PANTAUNEWS, PEKANBARU – Di tengah gegap gempita peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, dunia pendidikan di Provinsi Riau justru diselimuti kabut kelam. Ratusan guru bantu jenjang pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP) di Kabupaten Kampar hingga kini belum menerima hak gaji mereka sejak Januari 2025. Ironisnya, kondisi ini terjadi tepat saat bangsa memperingati pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan negara. 

Keterlambatan pembayaran gaji ini tak hanya memukul kesejahteraan para guru, namun juga mencoreng wajah pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu suara lantang yang menyuarakan keprihatinan ini datang dari Erwin Sitompul, S.Pd., seorang aktivis pendidikan Riau sekaligus tokoh reformasi 1998. 

“Sungguh miris dan memilukan. Sampai 2 Mei pukul 16.45 WIB, belum ada kejelasan kapan gaji guru bantu ini akan dibayarkan. Ini bukan hanya kelalaian administrasi, ini bentuk ketidakadilan terhadap pejuang pendidikan,” tegas Erwin dalam pernyataan tertulisnya. 

Lebih jauh, Erwin menilai situasi ini sebagai salah satu catatan kelam dalam sejarah pendidikan Riau, yang mencuat sejak kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid. Ia menyoroti penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau yang dinilai tidak memiliki latar belakang di bidang pendidikan. 

“PLT Kadisdik Riau bukan dari tupoksi pendidikan. Bahkan dengan bangga menyebut dirinya pernah 10 tahun menjadi wartawan. Apakah ini kompetensi yang layak untuk mengelola dunia pendidikan?” kritik Erwin tajam. 

Tak hanya itu, Erwin juga menyoroti keputusan Plt Kadisdik yang menunjuk Plt Kabid SMA tanpa proses dan dasar yang jelas. Ia membandingkan dengan sikap tegas Plt Kadisdik sebelumnya, Ronny Rahmat, yang sempat menunjuk Arden Semeru, Kabid SMK, sebagai Plt Kabid SMA, namun ditolak secara profesional oleh yang bersangkutan. 

“Ini jadi pertanyaan besar. Mengapa sekarang bisa diloloskan begitu saja tanpa mekanisme yang benar? Dunia pendidikan bukan tempat eksperimen politik atau ajang balas budi,” tambahnya. 

Erwin pun mendesak Gubernur Riau untuk segera mencopot Plt Kadisdik Riau dan mengganti dengan sosok profesional yang memahami dinamika dan kebutuhan pendidikan di daerah. 

“Ini bukan lagi soal jabatan, tapi soal masa depan pendidikan anak-anak Riau,” tutupnya. 

Kisah ini menjadi ironi pahit di tengah perayaan Hari Pendidikan Nasional. Saat seharusnya para pendidik diberi penghargaan dan dukungan penuh, justru mereka harus berjuang untuk hak dasar mereka—gaji yang tak kunjung dibayar.