PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID – Terkait dengan penyelenggaraan survei penilaian Integritas 2021 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko kerawanan korupsi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia dan salah satu sektor yang disurvei adalah risiko korupsi di 34 provinsi.
Seperti dilansir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, survei menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mendapatkan skor rata-rata paling rendah ketimbang subsektor lain, seperti kementerian dan lembaga. Dia mengatakan hasil survei itu menarik, karena pemerintah provinsi memiliki anggaran dan tenaga pegawai yang cukup banyak untuk pelayanan publik.
“Rupanya faktor koreksi dari 34 provinsi ini sangat tinggi, dengan kata lain Gubernur atau pemerintah daerah tingkat provinsi paling banyak diadukan ke KPK,” kata Pahala dalam peluncuran hasil survei di kantornya, Jakarta, Kamis lalu (23/12/21).
Survei yang menggunakan data yaitu persepsi masyarakat dan data dari internal pemerintahan. Terdapat 7 indikator untuk memberikan skor terhadap kinerja tiap pemerintah provinsi, di antaranya transparansi dan pengadaan barang-jasa.
Dalam hal ini, hasil survei integritas KPK menempatkan Provinsi Riau berada diurutan 27 dari 34 Provinsi. Terkait dengan hal ini, Direktur Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda SH MH, meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk memberikan tanggapan atas hasil survei integritas yang dikeluarkan KPK. Menurutnya, karena ini terkait nama Riau secara umum dalam program anti korupsi.
“Sebaiknya Gubernur Riau untuk membuat tim khusus guna memperbaiki program pencegahan korupsi di Provinsi Riau,” sebut pria yang akrab disapa Dr Huda ini dengan lugas.
Selanjutnya, Dr. Huda mengatakan bahwa Tim khusus ini penting agar Gubernur Riau Syamsuar mendapatkan masukan-masukan yang penting dan solusi-solusi apa yang diberikan dalam rangka menaikkan point atau nilai Provinsi Riau dalam survei integritas KPK kedepannya.
“Jangan seperti sekarang, hampir menempati urutan buncit dalam survei integritas KPK,” tukas Dr Huda yang juga merupakan seorang akademisi dengan gerah. (*)
Berita Lainnya
Lis Hafrida: Tujuan Dari Kegiatan Ini Membentuk Karakter Seorang Bundo Kanduang
Cegah Penyalahgunaan Aset, Mobil Dinas Pemko Dumai Kini Ditempel Stiker
Brimob Polda Riau Perketat Penyekatan dan Pembubaran Kerumunan
Meriahkan Event Nasional Wisata Bakar Tongkang 2025, Bupati Rohil H Bistaman Buka Secara Resmi Bazar UMKM Tradisional Bagansiapiapi
Tahun 2020 Kembali PT SDS Menguncurkan Dana CSR ,Semenisasi Jalan Sukajadi
Aktivis Pengiat Anti Korupsi di Riau Desak KPK Usut Tuntas 'Aktor' Dibalik Bisnis Test PCR
Audensi Perdana, DPK ALUN Kota Dumai Menyambangi Kapolres Dumai
Peduli Pendidikan, AMI Minta Gubernur Riau Selesaikan Permasalahan Siswa Didik SMK Negeri 3 Pekanbaru
Patroli Jalan Kaki, Selain Berinteraksi Badan Jadi Sehat
Begini Cara Kemenkeu Dorong Sektor Kelapa Sawit Di Riau
Kolaborasi TNI Polri Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Selama Proses Pemilihan Umum
Janji Panglima TNI Copot Danrem Terkait Karhutla Riau