JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Saat ini telah sangat jelas dan terang mimbar dan kebebasan akademik di kampus telah direnggut akibat kooptasi dan intervensi penguasa terhadap pimpinan perguruan tinggi. Indikasi ini dapat dilihat saat Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra bersama jajaran kepengurusannya serta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI dipanggil oleh pihak rektorat melalui Direktur Kemahasiswaan UI Tito Latif Indra pada Ahad (27/6/2021) dan diketahui bahwa pemanggilan ini adalah imbas dari unggahan BEM UI yang mengkritik Jokowi dengan memberikan gelar Jokowi sebagai “King of Lips Service”.

Sebagai generasi muda, pelajar dan mahasiswa Indonesia, tentunya kita semua patut mempertanyakan perihal pemanggilan itu yang terkesan sangat reaksioner dan ada kepanikan disana. 

Hal ini dapat dilihat salah satunya dari jadwal pemanggilan yang dilakukan pada hari Ahad. 

“Nah ini ada apa? harusnya kan hari libur”. bukannya kebebasan menyampaikan pendapat juga sangat terbuka lebar di dalam kampus?," ungkap Affandi, Ketum PB HMI MPO kepada wartawan, Ahad ( 27/6/2021).

"Seharusnya, Universitas Indonesia adalah representasi dan sekaligus patron kampus besar di Indonesia. Sehingga kalau pihak rektorat UI memperlihatkan indikasi telah terkooptasi dengan kepentingan kekuasaan, lalu bagaimana dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia? padahal perjalanan sejarah perubahan bangsa ini tidak lepas dari peran strategis civitas akademika yang salah satunya adalah mahasiswa sebagai agent of change, moral of forces dan social of control dengan optimalisasi sikap kritisnya," sambung Affandi. 

Affandi mengatakan," soal label Jokowi sebagai King of Lips Service saya kira itu bisa dibenarkan dengan melihat dan merasakan banyaknya janji-janji politik Jokowi yang sampai saat ini belum mampu direalisasikan oleh Jokowi, padahal saat ini adalah periode kedua Jokowi menjadi presiden RI. Persoalan multi dimensi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini semakin memperjelas kegagalan Jokowi sebagai presiden RI setelah memimpin Negara ini lebih kurang tujuh tahun. Terutama jika kita melihat masa depan pendidikan, ekonomi, hukum dan kesehatan bangsa kita yang semakin terpuruk dengan salah satu indikasinya adalah di bidang ekonomi yaitu hutang luar negeri yang semakin meroket naik ditambah pelemahan yang terjadi terhadap institusi KPK yang salah satunya adalah melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)," katanya. 

Affandi mengungkapkan," idealnya di era demokrasi seperti saat ini, presiden Jokowi harus tampil digarda terdepan memberi contoh praktek berdemokrasi yang ideal, baik dan benar, rakyat diberikan kedaulatannya untuk memberikan saran, masukan dan kritik bahkan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai dapat merugikan rakyat banyak dan tidak senafas dengan cita ideal reformasi, namun faktanya Jokowi semakin menunjukkan tangan besinya. Sehingga benar jika dikatakan bahwa salah satu alasan yang membuat gelar “King of Lips Service” disematkan kepada Jokowi karena beliau pernah menyatakan rindu ingin di demo agar pemerintahannya dapat dikontrol, tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda jika kita melihat bahwa masih ada beberapa aktivis mahasiswa yang sampai saat ini ditahan karena melakukan aksi penolakan terhadap Undang-undang Omnibuslaw," ungkap Ketua PB HMI MPO ini"

Sudah saatnya pak Jokowi membuktikan kata-katanya untuk siap dikritik termasuk yang paling penting adalah segera merealisasikan semua janji-janji politiknya.

PB HMI MPO, tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap kritis yang diperlihatkan oleh BEM UI khususnya saudara Ketua BEM UI.

Dalam situasi saat ini,sosok pemimpin mahasiswa di seluruh penjuru negeri harus bersatu untuk melawan bentuk keresahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim ini karena langkah para pemimpin mahasiswa, OKP, Ormas, Masyarakat sipil,  sangat ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang berani berkata benar walaupun itu tidak menyenangkan penguasa dan kroni-kroninya. 

Di sisi lain, PB HMI MPO  juga sangat menyayangkan dan mengkritik keras kalau masih ada pihak yang mencoba pasang badan dan mencemooh terhadap kebobrokan penguasa apalagi dia dari kalangan akademisi.

Dengan demikian kami, PB HMI MPO mengajak seluruh lapisan gerakan, baik yang tergabung dalam BEM Mahasiswa, Gerakan Cipayung, gerakan OKP, Gerakan Ormas untuk bersama-sama berkoalisi bersatu melawan bentuk kekisruhan yang terjadi di negeri ini.

"Jokowi selaku presiden harus benar-benar memperlihatkan sikap kepemimpinannya yang tidak anti kritik dengan bertindak untuk menghentikan semua kegaduhan dan tidak bersifat intervensi terhadap gerakan mahasiswa," tutupnya. (rls/Rasid)