PANTAUNEWS, JAKARTA , 10 Februari 2025— Gelombang kekecewaan melanda masyarakat Kabupaten Siak, Riau, menyusul langkah Bupati petahana Drs H Alfedri M.Si menggugat hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilgub) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dinilai sebagai tindakan “pecundang” yang mengganggu stabilitas pemerintahan dan merusak marwah demokrasi di daerah tersebut.  

Alfedri, yang kalah dalam kontestasi melawan pasangan Dr Afni Zulkifli M.Si, dituding memutarbalikkan fakta melalui poin-poin gugatan ke MK. Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk memperpanjang kekuasaan dengan cara tidak sportif, termasuk memanfaatkan jabatan untuk menekan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Siak.  

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, menyebut tindakan Alfedri sebagai “preseden buruk” yang menginjak-injak prinsip keadilan elektoral. 

“Ini jelas tindakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia sebagai petahana punya akses kekuasaan, tapi justru menggunakan itu untuk memecundangi demokrasi. Ironisnya, MK malah menerima gugatan ini. Ini pembodohan publik!” tegas Larshen dalam konferensi pers di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (10/2).  

Larshen mengungkapkan, gugatan Alfedri telah menciptakan ketidakpastian politik, mengganggu transisi kepemimpinan, dan berpotensi membelanjakan anggaran daerah untuk kepentingan litigasi yang tidak substansial. 

“Masyarakat Siak sudah memilih perubahan. Tapi karena nafsu kekuasaan, segelintir pihak menghalalkan segala cara, termasuk fitnah tendensius,” tambahnya.  

Berdasarkan putusan sela MK, proses pembuktian akan segera dilaksanakan. Namun, KNPI Riau menilai gugatan tersebut sarat dengan manipulasi data. 

“Mereka membalik fakta seolah-olah terjadi kecurangan, padahal justru Alfedri yang punya rekam jejak pelanggaran. Ini seperti menuduh orang lain sambil mengolesi muka sendiri dengan kotoran,” sindir Larshen.  

Untuk mengantisipasi eskalasi konflik, KNPI Riau bersama elemen masyarakat sipil akan mengirim surat terbuka ke MK, Komisi Yudisial, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya: mendesak transparansi proses persidangan dan mengingatkan MK agar tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politisi pragmatis.  

“Kami mendesak semua pihak menghormati suara rakyat. Jika Alfedri memang mencintai Siak, seharusnya dia legawa menyerahkan tongkat estafet ke pemimpin baru. Jangan sampai demokrasi dikorbankan hanya karena egonya tak terkendali,” tegas Larshen, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPP KNPI.  

Di akhir pernyataannya, Larshen mengajak masyarakat Siak bersatu menjaga kondusivitas. 

“Kami menitiskan air mata melihat rakyat dirugikan. Ayo revolusi mental! Kawal kedaulatan rakyat hingga pemimpin terpilih, Dr Afni Zulkifli, bisa bekerja tanpa intervensi!,” serunya.  

Gugatan Alfedri dinilai kontraproduktif, mengingat Pilkada Siak 2024 telah diawasi ketat oleh Bawaslu dan dinilai relatif bersih.  

Isu penggunaan kekuasaan petahana untuk tekanan struktural kembali mencuat, mirip kasus-kasus pilkada sebelumnya di daerah lain.  

Respons KNPI Riau mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap praktik politik transaksional yang menggerus kepercayaan publik pada demokrasi.  

Nasib gugatan Alfedri kini berada di tangan MK. Namun, satu hal pasti: gelombang penolakan masyarakat Siak terhadap politik balas dendam semakin mengkristal. Jika Alfedri bersikukuh, bukan tidak mungkin gelombang protes akan meluas, memicu krisis legitimasi yang berlarut-larut.