"Saat ini negeri kita masih dalam pergumulan virus covid-19. Semua aspek terpapar, hingga akhirnya aspek sosial dan perekonomian jadi terganggu, tetapi disi lain tega-teganya ada pejabat yang bermain. Menari diatas penderitaan orang lain. Alih-Alih mengatakan kegiatan sosial, namun kenyataannya semua serba dibayar,” ungkap Ketum DPP Pro JARWO, Larshen Yunus.

“Bukan sekedar Swab-PCR saja, masyarakat mau tak mau, suka tak suka dipaksa untuk lakukan Swab-Antigen dan Rapid Test IgG IgM," paparnya lagi.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga katakan, bahwa pihaknya tak perlu terangkan nama-nama menteri yang dimaksud, karena publik dengan suguhan media nasional maupun lokal sudah pada tahu. Tinggal bagaimana bapak Presiden Jokowi yang memutuskan segala sesuatunya.

Untuk itu, wacana reshuffle, DPP Pro JARWO meminta Presiden Jokowi agar mencopot Menteri terlibat kasus PCR.

"Bapak Presiden Joko Widodo, hormat kami kepada bapak. Tanpa mengurangi rasa sayang dan cinta kami sama bapak, mohonlah didengar suara rakyat. Kami tak rela bapak dikelilingi menteri yang tak amanah. Apalagi yang mengambil keuntungan dari bisnis PCR, harap Larshen Yunus, seraya menunjukkan berkas statuta dukungan DPP Pro JARWO terkait Kepemimpinan Jokowi-Maaruf Amin. (*)