ROKAN HILIR,PANTAUNEWS.CO.ID - Terkait polemik internal Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru), Presiden Mahasiswa terpilih Syaiful Anwar minta kepada Bupati Rokan Hilir untuk tidak melantik yang mengaku menjadi Presiden Hipemarohi-Pekanbaru karena Musyawarah Besar yang dilakukan tidak sah & terpilihnya di anggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Hipemarohi Inkonstitusional
Melihat kondisi terjadinya kefakuman kepengurusan Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (HIPEMAROHI) yang di sebabkan gegabahnya Bupati Rokan Hilir menanda tangani Surat Keputusan Presiden Kepengurusan Atas nama Azwandi tanpa mempertimbangkan kondisi Hipemarohi.
Padahal sudah diketahui
Mubes yang dilaksanakan oleh Presiden Hipemarohi Pekanbaru Saudara Yusriyal pada 23 Maret 2020 di Gedung Guru Pekanbaru dipending karena covid 19.
Kemudian sekelompok Oknum mahasiswa melakukan Mubes diluar ketentuan Ad/Art Hipemarohi dan memilih Khoirun Azwandi dan Teguh Rianda.
Persoalan ini mengakibatkan perpecahan dan terjadinya dualisme kepengurusan Hipemarohi Pekanbaru.
Pada tanggal 26 Desember, 10 simpul kecamatan melalui surat pernyataan tertulis meminta kepada Koordinator SC saudara Yusriyal untuk melanjutkan Mubes yang dipending di gedung guru Pekanbaru.
Akhirnya berdasarkan permintaan tersebut saudara Yusriyal melanjutkan mubes Hipemarohi di Hotel Kesuma Pada Tanggal 26 Desember lalu sehingga terpilihlah Syaiful Anwar dan Sukma Alfalah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Hipemarohi serta Sadrul Khoir dan Dadang Hawari sebagai Ketua Legislatif dan Wakil Legislatif Hipemarohi.
Dengan adanya kondisi seperti ini ditubuh Hipemaroh-Pekanbaru, Syaiful Anwar kepada awak media, Kamis, (21/1/2021) mengatakan, Meminta kepada Pak Bupati untuk tidak melantik kepengurusan Hipemarohi 2020-2022 dikarenakan Hipemarohi Pekanbaru sedang dalam konflik. Jika Bupati tetap akan melantik maka dianggap sebagai tindakan pemecah belah mahasiswa.
"Kami minta kepada Pak Bupati untuk tidak melantik Kepengurusan Hipemarohi-Pekanbaru 2020-2022. Jika Pak Bupati tetap melantik, maka tindakan Bupati dianggap sebagai tindakan Pemecah belah mahasiswa". Tegas Syaiful
[Ikuti PantauNews.co.id Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar
Berita Lainnya
110 Hektare Lahan Gambut di Ibu Kota Baru Hangus dalam Sepekan
Hari Pertama Bertugas, PJs Penghulu Suak Air Hitam Langsung Berhentikan Kaur Keuangan Tanpa Alasan Jelas
Wujudkan Inovasi Berkelanjutan, Perwira PT KPI RU Dumai Boyong 10 Penghargaan di Ajang APQ Award
Moge Tabrak Nenek dan Cucu di Bogor, Satu Tewas, Inilah Kronologisnya
Corona Ancam Nyawa Manusia, Verdi: Ikuti Arahan dan Anjuran Pemerintah
Budayawan dan Masyarakat Pamona Gelar Aksi Demonstrasi
Tenda Gereja Paroki Benteng Jawa Ambruk Akibat Angin Kencang
Kemlu Maklumi China Rayu Ormas Islam RI soal Uighur
Unggul Perolehan Suara Dari 3 Kandidat, Ahmad Dahlan Resmi Nahkodai PAC PP Dumai Timur
Danramil 09/Mauk Kejar Percepatan Vaksin Dengan Door To Door
Panitia Pilkades Tanjakan Mekar, Sudah Penetapan DPT dan Persiapan Kertas Suara
Antisipasi Penyebaran Corona,Seluruh Lurah Dumai Timur adakan Sosialisasi Di Bukit Gelanggang Dumai