PANTAUNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Jelang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, suhu politik di bumi Lancang Kuning, Riau, terasa semakin panas. Beberapa nama yang disebut-sebut bakal ikut bertarung di kancah pilgubri pun telah bermanuver untuk mendapatkan dukungan. Baik dukungan partai politik, maupun dukungan rakyat. 

Beberapa kandidat yang sudah menampakkan ambisinya untuk maju di Pilgubri, bergerak cepat melakukan manuver politik agar jalan yang ditempuh kian lempang. Sekalipun cara yang dilakukan tidak etis dan elegan. Seperti memanfaatkan kekuasaan untuk membantu pengeluaran (cost politic). 

Manuver politik yang dikenal dengan sebutan politik "Gentong Babi" ini pun dianggap tidak elok untuk pertumbuhan demokrasi. 

Berita Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto bagi-bagi sepeda motor kepada aparat desa  menjadi sorotan. Pj Gubernur Riau yang masa jabatannya akan berakhir bulan Juli ini disebut-sebut membagikan dua unit sepeda motor kepada kepala desa di Riau. 

"Kisah ini sungguh mengejutkan dan patut dipertanyakan asal-usul pendanaannya. Kepala daerah jangan cawe-cawe lah," ungkap Ketua Pimda Riau dari Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Fajar Simanjuntak, pada Senin (24/6/2024). 

Dikatakan Dewan Penasehat FKPPI Pusat, tindakan yang dilakukan oleh bakal calon Gubernur tersebut jelas melanggar etika dan moralitas seorang pemimpin yang mendapat amanah dari pemerintah pusat melalui mekanisme penunjukan Pj Gubernur. 

"Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal pembagian sepeda motor, tetapi lebih pada penggunaan dana negara untuk kepentingan politik pribadi," tegas Fajar. 

Politik Gentong Babi, atau yang dikenal sebagai pork barrel politics, merujuk pada praktik politik yang seharusnya tidak diterima dalam tata kelola pemerintahan. Meski sering tak disadari, politik semacam ini mencoreng prinsip integritas dan transparansi dalam pemerintahan. 

"Dengan kasus yang mencuat ini, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab demi kemajuan daerah," pungkasnya. 

Disisi lain pengamat sosial politik Riau, H Fauzi Kadir menilai bahwa SF Hariyanto tidak memiliki visi development sustainable. 

"Ia hanya tukang dan pinter nukangi biaya yang besar-besar. Tipe pribadi hedonisme ini berbahaya jika jadi pemimpin," tegas Fauzi Kadir yang juga Ketua Partai Ummat Provinsi Riau.(*)