JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Terkait dengan adanya wacana dilakukannya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid-2, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Ganjar Pranowo (Pro JARWO) meminta agar Presiden segera mencopot Menteri yang berpotensi besar terlibat dalam skandal kasus PCR.
Hal itu disampaikan Larshen Yunus, selaku Ketua Umum DPP Pro JARWO, ketika memberikan siaran persnya hari ini, Selasa (23/11/21).
Dalam siaran pers tersebut, Ketum Larshen Yunus menggaris bawahi terkait kinerja menteri yang masuk dalam daftar hitam, terutama yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibahas tentang skandal kasus penyelewengan jabatan sekaligus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Untuk diketahui, bahwa proyek tersebut telah dijalankan hampir 2 tahun belakangan ini, pasca dunia maupun Indonesia dalam keadaan pandemi covid-19. PCR itu dilakukan sebagai metode dalam pemeriksaan virus SARS Co-2, dengan mendeteksi DNA Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Saat ini negeri kita masih dalam pergumulan virus covid-19. Semua aspek terpapar, hingga akhirnya aspek sosial dan perekonomian jadi terganggu, tetapi disi lain tega-teganya ada pejabat yang bermain. Menari diatas penderitaan orang lain. Alih-Alih mengatakan kegiatan sosial, namun kenyataannya semua serba dibayar,” ungkap Ketum DPP Pro JARWO, Larshen Yunus.
“Bukan sekedar Swab-PCR saja, masyarakat mau tak mau, suka tak suka dipaksa untuk lakukan Swab-Antigen dan Rapid Test IgG IgM," paparnya lagi.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga katakan, bahwa pihaknya tak perlu terangkan nama-nama menteri yang dimaksud, karena publik dengan suguhan media nasional maupun lokal sudah pada tahu. Tinggal bagaimana bapak Presiden Jokowi yang memutuskan segala sesuatunya.
Untuk itu, wacana reshuffle, DPP Pro JARWO meminta Presiden Jokowi agar mencopot Menteri terlibat kasus PCR.
"Bapak Presiden Joko Widodo, hormat kami kepada bapak. Tanpa mengurangi rasa sayang dan cinta kami sama bapak, mohonlah didengar suara rakyat. Kami tak rela bapak dikelilingi menteri yang tak amanah. Apalagi yang mengambil keuntungan dari bisnis PCR, harap Larshen Yunus, seraya menunjukkan berkas statuta dukungan DPP Pro JARWO terkait Kepemimpinan Jokowi-Maaruf Amin. (*)
.jpg)
Berita Lainnya
Benarkah Luhut di Balik Bisnis PCR? Jubir Buka Suara
Hadiri Rakernas di Jakarta, DPC PJS Waykanan Adakan Rapat Pengurus dan Anggota
Sinergi PJS dan Polri: Bersama-sama Bersihkan Limboto dari Dampak Banjir
Tempati Kantor Baru, DPD PJS Sumut Santuni Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama
Ramai Ditelegram Korban Binary Option, Dikabarkan akan Ancam Bunuh Afiliator
ALODOKTER Galakkan Edukasi Vaksin Secara Digital
Haji Uma Minta Menag Berhenti Membuat Aturan Kontroversi
Berkas Kasus Oknum DPRD Riau Sudah di Meja DPP Golkar, Achmad Taufan Soedirjo: Tak Ada Ampun, Kader yang Bermasalah
Pertamina Tandatangani 12 Kerjasama dan MoU Terkaitan Transisi Energi Dan Energi Bersih.
Berkas Dinyatakan Lengkap, Polri: Bukti Komitmen Usut Tuntas Kasus Duren Tiga
Kuasai Lahan HTI Milik PT SKR, PT RKT Dipolisikan
Usai Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air dan Garuda Gagal Landing, DPR Akan Panggil Kemenhub