• Home
  • Opini
  • Riau
    • Meranti
    • Kuansing
    • Inhil
    • Inhu
    • Rohil
    • Rohul
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Siak
    • Pelalawan
    • Kampar
    • Pekanbaru
  • Olahraga
  • Nasional
  • Politik
  • Edukasi
  • Ekonomi
  • Otomotif
  • Sumatera
  • Hukrim
  • More
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Video
    • News
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
SMKN 2 Dumai Tegaskan Tidak Menolak Program MBG, Penyaluran Dilanjutkan Usai Libur Sekolah
07 Januari 2026
20 Warga Kurang Mampu Rutin Terima Sembako Dari Tim GJB Pemuda Sintong
03 Januari 2026
DPRD Dumai Matangkan Regulasi Kepariwisataan, Dorong Kontribusi Pariwisata untuk PAD
29 Juli 2025
MK Tolak Gugatan, Paisal-Sugiyarto Siap Dilantik Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai
04 Februari 2025
Polres Dumai Tutup Tahun 2024 dengan Deretan Prestasi dan Komitmen untuk Keamanan Kota
31 Desember 2024

  • Home
  • Riau

Jika Tak Akomodir Pokir Dewan, APBD Riau 2021 Dianggap Cacat Hukum

Redaksi

Kamis, 30 Januari 2020 17:17:00 WIB
Cetak


Pekanbaru (PantauNews.co.id) - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menegaskan kepada Gubernur Riau dan OPD Pemprov Riau, agar memperhatikan dan memprioritaksn hasil reses anggota DPRD Riau yang nantinya menjadi pokok-pokok pikiran (Pokir) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari APBD Riau.

Hal ini dikatakan Hardianto saat paripurna laporan hasil reses masa sidang September - Desember 2019. Hardianto juga menegaskan, bahwa secara kaidah, jika nantinya tidak diakomodir dalam APBD 2021, APBD tersebut dinilai cacat hukum.

Usai paripurna, Hardianto mengatakan, dasar untuk memasukkan hasil reses menjadi Pokir dewan di APBD Riau mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014, juga mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017, juga Permendagri 12 tahun 2018.

"Dalam proses kaidah dalam penyusunan RKPD, ada kaidah namanya. Maka, pokok pikiran DPRD, usulan dan aspirasi masyarakat yang diserap DPRD, itu bagian yang terintergrasi dari bagian RKPD tersebut, maka wajib hukumnya, satu kesatuan. Maka kita berani katakan kalau Pemprov dalam penyusunan RKPD tidak mengakomodir pokir dewan, maka kita katakan dalam kaidahnya itu cacat hukum," tegas Hardianto.

Sekretaris DPD Gerindra Riau ini menambahkan, dengan semangat baru, dimana anggota DPRD baru 2019-2024 dan gubernur yang terbilang baru, bisa menjadi titik awal semangat baru untuk bisa membangun Riau.

"Proses membangun Riau ini kan tidak hanya bersumber dari pemerintah provinsi tapi juga dari DPRD. Fungsi kita sama, di undang-undang nomor 23 dikatakan bahwa keduanya merupakan unsur menjalankan pemerintahan, Riau milik kita dan Riau tanggung jawab kita bersama. Maka beri porsi dimana itu merupakan amanah masyarakat Riau kepada kami," tukasnya.

Sumber: Cakaplah.com


[Ikuti PantauNews.co.id Melalui Sosial Media]


PantauNews.co.id

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Warga Apresiasi Pasar Malam di Depan Pasar Lepin: Ruang UMKM dan Serapan Tenaga Kerja Lokal

Komunitas Crafter Dumai Gelar Workshop di Rutan Kelas II B Dumai, Beri Keterampilan bagi Warga Binaan

Pintu Dikunci Jalan Masuk Ditutup, Tidak Ditemukan Aktivtas Dilokasi Penampungan BBM

Kabupaten Rokan Hilir Terima Sertifikat Adipura 2022

Kegiatan Jumat Berkah, Tim GJB Pemuda Sintong Kembali Bagikan Sembako Kepada 20 Warga Kurang Mampu

PSMTI Riau Imbau Warga Tionghoa di Riau Rayakan Imlek Secara Sederhana

Dirut PT Dearo Ganda Saranatama: Antusias Masyarakat Cukup Tinggi

Ketua Bawaslu Riau Minta Ketua MK Hadirkan Salahsatu Anggota Bawaslu Bengkalis

Polres Gerak Cepat Penangkapan Terduga Pelaku Penganiayaan, Ini Kata K-SPSI Inhu

Pisah Sambut Kapolres Dumai Berlangsung Penuh Suasana Haru

Untuk Meningkatkan Pemahaman Jurnalisme Publik, AJI Pekanbaru Ajak PHR Berkolaborasi

Peduli Lingkungan Sejak Dini, Polres Rohul Tanam 2.500 Pohon

Terkini +INDEKS

Mandek Dua Tahun, FAP-Tekal Bongkar Dugaan Penghambatan Hukum Kasus Tenaga Kerja

27 Januari 2026
Polres Dumai Dorong Ketahanan Pangan, Panen Raya Jagung Pipil Jadi Sarana Edukasi Masyarakat
27 Januari 2026
Polres Rohil Ungkap Jaringan Narkotika Internasional, Amankan 3,98 Kg Sabu, Ribuan Ekstasi dan Happy Five
26 Januari 2026
Perkuat Sinergi Polri dan Komunitas Pelari, Polres Rohil Gelar Green Policing Running Club,
25 Januari 2026
Polres Dumai Laksanakan Pengamanan Konser Kemanusiaan untuk Sumatera dan Palestina di Kota Dumai.
24 Januari 2026
Pengamat Pendidikan Riau Nilai Pembangunan Gedung SMKN 2 Pinggir Sesuai Perencanaan
21 Januari 2026
PWMOI Dumai Perkuat Sinergi Pers dan BUMN, Jalin Kolaborasi Strategis dengan Pelindo Regional I
21 Januari 2026
Polres Rohil Gelar Sosialisasi dan Penandatanganan Fakta Integritas Pagu Anggaran 2026
21 Januari 2026
Polres Rohil Laksanakan Giat Analisa dan Evaluasi Bhabinkamtibmas Serta Arahan
20 Januari 2026
PWMOI Dumai Perkuat Sinergi dengan Imigrasi, Dorong Transparansi dan Pelayanan Publik Berkualitas
19 Januari 2026

Terpopuler +INDEKS

Pengamat Pendidikan Riau Nilai Pembangunan Gedung SMKN 2 Pinggir Sesuai Perencanaan

Dibaca : 1263 Kali
Polsek Bukit Kapur Bongkar Aksi Pencurian Kabel PJU di Akses Gerbang Tol Dumai, Sejumlah Pelaku Diburu
Dibaca : 266 Kali
Persatuan Baraya Sunda Tampilkan Tarian Memukau di Penutupan Dufest Idaman 2025
Dibaca : 394 Kali
Warga NU Pelalawan Dan Masyarakat Aceh Gelar Doa Bersama Untuk Korban Bencana Alam Sumatera
Dibaca : 316 Kali
PWMOI Dumai: DUFEST 2025 Bukan Sekadar Festival, Tapi Penggerak Ekonomi Rakyat
Dibaca : 265 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
PantauNews.co.id ©2020 | All Right Reserved