“Seharusnya Walikota tak memaksakan pelantikan dengan minimnya peserta assessment. Syarat assesment wajib diikuti 3 orang, kok masing masing OPD semuanya peserta 3 orang juga,” sindir Mufaidnuddin.

Walaupun aturan membenarkan, tapi jika dilihat dengan jumlah peserta lelang jabatan ini tak mumpuni menghasilkan pejabat yang mampu membantu program Walikota Dumai hingga tahun 2024 mendatang. Dugaan aroma politis, menurut Mufaidnuddin kemungkinan besar terjadi dalam pelantikan pejabat khususnya eselon IIB.

“Apakah pejabat yang dilantik khususnya peserta assessment ini diambil berdasarkan rangking. Jika kita lihat, seluruh peserta yang mengikuti proses assessment ini dipastikan lulus semua dan pasti berada dirangking 3. Trus, untuk apa digelar lelang jabatan ini, ” ungkap Mufaidnuddin seraya bertanya.

Informasi terangkum, dari pejabat eselon IIB yang dilakukan pelantikan oleh orang nomor satu di Kota Dumai ini, dugaan tidak berdasarkan rangking hasil assessment. Terendus, ada beberapa pejabat yang dilantik ini dugaan murni beraroma politis.

“Kita tunggu, apakah Walikota Dumai mau mengumumkan hasil assessment. Memang, siapapun yang dipilih Walikota, walaupun itu merupakan hak preogratifnya, tetapi transparansi publik ini penting dalam sebuah negara demokrasi,” bebernya lagi.  

Selanjutnya, Mufaidnuddin juga menyinggung penyusunan kabinetnya yang terkesan bongkar pasang. Hal ini menurutnya, akan membuat tidak optimalnya pelayanan publik. Dua OPD yang tidak diikutkan lelang jabatan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disparpora), juga menuai tanya tanya.

“Jika Disparpora wajar, karena masih baru dijabat Pelaksana Tugas (Plt), tapi DPUPR menuai tanda tanya dan tampak kelihatan ada orang yang akan disiapkan Walikota,” tukas Mufaidnuddin.  (*)

Penulis: Edriwan