ROKAN HILIR,PANTAUNEWS.CO.ID - Terkait polemik internal Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru), Presiden Mahasiswa terpilih Syaiful Anwar minta kepada Bupati Rokan Hilir untuk tidak melantik yang mengaku menjadi Presiden Hipemarohi-Pekanbaru karena Musyawarah Besar yang dilakukan tidak sah & terpilihnya di anggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Hipemarohi Inkonstitusional
Melihat kondisi terjadinya kefakuman kepengurusan Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (HIPEMAROHI) yang di sebabkan gegabahnya Bupati Rokan Hilir menanda tangani Surat Keputusan Presiden Kepengurusan Atas nama Azwandi tanpa mempertimbangkan kondisi Hipemarohi.
Padahal sudah diketahui
Mubes yang dilaksanakan oleh Presiden Hipemarohi Pekanbaru Saudara Yusriyal pada 23 Maret 2020 di Gedung Guru Pekanbaru dipending karena covid 19.
Kemudian sekelompok Oknum mahasiswa melakukan Mubes diluar ketentuan Ad/Art Hipemarohi dan memilih Khoirun Azwandi dan Teguh Rianda.
Persoalan ini mengakibatkan perpecahan dan terjadinya dualisme kepengurusan Hipemarohi Pekanbaru.
Pada tanggal 26 Desember, 10 simpul kecamatan melalui surat pernyataan tertulis meminta kepada Koordinator SC saudara Yusriyal untuk melanjutkan Mubes yang dipending di gedung guru Pekanbaru.
Akhirnya berdasarkan permintaan tersebut saudara Yusriyal melanjutkan mubes Hipemarohi di Hotel Kesuma Pada Tanggal 26 Desember lalu sehingga terpilihlah Syaiful Anwar dan Sukma Alfalah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Hipemarohi serta Sadrul Khoir dan Dadang Hawari sebagai Ketua Legislatif dan Wakil Legislatif Hipemarohi.
Dengan adanya kondisi seperti ini ditubuh Hipemaroh-Pekanbaru, Syaiful Anwar kepada awak media, Kamis, (21/1/2021) mengatakan, Meminta kepada Pak Bupati untuk tidak melantik kepengurusan Hipemarohi 2020-2022 dikarenakan Hipemarohi Pekanbaru sedang dalam konflik. Jika Bupati tetap akan melantik maka dianggap sebagai tindakan pemecah belah mahasiswa.
"Kami minta kepada Pak Bupati untuk tidak melantik Kepengurusan Hipemarohi-Pekanbaru 2020-2022. Jika Pak Bupati tetap melantik, maka tindakan Bupati dianggap sebagai tindakan Pemecah belah mahasiswa". Tegas Syaiful
[Ikuti PantauNews.co.id Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar
Berita Lainnya
Luncurkan Rumah Singgah, Arnita Sari: Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Percikan Api di Bukit Gelanggang, Ferry Naibaho : Itu Kabel Punya Orang Papan Iklan
Kodim 0320/Dumai Gelar Berbagai Perlombaan Dalam Memeriahkan HUT RI Ke-74
Siapa Pemilik Cek Rp 35,9 M yang Ditemukan Cleaning Service Bandara Soetta?
Jubir KPK : "Kita akan Lakukan Pemanggianl Dua Anggota DPRD Dumai, Dirut PT. Mayatama dan Tugiyat"
Sigap Atasi Kejadian, PT KPI RU Dumai Lanjutkan ke Proses Recovery
Demi Keluarga, Tika Keliling Kampung Jajakan Kue
Mawardi: Semoga Pembangunan Sekretariat PMD Menjadi 'Spirit Baru' Bagi Pendakwah di Kota Dumai
Gara Gara Corona, Pasar Ramadhan Ditiadakan
Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Jokowi: Segala Aspek sedang Dikaji
ESDM : Potensi 5 Kawasan Timur Dengan Ladang Minyak Yang Besar
KNPI Riau Resmi Buat Laporan Sekdaprov SF Haryanto ke Polisi