PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID – Terkait dengan penyelenggaraan survei penilaian Integritas 2021 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko kerawanan korupsi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia dan salah satu sektor yang disurvei adalah risiko korupsi di 34 provinsi.
Seperti dilansir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, survei menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mendapatkan skor rata-rata paling rendah ketimbang subsektor lain, seperti kementerian dan lembaga. Dia mengatakan hasil survei itu menarik, karena pemerintah provinsi memiliki anggaran dan tenaga pegawai yang cukup banyak untuk pelayanan publik.
“Rupanya faktor koreksi dari 34 provinsi ini sangat tinggi, dengan kata lain Gubernur atau pemerintah daerah tingkat provinsi paling banyak diadukan ke KPK,” kata Pahala dalam peluncuran hasil survei di kantornya, Jakarta, Kamis lalu (23/12/21).
Survei yang menggunakan data yaitu persepsi masyarakat dan data dari internal pemerintahan. Terdapat 7 indikator untuk memberikan skor terhadap kinerja tiap pemerintah provinsi, di antaranya transparansi dan pengadaan barang-jasa.
Dalam hal ini, hasil survei integritas KPK menempatkan Provinsi Riau berada diurutan 27 dari 34 Provinsi. Terkait dengan hal ini, Direktur Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda SH MH, meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk memberikan tanggapan atas hasil survei integritas yang dikeluarkan KPK. Menurutnya, karena ini terkait nama Riau secara umum dalam program anti korupsi.
“Sebaiknya Gubernur Riau untuk membuat tim khusus guna memperbaiki program pencegahan korupsi di Provinsi Riau,” sebut pria yang akrab disapa Dr Huda ini dengan lugas.
Selanjutnya, Dr. Huda mengatakan bahwa Tim khusus ini penting agar Gubernur Riau Syamsuar mendapatkan masukan-masukan yang penting dan solusi-solusi apa yang diberikan dalam rangka menaikkan point atau nilai Provinsi Riau dalam survei integritas KPK kedepannya.
“Jangan seperti sekarang, hampir menempati urutan buncit dalam survei integritas KPK,” tukas Dr Huda yang juga merupakan seorang akademisi dengan gerah. (*)
Berita Lainnya
Muhammad Jufri Nahkodai PWS Dumai, Wali Kota: Jaga Nama Baik Paguyuban
Diacungi Jempol..!!! Pemkab Rohil Langsung Cepat Tanggap Terkait Tiang Bubu, Ini Pesan Bupati
Polda Riau Gandeng Persatuan Pedagang Jagung Bakar Pekanbaru
Ketiga Kalinya Sentra Gakkumdu Inhu Raih Penghargaan
Hearing DPRD, Dishub dan Dinas PUPR Riau, Diputuskan Jalan Sudirman Airmolek Bebas dari Truck ODOL
Mangkir Kembali Panggilan Polda Riau, Wabup Bengkalis Akan Dipanggil Paksa
Tingkatkan Budaya Keselamatan Kerja, KPI RU Dumai Gelar Fire Fighting Contest
Pembagian Takjil BEM SEKODUM, M Ikhsan: Motivasi Kami Generasi Muda Saling Berbagi
Pjs Wali Kota Dumai, TR Fahsul Falah, Akhiri Masa Tugas dengan Pesan Kebersamaan dan Harapan
Terima Dua Penghargaan Bergengsi, PSMTI Inhu Apresiasi Kinerja Polres Inhu
Babinsa Kelurahan Mundam Sertu Ramli Laksanakan Sosialisasi Pentingnya Gunakan Masker
11 Orang Warga Binaan Rutan Dumai Mendapatkan Remisi Khusus Hari Raya Waisak 2022