Pasalnya, sepanjang durasi rekaman tersebut, Wagubri Edy Nasution terdengar kesal, geram dan penuh amarah. Apalagi bila disinggung terkait kesepakatan rapat bersama saat itu antara dirinya dengan Gubernur Riau Drs H Syamsuar M.Si bersama pihak Bank Riau-Kepri Syariah (BRKS) tentang penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility).
Menurut Wagubri, bahwa sudah diputuskan masing-masing antara Gubernur dan Wagub melakukan pembagian Rp50 Juta masing masing masjid/ mushalla. Namun pengakuan Mantan Danrem 031 Wirabima itu, bahwa dirinya hanya diberikan dana CSR sebesar Rp25 Juta untuk penyaluran di luar kota Pekanbaru dan Gubri Syamsuar justru diberilan double dengan angka Rp50 Juta + Rp25 Juta.
"Kalau seperti ini, zholim namanya. Ingat ya, saya ngak pernah mengusik orang, tapi kalau persoalan umat saja kita tidak jujur, mau jadi apa kita ini. Terus terang saya akan persoalkan hal ini," ungkap Larshen Yunus, menirukan pernyataan Wagubri Edy Nasution dalam rekaman.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau menegaskan bahwa faktanya uang adalah akar dari segala permasalahan. Belum lama Bupati Kepulauan Meranti kena OTT karena uang, kini Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sedang diambang ujian serius.
"Terhadap permasalahan itu, besok kami akan surati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar terlibat langsung dalam menghadirkan solusi atas permasalahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. KPK Wajib memanggil dan melakukan pemeriksaan antara keduabelah pihak, Syamsuar-Edy Nasution untuk dikonfrontir dan didamaikan. Apalagi ini masih dalam suasana bulan suci Ramadhan," ujar Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi termuda se-Indonesia itu juga mengatakan, bahwa pemotongan sepihak dana CSR itu wajib diketahui KPK. Uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah itu sudah sesuai peruntukan atau justru lebih banyak ditilap.
Larshen Yunus Desak KPK Panggil dan Periksa Gubernur-Wakil Gubernur Riau
Pimpinan dari induk organisasi kepemudaan (OKP) tertua dan terbesar itu berharap, agar Riau kembali kondusif pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kepulauan Meranti dan puluhan pejabat lainnya.
"Ayo KPK, daripada kedua Oang Tuo ini ribut hanya karena uang CSR, berantuk dan merasa dizholimi, maka sudah sepatutnya kalian turun tangan. Panggil dan periksa Gubri dan Wagubri. Bila perlu damaikan di kantor KPK," tutur Larshen Yunus, pada saat ditemui di Kota Pekanbaru, Minggu (9/4/2023).
Hingga berita ini diterbitkan, gara-gara rekaman amarah Wagubri Edy Nasution itu, banyak pihak yang jadi pesimis dengan 'Jargon Riau Lebih Baik'.
Semuanya hanya isapan jempol belaka. Terlalu banyak bicara marwah, sehingga yang datang justru amarah. Senin Besok, DPD KNPI Provinsi Riau segera akan surati KPK untuk permohonan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Nasution. (*)
Berita Lainnya
Kasus Dugaan Pelarangan Liputan: Wartawan Pelalawan Adukan Oknum Polisi ke Propam
FBB Kota Tangerang: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1443 H
Samudi, Kades Mauk Barat Kabupaten Tangerang Akan Tingkatkan Pelayanan Dan Pembangunan Desa
TNI Berbagi Sembako Kepada Masyarakat Perbatasan di Papua
Ketua PDIP Dumai Blak Blakan 1 Nama yang Diusulkan, Demokrat dan PKS : Tunggu DPP
Usai Bertugas Layani Masyarakat, Ditlantas Polda Banten Gelar Apel Sore
Satgas Pangan Polri Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Penjualan Pangan
Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi Terima Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden
Pemprov NTT Dorong KTMM Labuan Bajo Jadi Koperasi Berbasis Digital
Gesa Peresmian Diakhir Tahun, Citimall Dumai Jangan Kejar Keuntungan Semata
Kadisdik Riau Di Minta Non Aktip Kepsek SMK N 2 Dumai.
Penggunaan Dana 100 M, Ini Penjelasan Walikota Dumai