PANTAUNEWS, PEKANBARU –23 Agustus 2025, Dunia pendidikan di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan. Harga seragam sekolah yang melambung tinggi memicu kegelisahan para orang tua. Dari penelusuran sejumlah media, ditemukan bahwa ada sekolah yang menjual satu stel seragam sekolah dengan harga mencapai Rp575.000. Namun, alih-alih mendapat penjelasan, publik justru mendapati sikap bungkam dari para pemangku kebijakan. 

Gubernur Riau dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau enggan memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi. Bahkan, isu dugaan intervensi salah satu oknum pejabat dinas terkait urusan penjahitan seragam sekolah pun tidak beroleh klarifikasi. 

Di tengah kebisuan pejabat, wartawan mencoba meminta pandangan Erwin Sitompul, S.Pd., aktivis pendidikan Riau sekaligus Aktivis 98. Namun, Erwin memilih berhati-hati memberikan komentar. “Saya trauma,” ujarnya. Ia mengungkap bahwa pada 1 April lalu, pukul 20.00 WIB, dirinya pernah ditelepon Plt. Kadisdik Riau dan dituduh memprovokasi, hanya karena memperjuangkan hak gaji guru bantu Provinsi Riau yang belum dibayar tepat waktu. 

“Saya ini ikhlas memperjuangkan hak gaji guru bantu jenjang TK, SD, dan SMP di 10 kabupaten/kota se-Riau, berjumlah sekitar 946 orang. Demi Allah, satu rupiah pun saya tidak mengharap atau menerima imbalan. Tapi saya malah dituduh memprovokasi. Hati saya tergores, tersayat. Sampai sekarang saya masih trauma,” tutur Erwin dengan nada getir. 

Erwin mengaku tidak habis pikir mengapa pejabat yang telah menuduhnya seperti itu masih diberi kepercayaan untuk memperpanjang jabatan. 

“Saya no comment soal seragam mahal. Cukuplah Allah yang membalas. Saya yakin, kebenaran akan menang. Allah itu Maha Adil,” ucapnya. 

Pernyataan Erwin menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap tata kelola pendidikan di Riau. Sementara harga seragam yang tinggi menambah beban orang tua, pejabat terkesan menghindar dari tanggung jawab publik. 

Pertanyaan mendasar pun muncul: mau dibawa ke mana dunia pendidikan Riau, jika suara kritis malah dibungkam dan problem nyata diabaikan? 

Isu mahalnya seragam sekolah bukan sekadar soal harga kain dan ongkos jahit, melainkan potret lemahnya pengawasan dan minimnya keberpihakan terhadap rakyat. Hingga kini, publik masih menanti keberanian pemerintah provinsi untuk menjawab kegelisahan masyarakat—bukan dengan diam, melainkan dengan tindakan nyata.