Jawaban Bupati Rohil Atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
ROHIL, PANTAUNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna lanjutan dalam rangka Jawaban Bupati Rohil atas pandangan umum fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025, Senin(20/7/2026) di Ruang sidang Utama Kantor DPRD Rohil, Jalan Lintas perkantoran Batu Enam.
Rapat Penyampaian Ranperda tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua lll Basiran Nur Efendi SE MI.P, didampingi Wakil ketua l DPRD Rohil Maston.S.H, Wakil ketua ll DPRD Imam seroso.S.E, Wakil Ketua lll Basiran Nur Efendi SE, Ml.P, Ketua Fraksi masing-masing Partai, anggota DPRD Rohil, Dan Sekretaris DPRD Rohil Budi Fitriadi, S.Sos. Sementara itu, Pemerintah daerah dihadiri langsung oleh Bupati Rohil H.Bistamam, sekda Rohil. H.Fauzi Efrizal. S.Sos, para kepala OPD dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris, dan Kabid.
Adapun jawaban Bupati Rokan Hilir atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Bupati Rokan Hilir, dalam kesempatan ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah H. Fauzi Efrizal, M.Si menyampaika dalam kata sambutanya Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025.
" Tanggapan Bupati Rohil dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025, diantaranya adalah Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang disampaikan oleh Saudara Julianto: Terkait akar permasalahan yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini terjadi dikarenakan pengelolaan kas," Jelas Setda.
Kemudian Fraksi PDI Perjuangan
Pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Saudara Joni Simanjuntak: Terkait terhadap pandangan fraksi dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal mengakomodir ruas jalan yang belum masuk pada SK Jalan Kabupaten, Dinas PUPR juga memiliki SK Jalan Desa dengan panjang ruas 1.407,32 km dengan jumlah ruas 2.163 km.
" Fraksi Demokrat Terkait dengan realisasi pelaksanaan belanja daerah yang belum optimal, Pemerintah Daerah akan berupaya sehingga organisasi perangkat daerah agar mampu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan," ujar Setda.
Fraksi NasDem, Terkait belum optimalnya realisasi belanja modal, ke depannya Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran yang masih cukup rendah. Kemudian Fraksi Partai PKS Terkait evaluasi menyeluruh, Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan setiap kegiatannya dan tetap memonitoring serta mengawasi pengelolaannya.
Selanjutnya Fraksi Partai PKB, yakni Terkait penurunan kinerja Pemerintah Daerah, ini terjadi dikarenakan pengelolaan kas pada Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup dan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat setuju dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk memberikan perhatian lebih terhadap penggunaan anggaran.
Selanjutnya Fraksi Gabungan Solidaritas Indonesia Raya yang memberikan apresiasi kepada pemerintah atas WTP, kemudian yang terakhir Gabungan Fraksi Gabungan Indonesia maju terkait apresiasi Opini WTP ( Opini Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan daerah berupaya untuk kembali mendapatkan WTP dari BPK atas laporan keuangan.
" Demikianah yang dapat disampaikan, Dengan harapan penjelasan ini dapat memenuhi jawaban atas pandangan umum fraksi Fraksi kabupaten Rokan Hilir yang telah disampaikan, kami mohon maaf apabila jawaban dan penjelasan pemerintah yang kami sampaikan ini belum sepenuhnya memenuhi namun materi yang disampaikan akan kami jadikan sebagai acuan reprensi serta panduan dalam mempromolasikan kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada APBD selanjutnya, baik kegiatan pemerintah, pembangunan sosial kemasyarakatan," Ungkap Setda, ( HSY).