ROKAN HILIR,PANTAUNEWS.CO.ID - Terkait polemik internal Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru), Presiden Mahasiswa terpilih Syaiful Anwar minta kepada Bupati Rokan Hilir untuk tidak melantik yang mengaku menjadi Presiden Hipemarohi-Pekanbaru karena Musyawarah Besar yang dilakukan tidak sah & terpilihnya di anggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Hipemarohi Inkonstitusional
Melihat kondisi terjadinya kefakuman kepengurusan Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (HIPEMAROHI) yang di sebabkan gegabahnya Bupati Rokan Hilir menanda tangani Surat Keputusan Presiden Kepengurusan Atas nama Azwandi tanpa mempertimbangkan kondisi Hipemarohi.
Padahal sudah diketahui
Mubes yang dilaksanakan oleh Presiden Hipemarohi Pekanbaru Saudara Yusriyal pada 23 Maret 2020 di Gedung Guru Pekanbaru dipending karena covid 19.
Kemudian sekelompok Oknum mahasiswa melakukan Mubes diluar ketentuan Ad/Art Hipemarohi dan memilih Khoirun Azwandi dan Teguh Rianda.
Persoalan ini mengakibatkan perpecahan dan terjadinya dualisme kepengurusan Hipemarohi Pekanbaru.
Pada tanggal 26 Desember, 10 simpul kecamatan melalui surat pernyataan tertulis meminta kepada Koordinator SC saudara Yusriyal untuk melanjutkan Mubes yang dipending di gedung guru Pekanbaru.
Akhirnya berdasarkan permintaan tersebut saudara Yusriyal melanjutkan mubes Hipemarohi di Hotel Kesuma Pada Tanggal 26 Desember lalu sehingga terpilihlah Syaiful Anwar dan Sukma Alfalah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Hipemarohi serta Sadrul Khoir dan Dadang Hawari sebagai Ketua Legislatif dan Wakil Legislatif Hipemarohi.
Dengan adanya kondisi seperti ini ditubuh Hipemaroh-Pekanbaru, Syaiful Anwar kepada awak media, Kamis, (21/1/2021) mengatakan, Meminta kepada Pak Bupati untuk tidak melantik kepengurusan Hipemarohi 2020-2022 dikarenakan Hipemarohi Pekanbaru sedang dalam konflik. Jika Bupati tetap akan melantik maka dianggap sebagai tindakan pemecah belah mahasiswa.
"Kami minta kepada Pak Bupati untuk tidak melantik Kepengurusan Hipemarohi-Pekanbaru 2020-2022. Jika Pak Bupati tetap melantik, maka tindakan Bupati dianggap sebagai tindakan Pemecah belah mahasiswa". Tegas Syaiful
[Ikuti PantauNews.co.id Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar
Berita Lainnya
DPR Restui Kemenag Pakai Dana Haji APBN untuk Atasi Corona
Tak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Pers, Tak Ada Kebebasan Pers Tanpa Demokrasi
Ketua PA 212 Akan Tegur Anies soal Penghargaan Diskotek
Guspian: Jika Terindikasi ‘Main Mata’, Copot Kepala Dinas
Konser Kebangsaan Muhaimin Disambut Antusias Masyarakat
Hasil Monitoring di Lapangan, Bustaman Keluarkan 5 Edaran Himbauan
Humas PT KPI Unit Dumai: Tidak Ada Sangkut Pautnya dengan Pihak Pertamina
Di Kota Tangerang, TPQ dan TKQ Seakan Luput dari Perhatian Legislatif dan Eksekutif
Ketua ORSOS SMPS: Fakir Miskin dan Orang Terlantar Menjadi Atensi Kita Bersama
Audensi dengan Walikota, DPK ALUN Dumai 'Curhat' Tentang Lingkungan dan Hutan
H. Paisal Siap Lanjutkan Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Dumai untuk Dua Periode
Terkait Persoalan Pekerja Di Kota Dumai, Mhd Alfien Dicky Khassogi: Pemerintah Kota Dumai Harus Mencari Solusi