan Jalan Sudirman Pekanbaru Minggu 25 Mei 2025.


Persoalan bertambah rumit ketika Erwin mengungkap sikap Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau yang dinilai arogan. Dalam percakapan  pejabat tersebut menuduh upaya Erwin sebagai "provokasi". 

"Saya hanya membela guru agar hak mereka dibayar. Tapi jawaban beliau justru menyakitkan hati. Ini tidak pantas dari bahasa yang keluar dari seorang pejabat publik," ujar Erwin, suara bergetar.  

Erwin mendesak Gubernur mencabut jabatan PLT Kadisdik tersebut, terlebih yang bersangkutan diisukan sedang dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau. 

"Beliau seharusnya di-non-job kan atau dikembalikan sebagai staf biasa. Biar belajar etika dan sopan santun," tegasnya.  



Aktifis 98 ini juga menegaskan, perjuangannya murni dilandasi kepedulian. 

"Saya tidak pernah meminta imbalan, bahkan sepeser pun. Silahkan Tanya saja ke semua guru bantu di Riau," katanya lantang, 

Sudah Sejak lama , Erwin aktif mengadvokasi isu ini melalui surat terbuka, audiensi , hingga menggalang dukungan di media massa baik cetak maupun elektronik termasuk media sosial.


Sementara itu, respons resmi PLT Kadisdik Riau terkait tuduhan Erwin belum diperoleh. Masyarakat sipil mendesak Gubernur segera menindaklanjuti laporan ini. 

"Jika ada pejabat menghambat hak guru, itu pelanggaran serius. Pemerintah harus tegas,"* kata Erwin Sitompul yang juga Aktifis 98 ini. 

Di tengah tensi tinggi, para guru berharap janji Gubernur segera terwujud. 

"Kami ingin fokus mengajar, bukan terus berdebat dengan birokrasi,"ucap Siti, salah satu guru bantu SMP di Kampar.  

Harapan kini tertumpu pada keputusan Gubernur Abdul Wahid  apakah hanya sekadar komunikasi simbolis atau benar-benar menjadi solusi akhir bagi nasib ratusan pendidik yang menjadi ujung tombak kemajuan Riau.  


Perjuangan Erwin mengingatkan kita bahwa di balik layar sistem pendidikan, ada pahlawan tanpa tanda jasa yang justru kerap menjadi korban birokrasi. Jika Riau serius memajukan SDM, langkah pertama adalah memastikan kesejahteraan guru—bukan sekadar wacana.