SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Anggota DPRK Subulussalam sekaligus Wakil Ketua Komisi A fraksi PAN Bahagia Maha juga sebagai Ketua Gerakan Amanat Aceh (GRANAT) akan menyegerakan Rapat Dengar Perkara mengenai tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Anti Korupsi Subulussalam, Senin (15/3/2021).

Bahagia Maha sepakat dengan aksi yang disampaikan mahasiswa bila memang ada korupsi di instansi itu segera di akomudir oleh Walikota Subulussalam.

Dalam dugaan Aliansi Mahasiswa dan Anti Korupsi Subulussalam, Pemko Subulussalam dalam pekerjaan Dinas PUPR menganggarkan belanja modal sebesar Rp. 215.459.457.762,52. Dengan realisasi sebesar Rp. 182.336.942.860,02 atau sebesar 84,63% dari anggaran realisasi belanja modal tersebut diantaranya untuk pembangunan peningkatan dan lanjutan jalan.

Aliansi Mahasiswa dan Anti Korupsi Subulussalam mendesak Kejari dan Kapolres segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas PUPR Kota Subulussalam.

Bahagia Maha juga berharap kepada walikota bila ada melakukan dugaan korupsi di instansi terkait agar kiranya untuk mencopot kepala dinas tersebut, dan jangan memandang karena ada hubungannya pada saat tim sukses, pada pilkada lalu.

Selain itu masih banyak dugaan Aliansi Pemuda dan Anti Korupsi Subulussalam, seperti pembangunan pasar rakyat Buloh Dori Rp. 1.000.930.000,00. Pembangunan proyek Desa Dah Rp. 863.201.570,00.

Aliansi Pemuda dan Anti Korupsi Subulussalam itu dalam orasinya mendesak Kejari segera menindaklanjuti temuan BPK RI, dan memproses secara hukum. Disampaikan Bahagia Maha kepada media ini. DPR sipatnya menerima dan menyampaikan, "untuk mengeksekutor itu ranahnya kepala daerah yaitu walikota, Jika itu tidak diakomodir oleh walikota kita akan menyampaikan pada pandangan fraksi kita,"kata Bahagia.

"Kita dari ketua fraksi granat akan mencoba mengakomodir dan akan kita segerakan melakukan RDP, pada saat kita komunikasi dengan Sekwan masih ada agenda lain dari ini jawab sekwan," tambah Bahagia

Bahagia juga menambahkan. Mungkin Minggu depan kita akan melakukan RDP mengenai ini, kita DPR tidak luput dari pengawasan di Pemko Subulussalam ini.

"Tidak mesti persetujuan dari ketua DPRK setidaknya kami melakukan komunikasi dengan Sekwan, adanya persetujuan dari wakil ketua satu maupun dua dikarenakan Ketua DPRK Subulussalam pada saat ini sedang dinas luar," cetusnya.

Saya juga sedikit kaget adanya aksi pada bulan lalu dan tidak ada tindak lanjutnya sampai saat ini.

"Setidaknya sekwan dan pimpinan DPR dapat menyelesaikan tuntutan adk mahasiswi pada bulan lalu," tutupnya. (*) 

Penulis: Juliadi