PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID – Terkait dengan penyelenggaraan survei penilaian Integritas 2021 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko kerawanan korupsi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia dan salah satu sektor yang disurvei adalah risiko korupsi di 34 provinsi.
Seperti dilansir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, survei menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mendapatkan skor rata-rata paling rendah ketimbang subsektor lain, seperti kementerian dan lembaga. Dia mengatakan hasil survei itu menarik, karena pemerintah provinsi memiliki anggaran dan tenaga pegawai yang cukup banyak untuk pelayanan publik.
“Rupanya faktor koreksi dari 34 provinsi ini sangat tinggi, dengan kata lain Gubernur atau pemerintah daerah tingkat provinsi paling banyak diadukan ke KPK,” kata Pahala dalam peluncuran hasil survei di kantornya, Jakarta, Kamis lalu (23/12/21).
Survei yang menggunakan data yaitu persepsi masyarakat dan data dari internal pemerintahan. Terdapat 7 indikator untuk memberikan skor terhadap kinerja tiap pemerintah provinsi, di antaranya transparansi dan pengadaan barang-jasa.
Dalam hal ini, hasil survei integritas KPK menempatkan Provinsi Riau berada diurutan 27 dari 34 Provinsi. Terkait dengan hal ini, Direktur Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda SH MH, meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk memberikan tanggapan atas hasil survei integritas yang dikeluarkan KPK. Menurutnya, karena ini terkait nama Riau secara umum dalam program anti korupsi.
“Sebaiknya Gubernur Riau untuk membuat tim khusus guna memperbaiki program pencegahan korupsi di Provinsi Riau,” sebut pria yang akrab disapa Dr Huda ini dengan lugas.
Selanjutnya, Dr. Huda mengatakan bahwa Tim khusus ini penting agar Gubernur Riau Syamsuar mendapatkan masukan-masukan yang penting dan solusi-solusi apa yang diberikan dalam rangka menaikkan point atau nilai Provinsi Riau dalam survei integritas KPK kedepannya.
“Jangan seperti sekarang, hampir menempati urutan buncit dalam survei integritas KPK,” tukas Dr Huda yang juga merupakan seorang akademisi dengan gerah. (*)
Berita Lainnya
Maksimalkan Fungsi kontrol terhadap Pemprov Riau, Wahyudi El Panggabean: Saya Yakin Wartawan Masih Bersikap Indipenden
Warga Temukan Dua Mayat Tertimbun Pupuk, Personil Polres Rohul Bergerak Cepat Menuju TKP
Hadiri Pembukaan Ikan Larangan, Wabup: Jadikan Ini Sebagai Budaya dan Tradisi Desa Sungai Salak
2.223 Nakes dan Tokoh di Riau Ditunda Divaksinasi, 2.378 Orang Batal
Lagi-lagi, Kecelakaan Akibat Pohon Tumbang Tepi Jalan Raya, Pemko Dumai Kurang Tanggap
Babinsa Basilam Baru Lakukan Pendampingan Vaksinasi
Maksimalkan Fungsi kontrol terhadap Pemprov Riau, Wahyudi El Panggabean: Saya Yakin Wartawan Masih Bersikap Indipenden
YLBHI Batas Indragiri, 1 dari 4 Calon Pemberi Bankum Memenuhi Syarat
Bhabinkamtibmas Bersama Babinsa DDS Sambangi Warga Desa Pasir Agung
Pandawa Salurkan Bantuan Korban Banjir di Kelurahan Bumi Ayu Kota Dumai
Kanwil Kemenkum HAM Riau Berkunjung ke YLBHI Batas Indragiri
Gubri Resmikan Ruangan ICU dan Isolasi Covid-19 RS Pertamina Dumai