JAWA BARAT, PANTAUNEWS.CO.ID  -  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melanjutkan tinjauannya dalam rangka memastikan kesiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kali ini, mereka mengecek Pos Terpadu Cikopo yang berlokasi di Ruas Tol Cipularang.

Dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang akan dihadapi dalam periode Nataru di tengah Pandemi Covid-19 saat ini dibandingkan sebelumnya. Untuk tahun ini, kata Sigit, masyarakat diberikan kelonggaran dalam beraktivitas yang dimana berpotensi menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Sementara, disisi lain, laju pertumbuhan Covid-19 diharapkan tidak mengalami peningkatan ketika Nataru maupun setelah periode tersebut. 

"Disisi lain Covid-19 itu masih ada. Rekan-rekan mau tidak mau harus menghadapi dua masalah tersebut. Disatu sisi diberikan kelonggaran, disisi lain tempat atau area tertentu, kita harus betul-betul mampu melaksanakan penegakan protokol kesehatan secara kuat. Dua hal itu harus dilaksanakan. Sehingga disatu sisi ekonomi bisa tumbuh namun disisi lain, laju pengendalian Covid-19, betul-betul bisa kita pertahankan sampai dengan pasca - Nataru nanti angkanya tetap stabil," kata Sigit dalam pengarahannya, Rabu (22/12).

Belajar dari pengalaman, Sigit menekankan, untuk periode libur Nataru tahun ini sangat diharapkan untuk tidak terjadi lonjakan angka Covid-19 yang signifikan. Oleh karenanya, Sigit meminta kepada TNI-Polri, Pemda, dan seluruh elemen masyarakat, untuk tidak abai maupun lengah dalam hal penanganan dan pengendalian Covid-19. 

"Pengalaman setelah Nataru ada kenaikan dua setengah kali lipat. Harapan kita jangan sampai pasca-Nataru, angka tersebut mengalami kejadian yang sama seperti tahun yang lalu. Ini tentunya harus kita hadapi. Tentunya kalau kita lengah, kalau kita anggap ini seperti hal yang biasa maka yang tadinya stabil selama 150 hari ini, akan ada risiko," ujar mantan Kapolda Banten ini. 

Oleh karena itu, Sigit sangat mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk benar-benar menguatkan pos pengamanan dan pelayanan yang disiapkan selama pelaksanaan Operasi Lilin dalam menghadapi Nataru berlangsung. 

"Sehingga tentunya dalam kesempatan ini, saya betul-betul wanti-wanti, bahwa seluruh jajaran rekan-rekan kapolres yabg telah menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan. Ada area-area yang bisa digunakan melaksanakan vaksinasi, pemeriksaan terhadap masyarakat yang perlu dilaksanakan Swab Antigen. Kemudian, memasifkan aplikasi PeduliLindungi. Saya kira tadi sudah dilaporkan dan tentunya terkait dengan penegakan aturan prokes memang betul-betul kita harapkan untuk dilaksanakan dengan baik," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Semua upaya itu, kata Sigit harus dimasifkan di wilayah yang berpotensi tinggi terjadinya interaksi ataupun aktivitas dari masyarakat. Khususnya Jawa Barat yang terkenal dengan lokasi wisata, Sigit menyebut, harus dipastikan penegakan protokol kesehatan berjalan dengan sangat ketat. 

Lebih dalam, dari hasil pemantauannya, Sigit memaparkan, masih ada potensi kurangnya pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di beberapa tempat. Menurutnya, barcode aplikasi itu memang sudah terpasang, namun kepastian pengecekan terhadap masyarakat yang mengakses yang dianggap masih lemah. 

"Karena itu di setiap tempat dipasang aplikasi PeduliLindungi betul-betul ada petugasnya. Sehingga pada saat termonitor warnanya merah atau hitam artinya perlu ada langkah-langkah lanjutan.  Vaksin yang kurang dicek. Lalu petugas menanyakan kenapa belum di vaksin kedua atau mungkin belum vaksin sama sekali, dan kemudian langsung diarahkan ke gerai vaksin. Bagi berwarna hitam, yang ada kontak erat atau terkonfirmasi positif tentunya bagaimana kemudian didorong ke isolasi karantina sementara sebelum di geser ke rumah sakit rujukan," papar Sigit.

Masih dalam hasil pantauannya, Sigit masih menemukan lokasi isolasi sementara yang berdekatan dengan dengan pos pengamanan dan pos pelayanan. Yang dimana, itu menyebabkan adanya potensi terjadinya penularan Covid-19 di masyarakat. 

"Ini tolong diatur dan diperbaiki. Sehingga kemudian yang diisolasi tentunya harus lebih aman dan tertutup. Sehingga tidak ada potensi terjadi kontak erat atau menular yang lain," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyampaikan dengan dibangunnya pos pengamanan dan pos pelayanan ini, semua pihak terkait harus bisa memanfaatkan momentum tersebut sebagai ajang untuk melakukan akselerasi percepatan vaksinasi. Karena didalamnya ada gerai vaksin yang disediakan bagi warga yang belum mendapatkan dosis pertama maupun kedua. 

"Ini saatnya untuk rekan-rekan memanfaatkan itu, jadi aturan yang masuk hotel, aturan masuk Rest Area, kemudian masuk tempat yang memang diwajibkan melaksanakan prokes. Saran saya sebaiknya ada aturan untuk vaksin dua kali. Sehingga, begitu ketahuan mereka belum vaksin dua kali bisa langsung didorong ke gerai vaksin yang sudah ada di area-area yang sudah didirikan. Karena ini bagian dari strategi dalam situasi yang sulit. Namun rekan-rekan kemudian bisa manfaatkan peluang yang ada untuk bisa melaksanakan akselerasi vaksinasi," kata Sigit. 

Menurut Sigit, akselerasi percepatan vaksinasi juga untuk mencapai target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 70 persen di akhir tahun ini. Hal itu juga sebagai antisipasi menghadapi masuknya varian baru Covid-19 yakni, Omicron. 

Tak hanya itu, vaksinasi demi mewujudkan kekebalan komunal tersebut juga upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid-19 pasca-Nataru. 
 
"Bapak Presiden tentunya mengharapkan bahwa kita semua bisa menjaga dan mengawal akhir tahun dam memasuki tahun baru dalam kondisi angka Covid-19 yang ada saat ini betul-betul bisa stabil," ujar Sigit.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, TNI, Polri, Pemda, dan elemen masyarakat lainnya untuk terus bersinergi dan bergandengan tangan dalam mempertahankan laju Covid-19 yang sudah baik saat ini. 

"Mohon terus kompak sinergi TNI- Polri, Pemda serta rekan-rekan yang laksanakan tugas di pos pengamanan dan pos pelayanan. Sehingga apa yang menjadi harapan Lak Presiden bisa kita laksanakan secara optimal," tutup Sigit. (rls)

 Editor : Pepen Prengky