SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Ratusan Guru honorer mengadu nasib ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, terkait Pemerintah setempat tidak membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mereka.

Merasa tidak di pedulikan dengan nasib para Guru Honorer, hingga seluruh Guru Honorer di wilayah Kota Subulussalam mengadukan nasib ke DPR setempat.

Seperti yang di sampaikan Samsuardin, Guru Honorer kota Subulussalam ini mengatakan, Jauh sebelum Pemko Subulussalam berdiri, kami telah mengabdi sebagai Guru Honorer.

"Kami menganggap Pemko Subulussalam sangat tega, dan tidak menghargai jerih payah kami, sebagai Guru Honorer selama ini," sampainya, Senin, (29/05/23).

Ditahun ini, lanjutnya, tidak ada perjuangan NIP tahun 2023 untuk mereka guru Honorer, di Kota Subulussalam. Jika memang, dibuka penerimaan P3K nantinya, kami memohon agar memprioritaskan putra daerah.

Mirisnya, dikatakannya, pada tahun 2021 Honorarium Guru honorer belum juga dibayar Pemerintah Kota Subulussalam selama 2 (Dua) Bulan, hanya sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Sementara ditahun 2022, kontrak para guru honorer sudah di putuskan oleh pemerintah Kota Subulussalam, berujung para guru honorer hanya mengharapkan dengan kebijakan dari Kepala Sekolah tempat mereka mengajar.

"Saya tidak bisa berkata apapun, tapi ini akan saya sampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan," sampai, S Saddam Ali Husein Tumangger, anggota komisi D, DPR Kota Subulussalam.

Menurut Bahagia Maha, dengan kebijakan Pemerintah Kota, ini sangat memprihatinkan sekali karena tidak dibukanya formasi penerimaan CPNS dan juga P3K di tahun 2023.

Terkait dengan Gaji Guru kontrak di tahun 2021, ini sudah menjadi persoalan dari kemarin nya. Dan kami mengganggap persoalan ini sudah di selesaikan, ternyata tidak sama sekali.

"Ini kepentingan masyarakat Subulussalam, dengan adanya pemerintah pusat memberikan peluang untuk penerimaan Formasi CPNS dan P3K, ternyata Pemko kita tidak membuka ruang untuk para putra daerah," jelasnya.

Sementara jelas disampaikan Mendikbud jika daerah tidak membuka maka akan diambil alih oleh Pusat. "yang jelasnya ini tergantung Zonasi daerah juga, besar kemungkinan jika diambil alih oleh pusat, maka Putra daerah Kota Subulussalam hanya sebagai penonton saja," Sampai Susi, Guru Honorer.

Terpantau, kegiatan mengadu Nasib para Guru honorer itu masih berlangsung di Ruangan Banggar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam. Terlihat hadir, Bahagia Maha, Jefri, dan S Saddam Ali Hussein, dan juga Ratusan Guru Honorer. (Juliadi)