Hal ini mendapat sorotan tajam Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus. Ia meminta kepada Pemko dan DPRD Kota Pekanbaru untuk segera bersikap.

Menurutnya, keterlibatan Adik Kandung Pj Wako Muflihun itu harus disikapi serius. Kendati memang yang bersangkutan juga selaku mantan Kadis PUPR di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut ini nama-nama 28 orang yang terjaring OTT KPK perdana pada Tahun 2023 ini sebagai berikut:

1. H. Muhammad Adil SH MM, Bupati Kepulauan Meranti, periode 2021- Sekarang,

2. Bambang Suprianto, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti,

3. Fitria Nengsih, Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sekaligus Kepala Cabang (Kacab) PT Tanur Mutmainnah,

4. Suardi, selaku Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemkab Kepulauan Meranti,

5. Eko Setiawan, Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti,

6. Tengku Arifin, Kadis Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pemkab Kepulauan Meranti,

7. Piskot Ginting, Plt. Kasatpol PP Pemkab Kepulauan Meranti,

8. Syafrizal, Kabag Kesra Pemkab Kepulauan Meranti,

9. Said Amir, Plt. Kadis Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti,

10. Marwan, Kadis Perindag Pemkab Kepulauan Meranti,

11. Fajar Triasmoko, Plt Kadis PU Pemkab Kepulauan Meranti,

12. Ahmad Safii, Plt. Kadiskominfo Pemkab Kepulauan Meranti,

13. Muhlisin, Kepala BPSDM Pemkab Kepulauan Meranti,

14. Ifwandi, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Kepulauan Meranti,

15. Sukri, Plt. Kadis Sosial Pemkab Kepulauan Meranti,

16. M. Khardafi, Plt. Sekwan,

17. Dahliawati, Bendahara BPKAD,

18. Istiqomah, Kabid Aset BPKAD,

19. Dita Anggoro, Staf BPKAD,

20. Sujardi, Staf Administrasi,

21. Angga Dwi Pangestu, Ajudan Bupati,

22. Restu Prayogi, Ajudan Bupati,

23. Masnani, Aspri Bupati,

24. Fadlil Maulana, Ajudan Bupati,

25. Tarmizi, Kabag Umum,

26. Mardyansyah, Mantan Kadis PU Pemkab Kepulauan Meranti,

27. M Fahmi Aressa, Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau,

28. Reza, Swasta/ pemilik PT Tanur Mutmainah (TM).

Dari 28 orang yang ditahan, ada nama adik Pj WaliKota Pekanbaru

Mardiansyah yang merupakan adik kandung Pj Walikota Pekanbaru menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru atau eks mantan Kadis PU Pemkab Kepulauan Meranti.

Adapun OTT pada hari Kamis itu, merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dengan adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Atas informasi itu, KPK langsung bertolak ke Kabupaten Meranti.

Melihat kondisi tersebut, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau menegaskan, bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Namun jangan justru ada kepentingan politis dibalik semua peristiwa OTT tersebut.

"Saat ini Penyidik KPK diminta untuk berkenan melakukan proses penyelidikan (Lidik) di internal Pemko Pekanbaru. Salah satu Kepala OPD/SKPDnya terlibat, bukan tertutup kemungkinan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, maupun Sekdako Indra Pomi Nasution juga ikutan terlibat atas kasus tindak pidana korupsi seperti klaster tersebut," ungkap Larshen Yunus.

Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi Termuda se-Indonesia ini juga berharap, agar KPK segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pj Walikota Muflihun beserta Sekdakonya. Potensi KKN dan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sangat besar dan terbuka lebar.

"Mardiansyah adik Kandung Muflihun, PJ Walikota Pekanbaru yang sudah ditangkap kena OTT KPK. Tentunya kita semua selaku masyarakat harus was-was, karena mayoritas pejabat dikota ini benar-benar pintar dalam memainkan ilmu sandiwaranya," ujar Larshen Yunus.

Terakhir, Ketua KNPI Provinsi Riau ini memastikan pihaknya akan kembali menyurati Pimpinan KPK, Bareskrim Mabes Polri, Jampidsus Kejaksaan Agung dan Direktur LHKPN KPK, untuk segera dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan audit terkait harta dan kinerja PJ Walikota Pekanbaru Muflihun.

"Ayo KPK, operasi jangan hanya di Meranti saja. Coba masuk dan periksalah kondisi Pemko Pekanbaru ini, semuanya serba amburadul. Unsur pencitraan lebih dominan ketimbang prestasi yang sebenarnya KKN sudah jelas terjadi," harapnya.

"Adik kandungnya sudah lebih dari dua orang dilantik abang kandungnya. Persoalan banjir, proyek perparkiran, hingga kasus kebakaran Gedung MPP tempo lalu. Semuanya wajib diusut tuntas," tukas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya, Sabtu (8/4/2023). (*)