DUMAI, PANTAUNEWS.CO.ID - Proyek penanganan long segment peningkatan Jalan Jendral Sudirman untuk Kecamatan Dumai Timur ini semakin membingungkan publik, pasca pemenang tender PT Prima Marindo Nusantara (PMN)  diduga melakukan maladministrasi.

Diketahui, proyek perbaikan jalan protokol ini sudah dimulai pada hari Minggu (25/3/2023) lalu dan disaksikan langsung Walikota Dumai. Namun, pasca santer diketahui pemenang tender PT PMN mencabut Sertifikat Badan Usaha (SBU) saat proses lelang berlangsung, hal ini diduga cacat administrasi dan proyek mendadak terhenti.

Persoalan ini bermunculan berbagai persepsi ketika diketahui SBU PT PMN dicabut pada tanggal 29 Januari 2023. Padahal proses prakualifikasi dari tanggal 27 Februari 2023 dan diumumkan pemenang tender pada 9 Maret 2023.

Terkait dengan dugaan kesimpangsiuran pemberitaan proyek Jalan Sudirman, Pemerhati sosial Kota Dumai Mufaidnuddin menduga ada yang tak beres dalam proses tender.

Dipaparkan Mufaidnuddin, bak pepatah 'tidak ada asap kalau tidak ada api'.

"Artinya, tidak akan ada akibat jika tanpa sebab," kata Mufaidnuddin menjelaskan.

Informasi terangkum dari sumber terpercaya, menyebutkan bahwa saat mengikuti proses tender diketahui SBU PT PMN dikeluarkan oleh Asosiasi Gapeknas. Anehnya, pada tanggal 30 Maret 2023, muncul SBU baru dengan asosiasi berbeda yakni Aspeknas. Dugaan kuat, saat diumumkan pemenang tender, SBU PT PMN cacat administrasi atau habis masa berlaku.

"Saya mendengar bahwa SBU PT PMA berlaku dari tanggal 14 Maret 2022 hingga berakhir 13 Maret 2025. Ini menjadi timbul pertanyaan, terkait pencabutan berkas dan munculnya SBU baru pada sistem," ungkapnya penuh tanya.

Selanjutnya Mufaidnuddin, meminta kepada Komisi III DPRD Dumai untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pokja Pemilihan Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) Setdako Dumai dan Dinas PUPR.

"Plt Kadis PUPR Dumai sebut proyek tersebut akan dilelang ulang, sementara dari Pokmil PBJ mengatakan proyek tersebut saat ini masih tetap berjalan dan administrasi PT PMN sudah selesai dan dinyatakan lengkap. Ada apa ini sebenarnya," tegasnya dengan lantang.

Diketahui, ada beberapa hari proyek peningkatan Jalan Sudirman mendadak berhenti dan alat alat berat berpindah tempat. Namun tiba tiba, tampak proyek beroperasi kembali.

"Sekali lagi, saya tegaskan kepada Komisi III DPRD Dumai agar cepat tanggap dengan isu yang berkembang," pinta Mufaidnuddin.

Aktivis Anti Korupsi Larshen Yunus, Minta KPK Singgah ke Kota Dumai

Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Kamis malam (6/7/2023), Aktivis yang juga sekaligus Ketua KNPI Provinsi Riau Larshen Yunus meminta lembaga anti rasuah ini sering sering main ke Kota Dumai.

Nampaknya, ucapan Ketua KNPI Termuda se-Indonesia tidak asal bicara. Larshen Yunus menduga ada pensekongkolan jahat dalam setiap pemenangan tender proyek.

"Saya dapat data A1, hampir semua proyek di Kota Dumai ini kuasai oknum tertentu, walaupun modusnya pecah perusahaan dalam setiap lelang tender," ungkap Larshen Yunus.

Sepertinya, Larshen Yunus enggan merincian secara detail terkait mekanisme dalam setiap dilaksanakan proses lelang dan apalagi nilainya cukup fantantis.

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Persekongkolan Tender ini dapat membuat persaingan tidak sehat dan menimbulkan praktek monopoli. Kita ketahui sama-sama bahwa praktek monopoli dilarang dalam Undang undang dan merupakan sebuah kejahatan," terangnya seraya menjabarkan.

Terakhir, Larshen Yunus meminta agar aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam setiap penindakan, apabila ditemukan adanya pelanggaran.

"Kita akan terus pantau perkembangan khususnya proyek di Kota Dumai yang sedang bergulir pada anggaran tahun 2023. Kita berharap masyarakat untuk lebih pro aktif dalam ikut melakukan pengawasan anggaran pemerintahyang bersumber dari uang rakyat," pungkasnya seraya mengimbau. (*)

Penulis: Edriwan