JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Terkait dengan adanya wacana dilakukannya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid-2, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Ganjar Pranowo (Pro JARWO) meminta agar Presiden segera mencopot Menteri yang berpotensi besar terlibat dalam skandal kasus PCR.
Hal itu disampaikan Larshen Yunus, selaku Ketua Umum DPP Pro JARWO, ketika memberikan siaran persnya hari ini, Selasa (23/11/21).
Dalam siaran pers tersebut, Ketum Larshen Yunus menggaris bawahi terkait kinerja menteri yang masuk dalam daftar hitam, terutama yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibahas tentang skandal kasus penyelewengan jabatan sekaligus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Untuk diketahui, bahwa proyek tersebut telah dijalankan hampir 2 tahun belakangan ini, pasca dunia maupun Indonesia dalam keadaan pandemi covid-19. PCR itu dilakukan sebagai metode dalam pemeriksaan virus SARS Co-2, dengan mendeteksi DNA Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Saat ini negeri kita masih dalam pergumulan virus covid-19. Semua aspek terpapar, hingga akhirnya aspek sosial dan perekonomian jadi terganggu, tetapi disi lain tega-teganya ada pejabat yang bermain. Menari diatas penderitaan orang lain. Alih-Alih mengatakan kegiatan sosial, namun kenyataannya semua serba dibayar,” ungkap Ketum DPP Pro JARWO, Larshen Yunus.
“Bukan sekedar Swab-PCR saja, masyarakat mau tak mau, suka tak suka dipaksa untuk lakukan Swab-Antigen dan Rapid Test IgG IgM," paparnya lagi.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga katakan, bahwa pihaknya tak perlu terangkan nama-nama menteri yang dimaksud, karena publik dengan suguhan media nasional maupun lokal sudah pada tahu. Tinggal bagaimana bapak Presiden Jokowi yang memutuskan segala sesuatunya.
Untuk itu, wacana reshuffle, DPP Pro JARWO meminta Presiden Jokowi agar mencopot Menteri terlibat kasus PCR.
"Bapak Presiden Joko Widodo, hormat kami kepada bapak. Tanpa mengurangi rasa sayang dan cinta kami sama bapak, mohonlah didengar suara rakyat. Kami tak rela bapak dikelilingi menteri yang tak amanah. Apalagi yang mengambil keuntungan dari bisnis PCR, harap Larshen Yunus, seraya menunjukkan berkas statuta dukungan DPP Pro JARWO terkait Kepemimpinan Jokowi-Maaruf Amin. (*)
.jpg)
Berita Lainnya
Produk Pertamina Renewable Diesel Bukti Implementasi Dekarbonisasi Pertamina Mendunia
Dituding Miliki Pola yang Sama dengan Orde Baru, "Tolaklah Tambang, Kau Kutangkap"
Komisi Informasi Gorontalo Gandeng PJS Pohuwato Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Jelang Munas I, Rombongan PJS Pusat Sambangi Kantor Dewan Pers
Mahfud Md: Mereka Mengganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam
Yasonna Laoly Bantah Anaknya Terlibat Monopoli Bisnis di Lapas
Cek Kesiapan Akhir, Panglima TNI Didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Tinjau Pengamanan PON XX
Kejati DKI Jakarta Terima Audiensi DPW LPPKI DKI Jakarta, Wakajati: Harapkan Adanya Kolaborasi
KPK Tahan Pejabat Bea Cukai Terkait Suap Importasi, Rp5,19 Miliar Uang Tunai Disita
Suhardi Pimpin PJS Sultra, Penuhi Target 25 DPD se Indonesia
Billy Marcelino Maniagasi: Siap Jalankan Amanah dan Besarkan SKPPHI
DPD PJS Jambi Bentuk DPC PJS Sungai Penuh-Kerinci