"Alasannya, satu, itu harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers. Yang kedua, kalau memang produknya YouTube, yang kita laporkan bukan Puan-nya, tapi yang meng-upload (video ke) YouTube-nya. Ini kan jadi kayak mau mencoba kita mengejar yang upload YouTube itu, tapi Puannya lolos. Padahal substansi kita bukan itu," ujarnya.

Namun, Khoirul menilai soal siapa yang mengunggah video pidato Puan bukan hal yang menjadi masalah. Menurut Khoirul, video rekaman YouTube dan pemberitaan sejumlah media bisa menjadi bukti permulaan.

"Siapa pun yang upload YouTube itu kan nggak masalah. Tinggal bawa bukti permulaan, yang kita bawa portal berita detik sama Jawa Pos. Terus kemudian YouTube sudah kita bawa. Ini mestinya sebagai alat bukti permulaan," sebutnya.

Di lokasi yang sama, Ketua PPM Minang, David, mengatakan tidak akan melengkapi laporan polisi tersebut. Nantinya laporan hanya akan dilanjutkan PPM Minang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Bagi saya di-close (laporannya). Di Bareskrim di-close, apa pun bentuknya, masuk anginlah. Mau 10 kali balik, mendingan kita langsung ke step berikutnya, ke MKD. Kita close di Bareskrim, kita nggak akan lengkapi, karena nggak bakal lengkap," ucap David.

Seperti diketahui, pernyataan Puan Maharani yang menyebut 'semoga Sumbar dukung negara Pancasila' disampaikan dalam acara pengumuman cagub-cawagub Sumbar usungan PDIP untuk Pilkada 2020. Di sela pengumuman, terselip harapan Puan untuk Sumbar.

"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!" kata Puan, Rabu (2/9/2020).

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," imbuhnya.****