Kedua orang Menteri itu diduga kuat berada dalam panggung sandiwara pengadaan PCR dan lain-lain, yang berkaitan dengan Pencegahan Virus Covid-19.

Rencananya, DPP Pro JARWO akan melibatkan unsur-unsur yang dinamakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Sandiwara dan Korupsi.

Ditemui pada saat berada di ruang tunggu Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ketua Umum DPP Pro JARWO pastikan, bahwa pihaknya akan segera menyiapkan Surat Resmi Laporan Pengaduan Masyarakat, terkait dugaan keterlibatan 2 orang Menteri tersebut. Ketua Umum DPP Pro JARWO itu mengharapkan, agar pihak Kepolisian di Mabes Polri bersikap Obyektif dan Profesional.

"Niat kami hanya satu, bagaimana negeri ini dapat berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan program kerja Presiden Joko Widodo. Jangan justru Menterinya pula yang buat gaduh. Kasihan bapak Presiden Jokowi itu, biarlah Aparat Penegak Hukum yang telusuri. Aapakah benar kedua Menteri itu terlibat dan jangan takut, semuanya mesti sama Dimata hukum," harap Larshen Yunus, Ketua Umum DPP Pro JARWO, dengan nada optimis.

Hingga berita ini diterbitkan, DPP Pro JARWO bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut, juga akan meng-ekspos temuan yang sebelumnya telah dilakukan melalui kegiatan observasi dan monitoring.

"Ayo benar-benar revolusi mental dan kami sudah muak dengan sandiwara ini. Kami harap kepemimpinan Presiden Jokowi dapat berjalan sesuai dengan koridornya. Sebagaimana dengan semangat Nawacita yang dimiliki bapak Presiden Jokowi" tukas Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (rls/tim)