PANTAUNEWS, Dumai — Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Dumai resmi diundang dan turut serta dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Dumai Tahun 2025 yang digelar Kamis, 22 Mei 2025, bertempat di Hotel The Zuri Dumai. Forum ini difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Dumai dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai Nomor: 442/II-02/0525 tanggal 8 Mei 2025, dengan tujuan memperkuat sinergi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Dumai. 

Forum dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, Pri Wijeksono, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Koordinasi. 

Selain SPN, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, BPJS Kesehatan Cabang Dumai, serta unsur kejaksaan yang tergabung dalam Tim Jaksa Pengacara Negara.



Kehadiran Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Dumai menjadi sorotan penting dalam forum ini. SPN diundang sebagai representasi resmi pekerja yang selama ini aktif memperjuangkan hak dan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Kehadiran mereka dianggap strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan dan pemeriksaan di lapangan. 

“SPN berperan penting dalam mewakili suara pekerja serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan aturan ketenagakerjaan. Ini sekaligus bentuk komitmen forum dalam memperhatikan semua kepentingan, termasuk buruh,” ucap ketua SPN Dumai Mhd. Alfien Dicky Khasogi saat dijumpai di kantornya pada  Senin (19/5).


Dengan keterlibatan SPN, forum berharap dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, terutama terkait kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. 

SPN juga dianggap mampu memberi kontribusi dalam mencegah konflik industrial melalui penyampaian langsung kondisi nyata di tempat kerja. 

Ketua SPN Kota Dumai Mhd. Alfien Dicky Khasogi   menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi aktif. 

“Kami akan menyampaikan data, kondisi di lapangan, dan masukan konstruktif agar forum ini benar-benar bisa mendorong perbaikan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.


Forum Koordinasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjamin kepatuhan dan perlindungan hak-hak pekerja. Hadirnya unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga jaminan sosial, dan serikat pekerja menciptakan dialog sosial yang lebih kokoh dalam membangun hubungan industrial yang harmonis di Kota Dumai. 

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga selesai dan menghasilkan sejumlah rencana aksi untuk pengawasan terpadu sepanjang tahun 2025.