"Kasus seperti itu tidak pernah ada di Pariaman, jadi biarkanlah berjalan seperti biasanya" katanya.

Dia pun menegaskan siap mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat terkait penolakan SKB tersebut di Pariaman. Menurutnya, jika SKB 3 Menteri tersebut diterapkan akan menimbulkan dampak pada sekolah yang memang memberikan pendidikan karakter sesuai dengan agama peserta didik.  

Dia meminta Gubernur Sumbar berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membahas hal tersebut secara bersama-sama terkait patut atau tidaknya aturan itu diterapkan.

"Kalau perlu saya akan surati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa bertemu langsung dengan beliau guna membahas masalah ini jika apa yang dijembatani gubernur tidak berfungsi," ujarnya. (*)