Seperti disampaikan Dahril Qudni bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini, nyaris tak terdengar suara-suara kritis yang diharapkan menyoroti berbagai persoalan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah di Kota Dumai seakan tenggelam dimakan zaman, seperti dilansir dari media Riautrust.com, Minggu kemarin (23/7/2023).
Menurut Dahril Qudni, lembaga DPRD itu memiliki fungsi controling, budgeting, dan legislasi. Namun, saat ini fungsi kontrol itu tak tampak. Yang terlihat cuma fungsi budgeting dan legislasi. Padahal, sebenarnya dalam melaksanakan fungsi budgeting itu pun melekat fungsi controling. Anggota dewan yang kritis tentunya tidak asal setuju saja dari rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif.
Kritikan Dahri Qudni yang menyatakan diri sebagai pengamat sosial dan pembangunan Kota Dumai ini disambut hangat salah satu Anggota DPRD Dumai Edison SH, Senin (24/7/2023).
"Secara personal, kita menyambut positif kritikan yang dilayangkan Saudara Dahril Qudni. Tapi, sebagai orang yang pernah duduk dan menjabat, beliau memahami betul, apa tugas dan fungsi lembaga DPRD," kata Edison, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD Dumai.
Terkait Wali Kota Dumai Paisal saat ini dinilai seakan berjalan sendiri tanpa hambatan, tanpa kritik yang berarti dari DPRD Dumai, Edison tantang Dahril Qudni untuk membuktikan ucapannya.
Edison juga menyayangkan pernyataan Dahril Qudni menyebutkan semua kebijakan dan program pembangunan yang dibuat eksekutif berjalan mulus tanpa melibatkan lembaga DPRD Dumai dan tanpa protes dari wakil rakyat.
"Tidak semua kegiatan kami (DPRD, red) terekspos dan terpublikasi ke publik. Mohon maaf, ini tahun politik jangan sampai menapuk air didulang, terpercik ke muka sendiri," sindir Edison.
Diketahui, Dahril Qudni merupakan politisi dan saat ini mencalonkan diri sebagai Bacaleg DPRD Dumai pada Pileg 2024 mendatang. Apalagi, PKS Dumai memiliki 4 orang perwakilan di lembaga DPRD dan posisi sebagai wakil ketua atau pimpinan.
"Lembaga DPRD ini kolektif kolegial. Dari 30 Anggota DPRD Dumai, PKS memiliki 4 kursi dan berada pada pucuk pimpinan. Saran saya sebaiknya, pertanyakan dulu hal ini diinternal, baru beri pernyataan," tukas Ketua Fraksi Golkar DPRD Dumai ini tampak lantang.
Selanjutnya, Edison juga tidak menapikan adanya kritikan dari masyarakat terkait kinerja lembaga DPRD Dumai. Sebagai orang yang dipilih rakyat, menurut Edison itu hal yang wajar, selagi tidak konteknya berbaur politis dan menjatuhkan lawan politik.
"Saya senang jika ada masyarakat memberikan kritikan, namun tidak dalam rangka mencari keuntungan pribadi dan berbaur unsur politis. Kita sama - sama mengetahui, bahwa saudara Dahril Qudni ini merupakan politisi di PKS," ungkap Anggota DPRD Dumai 2 periode ini menegaskan.
Terkait sorotan Dahril Qudni, mempersoalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilainya potensial, namun tak ada peningkatkan. Dari tahun ke tahun kisarannya cuma segitu-gitu saja. Edison malah mempertanyakan balik kepada Dahril Qudni.
"Sebenarnya 'peluru yang ditembakkan' saudara Dahril Qudni ini kemana, apakah semua 30 DPRD Dumai," sinisnya seraya mempertanyakan. (*)
Penulis: Edriwan
Berita Lainnya
Asri Auzar Akui Pernah Dirayu untuk Ikut 'Lenggserkan' Kursi Kepemimpinan AHY
EZA Daftarkan Diri di KPU, Dua Jendral Lapangan Abdul Kasim - Sunaryo Siap Menangkan Pilkada Dumai
Ribuan Warga Sukajadi Hadiri Kampanye H. Paisal, Antusiasme Meningkat di Tengah Pembangunan Kota Dumai
Jansen Sitindaon Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait ke MK Melalui BHPP Partai Demokrat
Mengurai Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi: Batas Usia Capres dan Cawapres
Kegembiraan Masyarakat Pecah di Posko Sugiyarto, Sambut Kemenangan PAS
Paisal - Amris Resmi Gantikan Kepemimpinan Zul AS - Eko
DPC Perindo Manggarai Barat Gelar Audiensi di KPUD
Afrizal Ilham Dapat Support Penuh dari Anak-Anak Papua Untuk Maju Jadi Caleg DPRD Kota Dumai Dapil 1
Tanpa Embel-embel CSR, KNPI dan Perindo Riau Santuni Panti Asuhan di Kota Pekanbaru
Paslon HT Dinilai Kompak dan Santun Saat Debat Kandidat Pilkada Pelalawan
Konsolidasi Partai kebangkitan Nusantara ( PKN) Provinsi Riau