Nadiem berharap bantuan ini bisa melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi tenaga pendidik, mulai dari dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS.

Ada syarat yang harus dipenuhi calon penerima subsidi upah ini, yakni WNI dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, berstatus non-PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kemnaker, dan bukan penerima Kartu Prakerja hingga tanggal 1 Oktober 2020.

Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pandemi COVID-19 adalah bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan pendidikan. Termasuk pendidikan yang tiba-tiba dilakukan secara daring.

"Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi mereka," pungkasnya. ***