Diketahui, Gubernur Syamsuar ini merupakan Ketua DPD Partai Golkar Riau dan menurut Edison, jika adanya komunikasi yang baik hal ini takkan mungkin terjadi.

“Kami di Fraksi Partai Golkar DPRD Dumai ada 3 orang, sepengetahuan saya tidak ada Walikota Dumai ajak duduk bersama. Ketika saya tanya Ketua Partai Golkar Dumai, juga tidak pernah adanya penyampaian terkait proposal 30 Miliar tersebut,” sebutnya lagi seraya menyampaikan.

Dipaparkan Edison, kejadian ini dapat memperkeruh suasana serta hubungan antara Gubernur Riau dan Walikota Dumai. Bahkan sebutnya lagi, hal ini juga dapat menghambat lajunya pembangunan, karena bagaimanapun Gubernur merupakan atasan Walikota.

“Kita memahami dengan kondisi keuangan baik di APDB daerah maupun di provinsi. Seharusnya, seluruh Anggota DPRD Dumai dilibatkan dan apalagi kami (Fraksi Golkar DPRD Dumai, red) malahan tidak mengetahui adanya proposal yang dilayangkan Pak Walikota,” imbuh Politisi Golkar yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD Dumai ini dengan lugas.

Lanjutnya, Walikota Dumai jangan terkesan asal bicara didepan publik dan hal ini dapat memperkeruh harmonisasi antara pemerintah kota dengan provinsi. Sebagai politisi yang cukup memahami, Edison menyadari Walikota Dumai saat ini bukan orang politik.

“Apapun ceritanya walikota dan gubernur itu jabatan politis. Pak Paisal harus memahami itu dan butuh komunikasi dan lobi lobi politik dan jangan sampai mengorbankan diri serta masyarakat banyak,” tukas Anggota DPRD Dumai dua periode ini dengan tegas.

Selanjutnya, Walikota Dumai seharusnya membangun komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD Dumai maupun DPRD Provinsi. Diketahui, ada 11 Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Dumai, Bengkalis dan Meranti.

“Ada 5 dari 11 orang wakil rakyat provinsi yang berasal dan berdomisi di Kota Dumai,” beber Edison tanpa menyebutkan siapa siapa saja Anggota DPRD Provinsi Riau yang dimaksud.

Dalam waktu dekat, Edison menyebutkan akan segera menghadap Gubernur Riau. Tampaknya Edison tidak ingin kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu untuk meraup keuntungan dan apalagi saat ini sudah ada terendus muatan sarat politik. (*)

Penulis: Edriwan