PANTAUNEWS.CO.ID, JAKARTA: Konflik antara China dan Taiwan menjadi salah satu isu geopolitik yang paling kompleks dan bergejolak di Asia. Konflik ini bisa berpotensi terjadi kembali dan dapat menjadi hal yang mengkhawatirkan Indonesia. Taiwan akan mengadakan pemilu pada tanggal 13 Januari 2024. 

Sukron Makmun (Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Analis Geopolitik Internasional mengakatan, kekhawatiran ini juga bisa datang dari campur tangan Amerika Serikat. 

“Karena selama ini Taiwan memiliki hubungan khusus dengan AS, dan terus meyakinkan AS untuk membangun hubungan lebih dalam, terutama dalam bidang ekonomi dan militer,” jelasnya, Senin 18 Desember 2023. 

Jika perseteruan antara AS dan Tiongkok yang dipicu perseteruan selat Taiwan–terjadi, yang kebetulan Indonesia ada di tengah-tengah, maka di Indonesia akan rawan konflik dalam negeri. 

“Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi yang punya banyak potensi konflik terutama karena faktor SARA. Ini mudah dimanfaatkan oleh proxy AS untuk menciptakan instabilitas, sedangkan Kebijakan One China Policy secara tegas dan lugas selalu disampaikan oleh delegasi Indonesia pada setiap forum internasional dan forum bilateral. Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara besar yang saling bersahabat.” sambungnya. 

Menurutnya, AS juga telah memendam perseteruan dengan Tiongkok, dan Taiwan hanya sebagai alasan AS untuk menyerang Tiongkok. Konflik perseteruan AS versus Tiongkok sangat terkait dengan faktor sejarah. Partai politik Taiwan dikelompokkan berdasarkan latar belakang ideologinya menjadi koalisi Pan-Green dan koalisi Pan-Blue. Koalisi Pan-Green dipimpin oleh the Democratic Progressive Party (DPP) yang mendukung Taiwanisasi dan gerakan kemerdekaan Taiwan/ untuk mendirikan Taiwan sebagai negara yang berdaulat penuh. Sedangkan Koalisi Pan-Blue dipimpin oleh Kuomintang (KMT) yang cenderung lebih menyukai identitas nasionalis Tiongkok ketimbang identitas Taiwan yang terpisah dan lebih menyukai kebijakan lebih lembut dan hubungan ekonomi lebih besar dengan RRT. 

Konsensus politik mengenai prinsip Satu China telah diakui kembali sebagai pijakan utama. Pengakuan terhadap Konsensus 1992( prinsip Satu China) yang tidak diakui oleh otoritas DPP, sedangkan diakui KMT. Yang penting, pengakuan tersebut harus dinyatakan secara jelas tanpa keraguan, tanpa ambiguitas, dan tidak menimbulkan berbagai persepsi negatif yang bisa dianggap sebagai taktik politik abu-abu. 

Kolaborasi antara DPP (Taiwan) dan AS dalam upaya mencapai kemerdekaan Taiwan dapat mengancam kepentingan nasional Tiongkok, dan dapat menyebabkan ketegangan yang luar biasa antara Taiwan dan Tiongkok. Sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) mengambil alih kekuasaan, situasi di Selat Taiwan mengalami eskalasi yang cukup signifikan. 

Konflik kawasan belahan Timur jauh dengan potensi konflik Laut China Selatan, wilayah perairan yang memanjang dari Barat Daya ke arah Timur Laut, berbatasan di sebelah Selatan dengan 3 derajat Lintang Selatan antara pulau Sumatera dan pulau Kalimantan (Selat Karimata) dan sebelah Utara dibatasi oleh Selat Taiwan dari ujung Utara ke arah pantai Fukein. 

“Mungkinkah terjadi perang militer di Selat Taiwan, sementara Tiongkok adalah mitra ekspor utamanya Taiwan? Apakah mungkin terjadi konflik senjata antara AS-Tiongkok, jika secara perdagangan AS masih bergantung pada Tiongkok? Dalam hal ekspor, Tiongkok merupakan partner ranking ke-2, dan partner nomor wahid dalam impor. AS dan sekutunya yang seolah musuhan, justru menjadi partner dagang terbesarnya Tiongkok,” katanya.  

Sukron berpendapat, calon pemimpin Taiwan harus lebih realistis bahwa upaya disintegrasi dari Tiongkok lebih banyak minus ketimbang positifnya. Perpecahan semakin melemahkan, sebaliknya, reunifikasi justru semakin saling menguatkan dan mempercepat kesejahteraan. Kedua sisi selat sama-sama diuntungkan. Isu keamanan regional harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai salah langkah. Sekali salah pilih pemimpin bisa berakibat fatal. Prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk memelihara stabilitas harus konsisten, dan tidak bergantung pada partai/ kekuatan politik mana pun yang akan memegang kekuasaan pada tahun 2024, karena, Tiongkok –sesuai dengan prinsip Satu China– tidak akan mengubah pendekatannya atau mendorong proses reunifikasi semata-mata karena pergeseran kekuasaan politik di Taiwan. Harus ada upaya untuk menjaga perdamaian di Selat Taiwan dari kedua belah pihak. Kedua, masyarakat Taiwan perlu menyadari –lebih dini– bahwa apa yang dikatakan AS sebagai “kepedulian dan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan” adalah isapan jempol belaka. Faktanya, AS mengesampingkan kepentingan geo-politik, geo-strategi, nilai-nilai dan sejarah Tiongkok-Taiwan. AS hanya fokus pada kepentingannya sendiri yaitu, dominasi global dan penjualan senjata. Konflik di Timur Tengah bisa dijadikan pelajaran. 

Agenda reunifikasi merupakan tujuan utama Tiongkok. Tiongkok juga memberi alternatif lebih lunak berupa tawaran “satu negara dua sistem” kepada Taiwan, seperti yang sudah berlaku di Hongkong dan Macau. 

“Calon pemimpin Taiwan harus sadar bahwa Tiongkok telah menjelma menjadi kekuatan adidaya baru dunia, bahkan diprediksi akan segera melampaui AS dan sekutunya dalam waktu tidak terlalu lama. Lebih baik bergabung dengan kekuatan besar yang –secara geografis– lebih dekat ketimbang berharap pada yang jauh, apalagi yang jauh itu, secara riil kekuatan dan pengaruhnya semakin menurun,” paparnya. 

***