Bahagia Maha juga mengakui pada bulan Oktober lalu, ia telah menyurati Ketua DPRK perihal permintaan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 dan permohonan mengagendakan rapat Banmus pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022.

"Alhamdulillah, sampai detik ini sepengetahuan saya dokumen KUA-PPAS belum diserahkan pemerintah kepada kami selaku anggota DPRK," kata Bahagia Maha, yang juga merupakan Anggota Banggar DPRK Subulussalam.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan Juli. Sedangkan di poin ketiga, di Permendagri tersebut juga menyampaikan kesepakatan antara kepada daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lambat Minggu II bulan Agustus.

Selain itu Bahagia Maha juga menjelaskan, setelah KUA PPAS diserahkan ke DPRK selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Setelah itu selanjutnya akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRK Subulussalam

"Jika dihitung sampai saat ini sudah melewati batas yang ditentukan dalam Permendagri tersebut. Saya kuatir jika pun dalam waktu dekat dokumen KUA-PPAS diserahkan, waktu nya tidak maksimal sehingga terkesan tasak Sada hari (masak satu hari, red). Kepada tim TAPK untuk secepatnya nya menyerahkan dokumen KUA-PPAS agar dibahas," jelas Bahagia.

Bahagia menambahkan, bahwa persoalan keterlambatan penyampaian dokumen KUA-PPAS bisa dibilang hampir setiap tahun selalu mengalami keterlambatan. Dalam hal ini juga sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah dalam pandangan fraksi Geranat saat rapat paripurna DPRK agar Eksekutif bisa tepat waktu  penyampaian dokumen KUA PPAS kepada Legislatif.

"Aneh tapi nyata, keterlambatan penyampaian dokumen KUA-PPAS yang kami maksud saat pembahasan APBK nanti DPRK/ Banggar selalu dibenturkan dengan waktu yang sudah mepet," tutup Bahagia Maha. (Juliadi)