SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Rapat paripurna DPRK Subulussalam tentang penyampaian rekomendasi DPRK atas LKPJ walikota subulussalam tahun 2020, penetapan program legislasi kota Subulussalam tahun 2021, persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang penyertaan modal pemerintah kota Subulussalam dan perseroan terbatas bank Aceh syariah, persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang perubahan atas qanun kota Subulussalam no 13 tahun 2012 tentang pemerintah kampong.

Rapat paripurna itu Berlangsung di gedung DPRK Ruang paripurna, kecamatan Simpang kiri, kota Subulussalam. Pada, Senin, (24/5/2021).

Berlangsungnya rapat paripurna di kejutkan dengan pernyataan anggota DPRK oleh ketua Fraksi Gerakan Amanat Aceh (Geranat), bersama rekannya Yang Wolk out dari ruang rapat paripurna, dan tidak mengikuti Acara Paripurna DPRK Subulussalam dengan Agenda tersebut.

Pasalnya dari pembahasan Banmus DPRK Subulussalam pada hari senin, 24 Mei 2021 yang mengagendakan jadwal Paripurna DPRK tentang LKPJ Walikota yang akan di gelar antara tanggal 21 Mei 2021 atau hari senin 24 Mei 2021, bahwa dari semula anggota banmus dari Fraksi Geranat menghendaki pandangan umum dari Fraksi namun tidak di akomodir oleh ketua DPRK.

Bahagia Maha selaku ketua Geranat menduga saat dimulai pembukaan rapat paripurna sehingga di scors selama 15 menit adanya ketidak keterbukaan oleh pimpinan DPRK dalam menyusun hasil pansus selama tahun 2020.

Pada saat dibuka kembali yang dipimpin langsung oleh ketua DPRK itu samasekali tidak membuahkan hasil yang memuaskan masyarakat yang dimana DPR itu wakil rakyat yang harus mengsuarakan aspirasi masyarakat.

"Kami juga sempat meminta kepada ketua DPR agar memberikan ruang terhadap masing-masing komisi untuk memberikan catatan hasil pansus agar di sampaikan dalam paripurna yang berbahagia ini namun tidak juga di akumodir,"sampai Bahagia Maha ketua fraksi Granat.

Fraksi Granat yang Wolk out itu sangat menyayangkan pada saat rapat paripurna tidak dapat menyuarakan aspirasi rakyat kota Subulussalam.

"Kami selaku wakil rakyat sangat bertanggung jawab secara moral karena tidak bisa menyampaikan keinginan rakyat sehingga kami walk out dari rapat paripurna,"tegasnya

Dikesempatan itu bahagia Maha juga menambahkan pada Saat di scors selama 15 menit mereka sangat berharap agar ketua DPRK bukan saja mengajak pimpinan dan ketua fraksi tapi seluruh anggota DPR yang ada di kota Subulussalam untuk duduk bersama dan mengambil langkah-langkah demi kemajuan kota Subulussalam.

"Jangankan unsur DPR unsur pimpinan juga tidak di libatkan,"tambah bahagia.

saat di konfirmasi awak media ketua fraksi Granat itu menduga. Sepertinya ada persoalan-persoalan yang tidak beres yang di tutupi oleh mereka.

"Seperti pesan Whatsapp dari Group DPRK yang di siarkan oleh Sekwan. semula ada di dalam tertib acara yang di buat dari Risalah pada poin tersebut yaitu pandangan Umum Fraksi Geranat, dan kami comen bahwa ini bagus dan oke, setelah berapa jam kemudian berubah lagi yang di kirim melalui sekwan di Group Whatsapp DPRK yaitu Pandangan Umum Fraksi Geranat terhadap Rancangan Qanun Penyertaan Modal dan perubahan Raqan Pemerintah Kampong, yang kami lihat ini di kunci oleh tata tertib Acara dan ini sepertinya di rubah dengan sepihak tampa adanya komunikasi dengan pimpinan yang lain maupun dari tim banmus dari fraksi Geranat,"kata jubir Geranat dan juga ketua Geranat Bahagia Maha.

"Seperti kinerja, atau disaat kami membedah. kami menyandingkan hasil LKPJ walikota 2020 dengan rekapitulasi, realisasi keuangan, dan fisik. yang disampaikan seluruh SKPK. pada saat kami menyandingkan banyak yang ketidak sesuaian dan pincang terhadap LKPJ itu,"jelas bahagia

Ia nya juga menyampaikan rasa kecewanya. Seharusnya rapat paripurna itu harus sesuai. dengan memutuskan dan tidak ada persoalan lagi namun dikarenakan ada yang tidak tertampung aspirasi masyarakat yang menyampaikan melalui komisi atau fraksi terkait persoalan-persoalan dan di sini kami dari fraksi Granat sangat merasa kecewa.

Sebanyak sembilan orang anggota fraksi Geranat dan dua diantaranya unsur pimpinan. Bahagia maha, Ari afriadi, Salehati, Fajri munthe, H mukmin, Haryansah
S, saddam husen tumangger, Jefri Husni M, Dewita karya. Yang Wolk out saat rapat paripurna.

"Jika memang kita tidak di berikan ruang untuk menyampaiakan pandangan umum Fraksi lebih baik kita Walk Out dan hasil pandangan kita ini nanti akan kita laporkan kepada Gubernur Aceh, dan Mendagri untuk menjadi bahan Evaluasi dan petunjuk agar Paripurna yang di gelar pada hari Senin,24 Mei 2021 ini atas Rekomendasi DPRK Subulussalam yang hanya di sampaikan sepihak oleh Pimpinan. Sidang dapat di evaluasi kembali dan di tinjau ulang dan juga di fasilitasi oleg Gubernur Aceh dan Mendagri agar semua hak hak anggota DPRK dapat di penuhi, karena kami sangat di rugikan, dan kami mohon maaaf kepada masyarakat dan Rakyat Kota Subulussalam kami tetap komitmen dan menyampaikan aspirasi Rakyat dalam menyikapi perkembangan Pemerintah Kota Subulussalam di bawah kepemimpinan H. Affan Alfian Bintang dan Salmaza yang mendapat kekurangan dan masih belum berjalan baik ini tugas kami untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja eksekutif,"tutup Bahagia.

Ditempat yang sama Fajri Munthe selaku wakil ketua ll DPRK dari partai Golongan karya yang juga tergabung di fraksi Granat. Menyampaikan hal yang senada, dan menyikapi sangat merasa kecewa yang telah dilakukan oleh ketua DPRK Subulussalam.

Pimpinan DPR kota Subulussalam itu ada tiga, mengenai persoalan dan sekecil permasalahan yang ada di lembaga ini minimal atau seharusnya meminta pendapat atau masukan dari kami.

"Seperti yang kita lihat di kesempatan rapat paripurna yang berbahagia ini, ini sebagai salah satu sampel atau contoh saja bawa tadinya ketua DPR sempat menyecors rapat paripurna selama 15 menit, dan kami sangat menunggu-nunggu baik dari wakil ketua satu maupun saya wakil ketua dua. kami tegaskan kami hanya ingin menyampaikan sikap kami terhadap kondisi kota Subulussalam pada saat sekarang ini,"putusnya. (*)

Penulis : Juliadi

 Editor : Redaksi