PILIHAN
Muhammadiyah: Media dan Kampus Bisa Jadi Penyeimbang Koalisi Jokowi
Yogyakarta (PantauNews.co.id) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa kekhawatiran lemahnya check and balance di pemerintahan Jokowi periode kedua harus menjadi catatan bagi kekuatan-kekuatan politik.
"Para pejabat negara dan institusi kenegaraan tidak boleh alergi terhadap kritik, tidak boleh alergi terhadap kritik. Karena kritik dan masukan itu menyehatkan untuk kemajuan berbangsa," kata Haedar kepada wartawan di kediamannya, Rabu (23/10/2019).
Pernyataan itu menanggapi kritik sejumlah pihak yang mengkhawatirkan proses check and balance di pemerintahan Jokowi periode kedua tak berjalan maksimal. Lantaran Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah.
Menurut Haedar, kekhawatiran lemahnya check and balance di pemerintahan Jokowi periode kedua harus menjadi catatan bagi kekuatan-kekuatan politik. Jangan sampai kritik dan kekhawatiran semacam itu dibiarkan atau dipandang sebelah mata.
"Jadi masukan, kritik dan kecemasan masyarakat soal politik kekuasaan termasuk check and balance itu harus jadi masukan buat partai-partai politik, baik (parpol) berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan," sebutnya.
Sumber : Detik.com



Berita Lainnya
Lahan Terpakai Akibat Penanaman Pipa Gas, 40 KK Tagih Janji Pertagas Ganti Rugi
Media PantauNews Berbagi Di Suasana Ramadhan
Diterima Dewan Pers, PJS Konsultasi Pendaftaran Konstituen
Lulus Seleksi Kompetensi Dasar,261 CPNS Rencana Somasi MenPAN-RB
Polsek Batu Ceper Dirikan Pospam Nataru dan Gelar Operasi Pengamanan 3in1
FORUM KITA Diskusi Komplikasi Persoalan dalam PPDB Online di Dumai
Benny Akbar, Momen Tepat Benahi Negeri
Inilah Ketulusan Seorang Pekerja Sosial Dalam Menjalankan Aktivitasnya
Terkait Memilih Sosok Sekda, Ketum FBB: Harus Jeli dan Tahu Track Recordnya
Miliki Persamaan dengan RA Kartini, Nita Ariani: Selamat Hari Ibu Nasionalisme
Robert Hendrico Terima SK Sebagai Ketua Dewan Pakar DPP PJS
Kapolres Bersama Bupati Kendal Tandatangani Pencanangan Zona Integritas