" Tanggapan Bupati Rohil dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025,  diantaranya adalah Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang disampaikan oleh Saudara Julianto: Terkait akar permasalahan yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini terjadi dikarenakan pengelolaan kas," Jelas Setda.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan
Pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Saudara Joni Simanjuntak: Terkait terhadap pandangan fraksi dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal mengakomodir ruas jalan yang belum masuk pada SK Jalan Kabupaten, Dinas PUPR juga memiliki SK Jalan Desa dengan panjang ruas 1.407,32 km dengan jumlah ruas 2.163 km.

" Fraksi Demokrat Terkait dengan realisasi pelaksanaan belanja daerah yang belum optimal, Pemerintah Daerah akan berupaya sehingga organisasi perangkat daerah agar mampu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan," ujar Setda.

Fraksi NasDem, Terkait belum optimalnya realisasi belanja modal, ke depannya Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran yang masih cukup rendah. Kemudian Fraksi Partai PKS Terkait evaluasi menyeluruh, Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan setiap kegiatannya dan tetap memonitoring serta mengawasi pengelolaannya.

Selanjutnya Fraksi Partai PKB,  yakni Terkait penurunan kinerja Pemerintah Daerah, ini terjadi dikarenakan pengelolaan kas pada Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup dan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat setuju dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan perhatian lebih terhadap penggunaan anggaran.

Selanjutnya Fraksi Gabungan Solidaritas Indonesia Raya yang memberikan apresiasi  kepada pemerintah atas WTP, kemudian yang terakhir Gabungan Fraksi Gabungan Indonesia maju  terkait apresiasi  Opini WTP ( Opini Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan daerah  berupaya untuk kembali mendapatkan WTP  dari BPK atas laporan keuangan.

" Demikianah yang dapat disampaikan,  Dengan harapan penjelasan ini dapat memenuhi jawaban atas pandangan umum fraksi Fraksi  kabupaten Rokan Hilir  yang telah disampaikan, kami mohon maaf apabila jawaban dan penjelasan  pemerintah yang kami sampaikan ini belum sepenuhnya memenuhi namun materi yang disampaikan akan kami jadikan sebagai acuan reprensi  serta panduan dalam  mempromolasikan kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hilir  pada APBD selanjutnya, baik kegiatan pemerintah, pembangunan sosial kemasyarakatan," Ungkap Setda, ( HSY).