SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Berjalannya pendaftaran Calon Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang saat ini sangat di dambakan para peserta ke independenan dari Panitia Seleksi (Pansel), yang telah di sahkan beberapa waktu lalu oleh Komisi A DPR Kota Subulussalam.

Disamping itu, Safran Kombih SH.MH meminta agar para Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam melakukan seleksi yang ketat, tanpa adanya pesanan dari lembaga DPR Kota Subulussalam.

"Pansel harus bekerja sesuai dengan amanat undang-undang, jangan menerima pesanan dari pihak manapun, termasuk pesanan dari lembaga DPR Kota Subulussalam untuk meloloskan jagoannya ke 10 (Sepuluh) besar," sampai, Safran Kombih, Minggu, (30/04/23).

Menurutnya, Proses seleksi yang ketat sejak awal menjadi kunci agar calon komisoner yang diloloskan untuk diuji di DPRK merupakan calon-calon terbaik nantinya tanpa adanya titipan dari pihak manapun, untuk masa jabatan 2023 sampai 2028.

Sehingga, lanjutnya, seleksi di DPR Kota Subulussalam nantinya tidak akan mempengaruhi kualitas calon anggota Komisioner Independen Pemilihan (KIP) yang akan datang.

Siapapun yang terpilih memang berasal dari calon-calon terbaik. Sebaliknya, Safran mengkhawatirkan seleksi di DPRK akan lebih berat jika tim Pansel tidak menjaring calon komisioner dengan rekam jejak yang baik.

Masih dengan Safran, belum lagi jika calon yang diloloskan ke DPRK nantinya memiliki hubungan dekat dengan fraksi tertentu tanpa peduli dengan kualitasnya.

"Kami berharap besar pada kualitas seleksi pertama tersebut. Mudah-mudahan mayoritas tim pansel yang duduk di sana memang hadir untuk memilih calon yang terbaik," kata, Safran Kombih, yang selaku eks politikus NasDem.

Diapun, berharap kepada tim Pansel untuk memperhatikan unsur keterwakilan perempuan dalam komposisi calon komisioner yang diseleksi. Anggota KIP nanti harus ditambah yang perempuan. Janganlah seperti yg sekarang tidak ada satupun dari kaum Perempuan yang melahirkan manusia di dunia ini termasuk tim pansel dan 20 anggota DPRK khusus di komisi A.

"Minimal harus adalah satu anggota KIP Subulussalam dari kaum Hawa, seperti awal Pemko Subulussalam ini lahir," tutup, Safran Kombih. (Juliadi)