PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID – Terkait dengan penyelenggaraan survei penilaian Integritas 2021 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko kerawanan korupsi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia dan salah satu sektor yang disurvei adalah risiko korupsi di 34 provinsi.
Seperti dilansir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, survei menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mendapatkan skor rata-rata paling rendah ketimbang subsektor lain, seperti kementerian dan lembaga. Dia mengatakan hasil survei itu menarik, karena pemerintah provinsi memiliki anggaran dan tenaga pegawai yang cukup banyak untuk pelayanan publik.
“Rupanya faktor koreksi dari 34 provinsi ini sangat tinggi, dengan kata lain Gubernur atau pemerintah daerah tingkat provinsi paling banyak diadukan ke KPK,” kata Pahala dalam peluncuran hasil survei di kantornya, Jakarta, Kamis lalu (23/12/21).
Survei yang menggunakan data yaitu persepsi masyarakat dan data dari internal pemerintahan. Terdapat 7 indikator untuk memberikan skor terhadap kinerja tiap pemerintah provinsi, di antaranya transparansi dan pengadaan barang-jasa.
Dalam hal ini, hasil survei integritas KPK menempatkan Provinsi Riau berada diurutan 27 dari 34 Provinsi. Terkait dengan hal ini, Direktur Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda SH MH, meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk memberikan tanggapan atas hasil survei integritas yang dikeluarkan KPK. Menurutnya, karena ini terkait nama Riau secara umum dalam program anti korupsi.
“Sebaiknya Gubernur Riau untuk membuat tim khusus guna memperbaiki program pencegahan korupsi di Provinsi Riau,” sebut pria yang akrab disapa Dr Huda ini dengan lugas.
Selanjutnya, Dr. Huda mengatakan bahwa Tim khusus ini penting agar Gubernur Riau Syamsuar mendapatkan masukan-masukan yang penting dan solusi-solusi apa yang diberikan dalam rangka menaikkan point atau nilai Provinsi Riau dalam survei integritas KPK kedepannya.
“Jangan seperti sekarang, hampir menempati urutan buncit dalam survei integritas KPK,” tukas Dr Huda yang juga merupakan seorang akademisi dengan gerah. (*)
Berita Lainnya
Ops Keselamatan LK 2023, Kapolres Ajak Masyarakat Tertib Berlalulintas
Aksi Aipda Andi, Dengan Kendaraan Dinasnya Terobos Kemacetan Kota Pekanbaru Demi Selamatkan Bayi Usia 3 Tahun
Kantor Tutup Berbulan-bulan, UPT PKB Dishub Tidak Optimal Memberikan Pelayanan
Polres Dumai Raih Penghargaan Kak Seto Award 2022
Terkait Calon Sekdaprov Riau, Ini Tiga Nama Diusulkan ke Kemendagri
Selama AKBP Dody Wirawijaya Kapolres Inhu, Tiga Kasus Pembunuhan Berhasil Diungkap
Polisi Humanis Wujudkan Masyarakat Madani, Sejahtera, Adil dan Beradab
DPC PWRI Bengkalis Gelar Acara Pengukuhan Pengurus
Melalui Perwakilan, KNPI Riau Sambangi Masjid Al Jihad
Pelabuhan Dumai Belum Terima Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
Wawako Dumai Ajak Perangi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
Hotel Max One Dumai, Sejarah Panjang dan Komitmen Baru untuk Kepuasan Pelanggan