SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Beredarnya kabar di media sosial, akan adanya lembaga Terhormat DPRK Kota Subulussalam mengadakan Bimtek di danau Toba Sumatera Utara pada Minggu ini.

Pasal nya di parlemen kota Subulussalam ada dua pandangan fraksi yang berbeda mengenai Bimtek di Sumatera Utara itu. Fraksi Geranat menegaskan tidak akan ikut melaksanakan kegiatan Bimtek tersebut 

Menurut ketua fraksi Geranat, Bahagia Maha. Meskipun anggaran bimtek terhitung dalam agenda tahunan DPRK. disituasi sekarang tidak pantas bagi wakil rakyat kota subulussalam melakukan kegiatan bimtek keluar daerah.

Sedangkan menurut fraksi Hanura Ridho Bancin, Mengenai Bimtek, ia  menegaskan bahwa akan tetap melaksanakan bimtek, dan tidak ada alasan untuk dikosongkan. Dikarenakan untuk fundment, SDM, parlement DPRK Subulussalam.

Menuai sorotan masyarakat kota Subulussalam baik dari lembaga maupun dari aliansi mahasiswa, mengenai bimtek yang tidak logika diadakan di masa Pandemic ini.

Bermula dari ketua LP Tipikor Nusantara kota Subulussalam, Hingga LSM Subulussalam Rumah Kita turut menyoroti agenda Dewan Perwakilan Rakyat kota Subulussalam yang terhormat itu.

"Jangan salahkan kami nantinya mengirimkan papan bunga ke gedung DPRK Subulussalam,"kata Mulyadi ketua LSM SRK

Kini Hasbi Bancin, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda SUBULUSSALAM (AMPES), menilai bimtek yang akan dilaksanakan itu hanya untuk Jalan-jalan saja, tanpa adanya feedback yang di dapat pada nantinya.

Kasihan pemko Subulussalam saat ini di tengah keterpurukan, anggota legislatif yang seharusnya memberikan solusi kepada pemerintah malah asyik mau jalan-jalan.

"Lebih baik uang bimtek tersebut di gunakan untuk membayar utang piutang pemko Subulussalam demi membantu pemerintah yang sekarang,"sampinya.

Hasbi Bancin menilai Dewan Perwakilan Rakyat kota Subulussalam, secara langsung mencoreng mukanya sendiri, sebagai lembaga yang terhormat tugasnya hanya duduk diam dan Bimtek saja.

"pandemi Covid-19 belum berakhir, bukannya memikirkan rakyat malah mau asyik jalan-jalan ke danau Toba lagi. Bukankah pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), DPR Subulussalam seolah-olah tidak memberlakukan itu,"tegasnya. Sabtu, (7/08/21). (*)

Penulis: Juliadi